Masyarakat Peduli Pembangunan, Desak Kejari TTU Usut Ulang Kasus Dugaan Korupsi Yang Belum Ada Kepastian Hukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Cendana Wangi (Lakmas NTT ) Nusa Tenggara Timur (NTT), Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Timor Tengah Utara (TTU) dan Forum Anti Korupsi ( Fraksi) TTU yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli  Pembangunan Timor Tengah  Utara (TTU) mendatangi Inspektorat Kabupaten TTU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, Jumat (16/07/2021).

Kedatangan masyarakat Peduli pembangunan di TTU ini, sekedar mengingatkan kembali pihak penegak hukum terkait penanganan beberapa kasus korupsi yang dinilai belum ada kejelasan proses hukumnya bagi masyarakat.

Kasus – kasus tersebut, diantaranya, kasus dugaan korupsi dana Pilkada tahun 2010, Pengelolaan Dana di Perusahaan Daerah Cendana Bakti TTU tahun 2012, proyek jalan perbatasan dan kasus mangkraknya pembangunan dua gedung pemerintahan dengan total anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih.

Ketua Garda TTU, Paulus B. Modok menjelaskan, terkait dugaan korupsi dana Pilkada tahun 2010, terdapat hal yang sangat janggal dimana proses pilkada selesai di tahun 2010 tapi pencairan sisa dana baru dicairkan 2 tahun kemudian.

“Proses Pilkada 2010 selesai sampai penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tapi ada pencairan sisa dana Pilkada tahun 2012 dengan alasan untuk membayar honor PPK. Dan tanggal 21 Mei 2012 pencairannya direkomendasikan oleh mantan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes”, ungkap Paulus Modok kepada sejumlah awak media di kantor Kejaksaan Negeri TTU, Jumat siang.

Dana Pilkada itu, menurut Paulus merupakan dana hibah yang tidak bisa diluncurkan, jadi perlu diusut ulang.

Data NTTOnlinenow.com, dana Pilkada yang dihibahkan Pemerintah Daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) TTU untuk pembiayaan proses Pilkada dua putaran sebesar Rp16 miliar, namun prosesnya hanya berlangsung satu putaran.

Sesuai hasil audit Inspektorat dan BPKP, kerugian negara di dalam penggunaan dana hibah Pilkada senilai Rp900 juta dari total anggaran sebesar Rp16 miliar.

Proses pencairan sisa dana hibah Pilkada tersebut, menurut Paulus sangat bertentangan dengan MoU yang dibuat oleh Pemda TTU dengan KPU TTU 2010 yang mana setiap tahapan harus disampaikan laporan pertanggungjawaban KPU TTU kepada Pemerintah Daerah.

Sehingga Paulus mendesak Kejari TTU segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencairan sisa dana hibah Pilkada TTU tahun 2010 pada tanggal 21 Mei 2012.

“Lima orang Komisioner KPU TTU tahun 2010 dan staf sekretariat KPU TTU harus diperiksa ulang. Merekalah yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut”, kata Paulus.

Sementara Ketua Fraksi, Welem Oki mengkritisi penanganan kasus proyek jalan perbatasan yang dinilainya belum tuntas.

“Tim penyidik Kejari TTU harus merampungkan penyelidikan 4 paket proyek pembangunan infrastruktur jalan perbatasan dari total 8 paket proyek”, pinta Welem.

Menurutnya, 4 paket proyek sudah rampung diproses hukum dan telah memperoleh putusan hukum yang inkraach. Dan tiga terpidana telah dijebloskan ke Rutan Kefamenanu, yaitu Paman Ucok, Willy Sonbay dan terakhir Ferry Lopez, terpidana yang masuk DPO sejak tahun 2017 lalu.

Sedangkan sisa 4 paket proyek jalan perbatasan lainnya belum rampung diselidiki oleh jaksa. Padahal total kerugian negara yang ditimbulkan cukup signifikan yaitu senilai Rp 4 miliar lebih.

Empat paket proyek itu, beber Welem, adalah paket peningkatan ruas jalan Faenake – Banain A yang dikerjakan CV Pamitran dengan pagu sebesar Rp. 1.310.002.000,- ruas jalan Kantor Kecamatan Bikomi Utara yang dikerjakan CV Kemilau Bahagia dengan pagu Rp.869.500.000,-

Berikutnya, ruas jalan Saenam-Nunpo section II yang dikerjakan CV Viarie dengan nilai kontrak Rp 880.000.0000 dan terakhir peningkatan ruas jalan Saenam-Nunpo section III yang dikerjakan CV Tritunggal Abadi dengan nilai kontrak Rp 2.057.200.000.

Fraksi TTU meminta Kajari TTU dan stafnya merampungkan pemeriksaan 4 paket proyek jalan perbatasan yang sudah pernah kami sampaikan data-datanya, biar ada keadilan hukum.

“Baru tiga yang dapat penegakkan hukum, masih ada 4. Penegakan hukum harus berlaku untuk 4 paket lainnya”,pungkas Welem.

Di waktu yang sama, Direktur LCW NTT, Viktor Manbait juga meminta agar kasus dugaan korupsi terkait dengan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Cendana Bakti TTU tahun 2012 agar segera ditindaklanjuti.

Menurut Viktor, dari total Anggaran Rp 2 Miliar lebih dengan usaha yang dilakukan Perusahaan Daerah Cendana Bakti, tidak ada hasilnya sama sekali.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Inspektorat Kabupaten melakukan audit atas mangkraknya pembangunan dua buah gedung pemerintahan hingga saat ini. Dua gedung mangkrak itu yakni Kantor BPMPD Kabupaten TTU yang dibangun tahun 2016 senilai 2,5 miliar dan kantor Pariwisata Kabupaten TTU yang dibangun pada tahun 2016 dengan anggaran Rp1,7 miliar.

“Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU TA 2016, pada satuan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten TTU telah melakukan Pembangunan Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp 1.915.512, 000 dengan Kontrak Kerja 163 Hari tanggal 11 Juli 2016 s/d 21 Des 2016. Pekerjaan yang dimenangkan lelangnya oleh CV ZEMY itu tidak selesai dikerjakan sampai berakhirnya masa kontrak Kerja. Bahkan sampai perpanjangan waktu kerja dengan Adendum 50 hari kerja di Bulan Februari 2017, Pekerjaan Bangunana Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten TTU ini hanya di dikerjakan hingga 30 % – 40%”, jelas Viktor.

Di tahun yang sama, lanjutnya Pembangunan Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten TTU dengan nilai kontrak Rp 2.061.597.000 yang di kerjakan oleh CV.Try Sampoerna sampai dengan batas akhir kontrak Kerja 31 Desember 2016 fisik bangunan hanya mencapi 60%. Dan dengan Adendum perpanjangan waktu Kontrak kerja hingga Maret 2017 pun pekerjaan Fisik Banguan hanya mencapi 70%.

“Bangunan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten TTU dan Bangunan kantor Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibangun pada tahun 2016 tersebut hingga Juli tahun 2021 ini belum selesai dan menjadi monumen buruknya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Insfrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan menggunaan dana milyaran rupiah daerah namun tidak bermanfaat”, ungkap Viktor.

Menanggapi penyampaian Masyarakat Peduli Pembangunan di TTU ini, Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh, S.H mengatakan semua laporan dan dokumen yang diterimanya akan disampaikan kepada pimpinan untuk dipelajari.

“Berkaitan dengan laporan hari ini, akan saya sampaikan ke pimpinan untuk dibahas lagi”, kata Benfrid Christian.

Sedangkan terkait laporan penyalahgunaan dana desa yang disinggung perwakilan Masyarakat Peduli Pembamgunan, Benfrid Christian juga meyakinkan para aktifis, bahwa prosesnya akan terus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Keterangan foto : Perwakilan Masyarakat Peduli Pembangunan ketika menyerahkan dokumen kasus ke Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid Christian. M.Foeh, S.H , Jumat (16/07/2021).