Jaga Marwah Kejaksaan, Kajari TTU Pastikan Tidak Akan ada Oknum Kejaksaan Minta Proyek ke Dinas

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Robert Jimmy Lambila, memastikan tidak akan terjadi oknum dari Kejaksaan Negeri TTU meminta – minta proyek ke Dinas.

“Saya pastikan tidak akan terjadi di Kejari TTU. Saya akan menindak tegas anak buah saya jika ada yang terlibat dalam hal itu,”tegas Robert kepada sejumlah media di Kefamenanu, Jumat (26/02/2021).

Hal itu disampaikannya demi menjaga marwah Kejaksaan sesuai pesan Kajati kepada dirinya dalam penegakkan hukum yang bermartabat dan berkeadilan bagi masyarakat di Kabupaten TTU.

“Ketika datang ke sini, Kajati berpesan kepada saya agar selalu menjaga marwah kejaksaan.
Saya ditugaskan ke TTU sebagai Kajari, membawahi beberapa bidang yang bersifat teknis terkait dengan penanganan perkara yakni Pidana Khusus, Pidana Umum, Bidang Intelijen dan Bidang Datun. Sehingga saya akan lebih fokus untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kami berusaha menjalankan tugas penegakan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat”, ungkap Robert.

Sebagai Kajari TTU, Robert berjanji akan lebih konsen menindak tegas setiap pelanggaran terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Namun, penindakan yang dilakukan tidak dengan cara serampangan, tetapi akan sangat selektif, obyektif dan profesional. Dengan demikian, perkara yang ditangani pihaknya, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, betul-betul memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Tentunya tidak semua laporan kami tindaklanjuti sampai ke persidangan. Kami akan selektif, apakah benar ada tindak pidana korupsi dalam laporan itu ataukah tidak. Apakah dugaan penyimpangan itu layak untuk kita tingkatkan sampai ke persidangan. Kita berusaha agar jangan sampai saya atau anggota saya melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang menyakiti hati masyarakat. Jangan sampai kita ingin menegakkan keadilan tapi justru menyakiti hati masyarakat,”ujarnya.

Menurut Robert, penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan selektif dan obyektif. Salah satunya dengan mempertimbangkan biaya perkara. Ia mencontohkan, ada laporan dugaan korupsi dengan kerugian negara hanya berkisar 40 an juta rupiah kemudian ditindaklanjuti. Sementara biaya perkara yang dikeluarkan sampai dengan penyelesaian kasus tersebut mencapai 300 hingga 400 juta rupiah. Pihaknya tentu harus menempuh cara lain dengan meminta yang bersangkutan mengembalikan kerugian negara atau menyelesaikan volume pekerjaan yang masih tersisa.

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi harus memberikan keuntungan bagi negara, bukan malah semakin merugikan keuangan negara. Tidak semua perkara yang dilaporkan akan ditindaklanjuti sampai dengan persidangan. Dugaan tindak pidana korupsi yang tidak terbukti, akan dihentikan. Walaupun ada ribuan desakan untuk menangani suatu laporan, namun jika dalam penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional tidak ditemukan unsur korupsi, maka prosesnya akan dihentikan. Namun, jika sebaliknya maka proses hukum akan tetap ditindaklanjuti”, tandas Robert.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan proyek tapi tidak dengan mengintervensi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah setempat hanya diinformasikan untuk bekerja sesuai dengan tupoksi.

Menurutnya jika ada hal-hal yang merupakan penyimpangan, pihaknya akan menyampaikan saran, informasi atau memberikan pendapat serta teguran agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika tidak didengar dan benar ada niat jahat untuk mengambil uang rakyat , maka akan ditindak tegas.

Dan untuk membangun Kabupaten TTU, Kejaksaan juga akan bersinergi dengan stakeholder lainnya melalui tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami meminta dukungan dari tokoh-tokoh agama, stakeholder lain seperti Kapolres, Dandim, Ketua DPR, Bupati, pihak pengadilan, dan Pers agar bisa bersinergi membangun TTU melalui tugas dan kewenangan masing-masing untuk membangun TTU lewat pembangunan hukum yang berkeadilan dan bermartabat”, pinta Robert.

Keterangan Foto : Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila.