Pemerintah Perlu Perkuat Sanksi Pembuangan Sampah

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoe memgatakan, Penanganan sampah mesti dilakukan dari hulu ke hilir. Penanganan sampah tidak akan efektif jika tidak diidukung dengan kebijakan atau aturan yang tepat. Untuk itu, sanksi pembuangan sampah bagi masyarakat perlu diperketat dalam penarapannya.

“Kota Kupang saat ini, telah memiliki aturan jadwal pembuangan sampah, yani dimulai dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 06.00 Wita, pagi. Aturan ini dibuat dalam upaya mengurangi dan atau mengatasi sampah dan juga mempermudah tenaga kebersihan mengangkutnya. Namun, atauran itu belum terlalu dipatuhi masyarakat,” kata Yeskial kepada wartawan.

Yeskial mengatakan, dewan sepakat apabila sanksi pembuangan sampah bagi masyarakat itu diperkuat.

“Perdanya sudah ada, mesti dijuknisnya itu diperketat soal sanksinya. Namun semua ini, juga butuh ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan, sama saja. Dinas boleh angkut setiap hari dengan dukungan armada, namun kalau tidak ada ketegasan pun kesadaran masyarakat, sama saja,” katanya.

Yeskial menyarankan sanksi yang diberikan itu berupa denda, sehingga masyarakat juga perlu hati-hati. Kondisi seperti ini, lambat laun akan menciptakan kesadaran di tingkat masyarakat luas.

Dikatakan Yeskial, perlu pula kerja sama semua pihak dalam menangani sampah, tidak hanya pemerintah semata. Semua wajib punya kesadaran. Kalau tidak punya kesadaran seperti ini terus, jangan salahkan juga pemerintah atau masyarakat yang kemudian menempuh jalur hukum, bisa dengan pasal pencemaran lingkungan.

“Sampah itu kan mengganggu banyak orang, bauh. Apalagi dalam tempat sampah itu dibuang bangkai dan menimbulkan bauh busuk. Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan itu, bisa melaporkan ke polisi,” katanya.

Meski belum terlalu banyak masyarakat pun pemerintah mempidanakan pembuang sampah ini, kata Yeskial, namun sudah terdapat beberapa kejadian yang menggambarkan kemarahan warga terhadap para pembuang sampah sembarangan, seperti membongkar bak-bak sampah.

Terpisah, kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Kupang, Orson Nawa mengatakan, jika masyarakat mematuhi betul aturan atau jadwal pembuangan sampah itu, mungkin bisa teratasi.

“Karena kami akan mengangkutanya rutin, sehabis jadwal itu. Katakan dibuang dari jam delapan sore sampai enam pagi, maka aman, karena kami sudah angkut. Tapi kalau dibuang diatas jam itu, maka terjadi penumpukan dimana-dimana, yang menyebabkan sampah berserahkan. Kalau menahan diri dan buang pada jadwal itu, pasti tidak ada tumpulan-tumpukan sampah,” katanya.

Orson mengaku aturan soal sanksi kepada masyarakat masih lemah, belum bisa diterapkan, sebab belum ada aturan turunan yang kaut dan tegas bagi masyarakat, sehingga yang dilakukan selama ini, hanya himbauan–himbauan dan pendekatan-pendekatan persuasif saja.

Untuk itu, Orson sepakat jika sanski itu mesti diperkuat dalam penerapannya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD kota, agar bisa mengatur soal sanksi ini.

“Kami tentu akan berkoordinasi dengan komisi terkait agar bisa mengatur hal ini. Penanganan harus menyeluruh seperti ini, sehingga bisa membentuk kesadaran masyarakat,” katanya.

Orson berharap, kerja sama yang baik dari semua pihak dalam menangani sampah di Kota Kupang. Hal paling utama dalam menerangi sampah ini, kata dia, adalah soal kesadaran masyarakat.