Pancasila Dan Permainan Politik

Bagikan Artikel ini

Oleh Marianus Cerno Dapetro Taluk
Pancasila adalah landasan dan falsafah negara dan ideologi bangsa. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berpegangan pada Pancasila sebagai pedoman dan vondasi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan paradigma pembangunan politik. Dimana sistem politik Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem Pollitik Demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia.

Politik dan hukum Indonesia harus di dasarkan pada semua asas-asas Pancasila terutama pada ke dua asas berikut, yaitu sila ke dua “Kemanusian yang adil dan beradab”, serta sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Kemanusian yang adil dan beradab dimana hukum di Indonesia di jalankan secara adil. Hukuman yang di berikan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa ada perbedaan di mata hukum terutama menolak aksi suap-menyuap di meja hijau demi terbebas dari hukum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dimana pemerintah atau wakil rakyat selaku pembuat/pengesah peraturan harus mempunyai jiwa pemimpin yang bijaksana serta adil terutama terlepas dari tindakan korupsi demi terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

Jika dilihat pada kenyataan sekarang, praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat masih jauh dari pencerminan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah punya ruang untuk menjadikan regulasi-regulasi apapun bentuknya, baik berupa peraturan pemerintah, kebijakan dan sebagainya harus di inspirasi dan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Secara hukum, misalnya setiap hukum yang mau dikeluarkan sebagai kebijakan negara baik di pemerintah pusat atau daerah harus mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut.

Namun pada dasarnya di dalam sistem politik maupun hukum bangsa Indonesia masih banyak oknum-oknum yang menyimpang dari asas-asas Pancasila seperti filosofi politik yang disampaikan oleh W. S Rendra “Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa”. Seperti halnya pada masa pemilu, caleg akan menjadikan masyarakat sebagai raja dan ratu dimana mereka akan menjanjikan berbagai hal yang menarik kemudian ketika mereka terpilih seakan mereka buta dan tuli mendengar keluhan masyarakat.

Bisa dikatakan politik dan hukum merupakan sebuah permainan yang selalu melekat pada penguasa, hukuman bagi pencuri kayu bakar bisa sampai 5 tahun dengan denda milyaran sementara mereka yang memakan uang rakyat hinga triliunan hanya di tahan tidak sampai 1 tahun. Begitu sadis hukum di negeri kita bukan lagi rakyat yang sejahtera tapi para koruptor yang sejahtera. Rakyatku tertindas di negeriku sendiri.