Fraksi Demokrat Soroti Pergeseran Anggaran Dari BPKAD ke RS Gabriel Manek

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat menyoroti pergeseran program kegiatan dan belanja dalam penjabaran APBD tahun anggaran 2021 terhadap belanja tidak terduga pada BPKAD Belu.

Fraksi mempertanyakan terhadap surat Bupati Belu BPKAD.900/289.a/V11/2021 tertanggal 8 Juli 2021 perihal pergeseran program tersebut berkurang sebesar Rp24.690.879.370 dari anggaran semula sebesar Rp35.360.837.594 yang didistribusikan ke Dinas Kesehatan dan RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Dalam pemandangan umum Rabu (29/9) pekan lalu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan atas tanggapan Pemerintah Kabupaten Belu terhadap surat Gubernur NTT Nomor 067/1484/BKUD5.3/2021 tertanggal 23 Juli 2021 perihal penegasan.

Pemerintah Belu dalam jawabannya menjelaskan, alokasi belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar Rp 22.263.876.716 telah mengalami penyesuaian yakni, pada peraturan Bupati Belu nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Belu nomor 43 tahun 2020 tentang penjabaran APBD mengalami penambahan atau peningkatan sebesar Rp 13.106.860.8738 sehingga menjadi sebesar Rp35.180.637.594 sebagai bagian dari refocusing dan realokasi anggaran dari program dan kegiatan OPD dalam rangka penanggulangan covid-19 sesuai amanat peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.OT/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan Desa.

Pada peraturan Bupati Belu nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Belu nomor 43 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, alokasi yang ditetapkan sebelumnya Rp 36.360.237.5064 mengalami perubahan dan pergeseran kembali ke Dinas Kesehatan dan RSUD Atambua sebesar Rp24.690.273 370.

Dimana diperuntukkan bagi penambahan peserta jaminan kesehatan masyarakat terintegrasi BPJS dari 19.400 jiwa menjadi 62.025 peserta masyarakat Belu sebesar Rp12.703.052.000 untuk memenuhi standar unversal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan. Sehingga daerah dapat menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk pelayanan kesehatan preventif, kuratif dan rehabilitasi yang berkualitas dan efektif untuk mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung program kerja WHO.

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi dan berdampak pada ekonomi tidak stabil sehingga menyebabkan ketidakpastian pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk berobat. Maka dengan adanya penambahan peserta Jamkesda terintegrasi BPJS sangat membantu masyarakat dalam memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Sedangkan alokasi sebesar Rp11.907.826.770 adalah untuk penanggulangan covid-19 yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan dan RSUD. Dengan pergeseran-pergeseran itu maka belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp10.689 958.224.

Sementara, pada peraturan Bupati Belu nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Belu nomor 43 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dilakukan pergeseran ke program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagai sharing atas dana rehabilitasi dan rekonstruksi bencana untuk kebutuhan perencanaan belanja ikutan lainnya sebesar Rp892.672.100.

Sedangkan pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp1.300.886.932.