Keputusan Terkait PSS di Sumba Masih Prematur

Bagikan Artikel ini

Waikabubak, NTTOnlinenow.com – Keberadaan Organisasi Pejuang Subuh Sumba (PSS) menjadi wacana hangat semua kalangan, bahkan bukan hanya menjadi persoalan di Kabupaten Sumba Barat tetapi menjadi persoalan semua masyarakat Sumba bahkan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan dari ancaman radikalisme di Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu pendeta, yaitu Naftali Djoru menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah Sumba Barat yang sudah menghasilkan beberapa keputusan terkait Keberadaan PSS di Sumba tersebut melalui media ini pada Senin (19/07/2021).

Menurutnya, keputusan yang menghasilkan beberapa point tersebut sangat baik dalam menyelesaikan persoalan dan polemik yang terjadi di masyarakat Sumba, tetapi baginya keputusan tersebut prematur, walaupun demikian, pihaknya tidak menuduh bahwa PSS adalah organisasi radikal.

“Secara keseluruhan, komitmen pernyataan tersebut dipandang baik untuk meredam dan menyelesaikan persoalan secepatnya, namun secara fungsional, berkesan prematur, karena sejumlah point dalam pernyataan tersebut dapat memantik interpretasi dan persoalan baru,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa kata premature tersebut terdapat dalam point 5 – 8 komitmen pernyataan tersebut, baginya terlalu dini dalam membuat kesimpulan bahwa, setiap pernyataan atau pandangan yang dianggap berbeda tentu dalam versi pembuat pernyataan yang sedang mempersoalkan eksistensi PSS langsung di beri label penyebar isu intoleransi dan isu SARA.

Kedua terminologi ini menegaskan pernyataan yang terdapat pada point 2 tentang oknum yang membangun opini yang memecah belah kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumba Barat.

“Kesimpulan tersebut dapat dipahami sebagai ancang – ancang acuan tindakan hukum yang dapat dan akan dilakukan terhadap semua pernyataan, pandangan, sikap kritis yang dipandang masuk kategori isu sara, intoleransi, atau opini yang memecah belah,” tuturnya.

Namun patut dicatat bahwa sebuah tindakan hukum yang tidak mengacu pada penelusuran kebenaran, mempertimbangkan suara publik bahkan tidak mempedulikan arti pengawasan eksternal yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu organisasi serta mekanisme menyikapi pengaduan masyarakat yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, sebagaimana yang di atur dalam Permendagri 56 tahun 2017, hanya akan menjadi tindakan hukum yang tidak berkeadilan sosial bagi rakyat.

Kesimpulan pertemuan dalam point 7 bahwa PSS adalah kelompok yang bertujuan mulia di bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga relevan mendukung pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sumba Barat, secara normatif tidak dapat disalahkan karena segala sesuatu yang baik, patutlah untuk didukung.

“Namun kesimpulan ini justru menimbulkan persoalan baru karena seakan mereduksi fakta lain bagi PSS,” pungkasnya.

Menurutnya PSS bukan sekedar komunitas lokal yang berdiri tunggal tanpa keterkaitan dengan organisasi lain, dan karena itu tidak perlu memiliki legalitas apapun sesuai dengan tata aturan yang berlaku, PSS yang berada di Sumba justru merupakan bagian dari organisasi Pejuang Subuh (PS) nasional, yang telah melembagakan visi-misi organisasinya secara nasional dan dalam bentuk organisasi-organisasi lokal di beberapa wilayah di Indonesia.

Dengan demikian sebagai organisasi yang memenuhi segala persyaratan kelembagaan sebagai ormas, yaitu nama, kepengurusan, memiliki simbol organisasi dalam bentuk logo atau lambang bahkan mengacu pada Desk Pejuang Subuh Nasional.

“Maka PS dan demikian juga PSS seharusnya mentaati Tata Aturan Perundangan tentang Ke-Ormasan yang berlaku di Republik ini,” tegasnya.

Namun demikian, pihaknya menyayangkan PSS yang justru tidak mampu menunjukkan legalitas formalnya sebagai sebuah gerakan kemanusiaan dan keagamaan yang memiliki badan hukum tersendiri ataupun terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.

“Fakta hukum ini justru tidak mendapatkan perhatian oleh Forum tersebut. Oleh karena itu kesimpulan ini tanpa disadari secara tidak langsung justru mendukung sikap tidak taat hukum dan tata aturan formal yang berlaku di Republik Indonesia,” kritiknya.

Lanjutnya bahwa dalam point 8 keputusan tersebut ditegaskan bahwa isu islamisasi dan afiliasi PSS terhadap organisasi gerakan radikal yang telah dinyatakan terlarang di Republik Indonesia tersebut, tetapi baginya hal tersebut bukanlah isu agama.

“Saya pahami sesungguhnya bahwa persoalan PSS secara substansial bukanlah persoalan antar umat beragama atau antar agama, bahwa dalam sejumlah komentar di media sosial menyebutkan agama tertentu, hal ini tidak terhindarkan dan dapat dipahami karena berbicara tentang PSS sebagai gerakan sosial keagamaan, tidak terlepas dari agama tertentu yang menjadi payung gerakannya,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi tersebut dibutuhkan sikap arif dan bijaksana untuk menyikapi dan memahami substansi suara publik demi terwujudnya sebuah rekonsiliasi sosial yang utuh dan tidak berdampak pada pergeseran persoalan menjadi persoalan antar agama atau antara umat beragama.

“Tentu kita sepakat bahwa dampak ini tidak kita kehendaki karena akan sangat besar biaya sosial yang ditimbulkannya. Sikap arif dan bijaksana yang dimaksudkan adalah dengan memberikan edukasi terbuka dengan memfokuskan persoalan pada substansinya yaitu tentang PSS sebagai sebuah komunitas yang melembaga sebagai ormas tertentu,” tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa kekuatiran akan bahaya radikalisme, mengakomodir berbagai aspirasi dan suara pubik sebagai masukan dalam penelusuran lanjutan, menghindari pernyataan-pernyataan yang berkesan menekan publik dengan tindakan hukum apabila berbeda, serta secara formal seharusnya menyikapi dengan membentuk Tim Terpadu Kabupaten untuk menelusuri dan mencari pembuktian terhadap persoalan utama sesuai dengan opini masyarakat.

“Dalam hal ini Pemerintah Daerah seharusnya menyikapi persoalan ini dengan membentuk Tim Terpadu Kabupaten dengan mengacu pada Permendagri 56 Tahun 2017,” tegasnya.

Menurutnya juga bahwa Tim Terpadu Kabupaten juga dapat melakukan penelusuran kebenaran opini tentang afiliasi PSS terhadap sejumlah organisasi radikal karena mengacu pada jejak digital sejumlah oknum aktivis PS yang melakukan aksinya untuk membela atau memperjuangkan kepentingan tokoh-tokoh tertentu yang menjadi pemimpin organisasi gerakan radikal tertentu yang telah dinyatakan terlarang.

“Keseluruhan hal ini membutuhkan pembuktian kebenaran secara faktual dan yuridis. Dengan demikian berdasarkan kajian dan penelusuran Tim Terpadu tersebut, maka informasi ke publik dapat dilakukan, dan segenap komponen masyarakat dapat menerima informasi yang benar,” tegasnya.

Menurutnya bahwa forum pertemuan tersebut seharusnya tidak cepat dalam mengeluarkan pernyataan sebagai kesimpulan tanpa merujuk pada hasil penelusuran dan pembuktian yang dilakukan secara resmi.

“Ini beberapa catatan kritis dari saya. Catatan kritis ini bukanlah sebagai upaya berdebat atau mencari kesalahan, namun sebagai bentuk keterlibatan dan sumbangan pikiran secara kritis terhadap sebuah kebijakan publik yang akan berimplikasi pada solusi penanganan masalah sosial, serta penerapan tindakan hukum yang berkeadilan,” tutupnya. (www.deteksi.online)