Mahkamah Konstitusi RI Batalkan Peleburan Asabri-Taspen ke BPJS Karena Inkonstitusional

Bagikan Artikel ini

Laporan Nicholay Aprilindo
Jakarta, NTTOnlinenow.com – 30 September 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Kamis (30/9/2021) di Ruang SIdang Pleno MK secara daring. Permohonan diajukan oleh empat purnawirawan TNI yang menjadi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero).

Mereka adalah : Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel CHB (Purn) Adieli Hulu.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan *mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya*. Mahkamah juga menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Ada dua putusan atas permohonan yang diajukan dengan subyek uji materi pasal yang sama yakni Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,”kata Ketua MK. Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2020, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Anwar Usman pada tanggal 30 September 2021.

Selama ini Asabri yang menyelenggarakan jaminan sosial untuk TNI-Polri termasuk pensiunannya. Berdasarkan UU no 24/2011 BPJS pasal 65 ayat agar Asabri untuk mengalihkan pembayaran pensiunan ke BPJS paling lambat 2029.

Mayjen TNI (Pur)Endang Hairudin

“Apabila pindah ke BPJS berarti dianggap sebagai tenaga kerja biasa seperti pekerja di perusahaan/pabrik, kan ga bisa disamakan begitu saja, dan di sebagian besar negara lainpun terpisah” ucap Mayjen TNI (Pur)Endang Hairudin.

Dalam sidang terungkap bahwa BPJS ketenaga kerjaan belum siap, seperti apa proses pelaksanaan pengalihannya, rencana pengelolaan dana antara TNI-Polri dan pensiunannya dengan tenaga kerja biasa belum ada, termasuk road mapnya pun belum ada.

Selain itu kita sudah belajar dari pelayanan kesehatan yang dialihkan ke BPJS kesehatan ternyata berjalan kurang baik, sehingga untuk tidak terulang lagi maka diajukan keberatan pengalihan ke BPJS Ketanaga kerjaan.
Walaupun sampai saat ini pengelolaan dana pensiun di Asabri mengalami kekacauan itu masalah lain yang harus dibenahi.

“Sebenarnya uang pensiun itu kan uang pegawai(PNS)/TNI/Polri yg dipotong tiap bulan selama mengabdi dan tentunya yg menyimpan itu harus mengelola degan baik supaya menghasilkan dan dapat digunakan para pensiunan nantinya di hari tua meteka ketika pensiun, bukan malah dibobol/dirampok, analoginya coba misal Bank yang simpan tabungan kita tetap utuh dan dapat bunga, namun kalau dikelola BPJS Tenaga Kerja maka sama saja kita rela menyumbangkan uang kita yang dipotong tiap bulan dari gaji kita untuk dipakai orang lain yang tidak ada kaitannya serta tidak merasakan dampak dari pemotongan gaji kita tersebut” ungkap sumber salah seorang penggugat.

Semoga dengan adanya putusan MK RI tersebut dapat menjadi acuan kinerja dan kebijakan bagi Komisaris dan Direksi ASABRI untuk melakukan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab terhadap para pensiunan/purnawirawan yang mempunyai hak atas dana pensiun mereka.