Rp10 Miliar Untuk Pembangunan Jalan Hotmix di Kota Kupang

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTonlinenow.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun 2021 untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Hengki Ndapamerang, selasa (23/03) mengatakan, tahun 2021 Dinas PUPR mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK, sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Untuk dana DAK, kita sudah tender dan sudah ada pemenang atau rekanan, dan sudah dimulai proses pekerjaannya,” kata Hengki.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 10 Miliar ini digunakan untuk pembangunan jalan dengan kontruksi hotmix, yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Kupang.

Masih menurut dia, DAK tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 kemarin, DAK yang diberikan kepada Dinas PUPR Kota Kupang sebesar Rp 21 Miliar, dan pada 2021 hanya Rp 10 Miliar.

Dia menjelaskan, terkait dengan alasan menurunnya DAK tahun 2021, tentu tidak diketahui oleh Dinas PUPR Kota Kupang, dan hal tersebut menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

“Kita kemarin ajukan Rp 100 miliar, tetapi disetujui atau diberikan Rp 10 miliar, semuanya memang murni keputusan pemerintah pusat, di daerah hanya menerima anggaran yang diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk,” kata Hengki.

Hengki menambahkan, untuk DAU tahun 2021, belum mulai untuk dilaksanakan dan belum dilakukan tender karena masih menunggu keputusan hasil refocusing anggaran.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, memang dua tahun berturut-turut, sejak tahun 2020 dan 2021 ini, DAK untuk Kota Kupang sangat menurun, karena kondisi sekarang ini, dimana terjadi Pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran difokuskan ke pencegahan dan penanganan pandemi.

Tetapi, kata Adi Talli, diharapkan dengan kondisi sekarang ini, terjadi Pandemi Covid-19, dengan adanya refocusuing dan kebijakan lainnya, tidak mempengaruhi kualitas dari pekerjaan.

“Jadi anggaran boleh menurun tetapi semua proses tetap harus berjalan sesuai dengan aturan, untuk mendapatkan kontraktor yang benar-benar bonafit, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan,” ujarnya.

Masih menurut dia, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang harus mampu untuk menjamin kualitas pekerjaan salah satunya dengan memilih makanan yang berkualitas karena pekerjaan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat kota Kupang sehingga kualitasnya harus benar-benar berkualitas.

“Prinsipnya semua yang dilaksanakan tersebut merupakan usulan dari masyarakat yang diusulkan melalui DPRD maupun melalui musyawarah pembangunan Kelurahan, sehingga hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan dengan kualitas yang baik,” kata Adi.

Dikatakan, sementara untuk pekerjaan yang ada di dinas PUPR yang belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu hasil refocusing, pada prinsipnya DPRD menyetujui untuk melakukan refocusing, tetapi harus jelas anggaran tersebut diambil dari mana dan peruntukannya untuk apa saja.

Pasalnya, kata Adi, berbicara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Kupang, semuanya merupakan prioritas, dan semua merupakan usulan-usulan dari masyarakat yang masuk di rencana kerja pemerintah daerah, dari musrembang maupun Pokir, dan dibahas bersama DPRD dan dituangkan dalam APBD, artinya bahwa semuanya prioritas.

“Sehingga kalau refocusing anggaran semuanya harus jelas, belajar dari pengalaman refocusing tahun 2020 kemarin, sehingga kalau pemerintah melakukan refocusing anggaran harus melihat pada manfaat dan berdampak atau tidak pada masyarakat,” kata Adrianus Talli.