Proyek Bedah Rumah Senilai Rp84 Miliar Bermasalah, Kadis PRKPP TTU Diperiksa Intensif

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tim Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Sejak Kamis (04/03/2021) telah memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Daerah dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) terkait kasus Proyek Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) senilai Rp 84 Miliar lebih.

Pihak dinas yang telah diperiksa antara lain, Kadis PRKPP Kabupaten TTU,
Anton Kapitan, S.T sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Anton Kapitan diperiksa jaksa, pada Kamis (04/03/2021) selama 11 jam, mulai pukul .09.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita.

Menyusul pemeriksaan pada Jumat (05/03/2021) terhadap dua orang PPK yakni Vinsen Ketmoen dan Amos Pala.

Sedangkan, salah satu PPK di Kantor Dinas PRKPP Kabupaten TTU, Erik Sasi, belum diperiksa lantaran yang bersangkutan sementara menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Selain Kadis dan PPK, beberapa suplier juga telah dipanggil.

“Ada sebanyak 8 desa yang sudah saya panggil periksa supliernya. Saya minta mereka berkata jujur, kenapa proyek ini bermasalah,’ jelas Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila, SH, MH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (08/03/2021) siang.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Robert Jimmy Lambila, SH, MH telah memerintahkan penyelidikan intensif Proyek Bedah Rumah senilai Rp 84 Miliar lebih.

Sebanyak 3.368 lebih unit rumah yang dikerjakan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 belum rampung dikerjakan.

Ribuan rumah tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tersebar di 23 kecamatan dan 65 desa atau kelurahan di TTU.

“Sudah diselidiki sejak pekan lalu, dugaan penyimpangan itu. Dananya besar. Dan sampai sekarang pekerjaan belum rampung. Padahal sudah tiga tahun anggaran dikerjakan”, jelas Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila, SH, MH.

Ia mengaku sedang mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) beberapa sampel dari beberapa desa, sehingga penyelidikan berlangsung cepat namun hasilnya memadai.

Robert Jimmy Lambila yang pernah dinobatkan sebagai jaksa terbaik ini mengungkapkan beberapa hal yang kini menjadi fokus perhatian tim penyidik jaksa .

Pertama, apakah penetapan suplier sudah sesuai mekanisme juknis ataukan ada intervensi, arahan atau perintah dari oknum pejabat.

Kedua, apakah suplier yang ditunjuk itu adalah benar – benar suplier sebagaimana diatur dalam persyaratan undang-undang yang berlaku.

Ketiga, apakah pencairan dana program bedah rumah itu lancar ataukah sengaja dihambat. Apakah dananya yang sudah sampai di tangan suplier namun belum merealisasikan pengadaan material bangunan, dan sebagainya.

Keterangan Foto : Kadis PRKPP, Anton Kapitan, S.T