Kades Tuabatan Barat Bantah Ada Pungutan Liar di Program Bedah Rumah Rakyat, Itu Inisiatif Masyarakat Untuk Memperlancar Pelaksanaannya

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Desa Tuabatan Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agustinus Lalus Bana memastikan tidak ada pungutan liar dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) di desa nya. Ia juga mengaku belum pernah menerima pengaduan warga terkait dugaan pungli itu.

“Program Berarti merupakan bantuan swadaya dengan nominal bantuan Rp 25 juta untuk setiap penerima manfaat. Jadi tidak benar dikatakan ada pungli. Hingga saat ini juga, belum ada laporan masyarakat ke Pemerintah Desa soal adanya dugaan pungli”, demikian dikatakan Agustinus Lalus Bana menjawab konfirmasi NTTOnlinenow.com, Minggu (07/03/2021) per telepon, terkait keluhan sejumlah warga penerima manfaat di Desa Tuabatan Barat.

Ia justru mengaku baru tahu adanya dugaan pungli setelah membaca berita. “Juga tidak benar jika ada pengaduan bahwa sebagai Kades, saya sendiri yang mengganti uang dugaan pungli menggunakan uang pribadi saya. Jelas – jelas saya juga baru tahu ada aksi pungli lewat pemberitaan media”, sambung Kades Agustinus.

Baca juga : Masyarakat Penerima Manfaat Mengaku Dipungli, Dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten TTU 

Sebelumnya, masyarakat dusun C RT 7, 8 dan 9 Desa Tuabatan Barat mengeluh dimintai biaya Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 300 ribu per hari oleh sopir pengangkut material, sebagai syarat untuk memperlancar pembangunan rumah.

Selain dimintai uang BBM, masyarakat penerima manfaat juga mengaku harus ikut truk pengangkut batako ke Kefamenanu untuk membantu proses pengangkutan dan pendropingan ke rumah mereka. Namun lagi – lagi hal itu dibantah Kades.

“Kalau menyangkut itu, maaf ibu wartawan. Itu merupakan kemauan masyarakat sendiri. Karena hanya dua truk yang mengangkut batako dan sopir juga kekurangan tenaga. Jadi masyarakat ikut itu atas kemauan mereka sendiri, karena mau bahan bangunan cepat sampai ke tangan mereka”, jelas Kades Agustinus.

Namun sejumlah masyarakat yang enggan namanya disebutkan, mengaku adanya permintaan uang sejumlah Rp 300 ribu dari sopir. Mereka mengaku, uang sudah terkumpul dari masyarakat penerima manfaat di Dusun 1 RT 8.

“Kami sudah kumpul uang. Sehari itu batako diangkut dua kali. Satu ret bayar Rp 150 ribu, jadi dua ret totalnya Rp 300 ribu. Kepala Desa juga tahu kami sudah kumpul uang. Bahkan Kepala Desa bilang, berarti sopir berhutang dengan masyarakat. Kalau Dinas sudah bayar, sopir wajib mengembalikan uang ke masyarakat. Tapi sehari sebelum penyetoran, ada wartawan datang karena mendapat informasi itu jadi besoknya uang batal diserahkan. Intinya ada permintaan dan diketahui Kades kemudian kami sempat kumpulkan. Kalau tidak ada wartawan, berarti kami sudah dipungli. Kan ongkos angkut material dan lain – lain itu sudah menjadi tanggungjawab suplier. Fakta lain, masyarakat juga ikut ambil bahan bangunan seperti batako di Kefamenanu”, aku salah satu penerima manfaat di RT 8.

Yang sebenarnya menurutnya, dari RAB bahan bangunan senilai Rp 25 juta untuk pembangunan rumah bantuan ukuran 6 x 8 meter, masyarakat menerima di tempat.

Pengakuan penerima manfaat lainnya, sejak peletakan batu pertama untuk Pelaksanaan Program Berarti di Desa Tuabatan Barat, masing – masing mereka sudah dimintai uang sejumlah Rp 100 ribu.

“Soal minta uang itu, bukan baru sekarang saat rumah mau dibangun. Awal mau peletakan batu pertama oleh Raymundus Sau Fernandes (mantan Bupati TTU), kami sudah dipungli. Masing – masing kami kumpul uang sebesar Rp 100 ribu rupiah entah untuk apa. Padahal mantan bupati itu hanya datang untuk peletakan batu pertama. Waktu itu kami kasih uang ke Bendahara Desa tapi ditolak katanya kasih saja di pengurus Program Berarti. Jadi kami setor ke pengurus. Itu bapak Dusun tau karena bapak Dusun yang hubungi kami minta kumpul uang per KK Rp. 100 ribu.

Atas permasalahan yang terjadi di Desa Tuabatan Barat, dalam pelaksanaan Program Berarti tahun 2020 akan segera digelar rapat bersama Camat, KMPS dan para penerima manfaat.

“Kebetulan pak Camat juga sudah tahu, jadi sesuai rencana hari Rabu (10/03/2021) akan digelar rapat di kantor Camat, dengan menghadirkan Ketua KMPS dan para penerima manfaat Program Berarti”, jelas Kades Agustinus.