Daftar Gugatan Perdata, Sembilan PTT Tuntut Mantan Bupati TTU Bayar Ganti Rugi Rp 2,6 Miliar

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 7 orang guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditambah dua pegawai honor bidang administrasi mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kefamenanu, Senin (22/2/2021) terhadap mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, mantan Penjabat Sekda TTU, Drs. Frans Tilis, Kepala Badan Kepegawaian Daerah TTU, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Sekretaris DPRD TTU.

Dalam daftar gugatan tersebut, para tergugat didesak untuk segera membayar ganti rugi secara material maupun immaterial atas kerugian ke sembilan PTT yang mana sudah 14 bulan bekerja namun tidak pernah menerima gaji, terhitung 1 Januari 2020 sampai Februari 2021.

“Para tergugat didesak untuk membayar ganti rugi baik secara material maupun secara immaterial dengan total sebesar Rp 2.628.200.000 (Dua miliar enam ratus dua puluh delapan dua ratus ribu rupiah),” jelas Magnus Kobesi, S.H, Penasehat Hukum para penggugat kepada NTTOnlinenow.com, Senin (22/2/2021) siang.

Kobesi mengatakan, mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan tergugat lainnya, dijerat Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP).

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, kata Magnus.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 guru tenaga kontrak (teko) mengirim surat pengaduan ke Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan Indonesia di Jakarta. Pasalnya, sudah 12 bulan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, belum membayar gaji mereka”, tambah Magnus.

Baca juga : Pemkab TTU Belum Bayar Gaji 12 Bulan, Guru Teko Mengadu ke Komnas Perempuan

“Padahal kami telah mengajar selama 12 bulan tanpa cacat. Dan telah mengikuti proses seleksi Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Timor

Tengah Utara (TTU) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Kabupaten TTU,” keluh tujuh guru teko dalam surat pengaduannya.

Surat pengaduan bernomor: 03.Guru Teko/XII/2020 tertanggal 18 Desember itu juga dikirimkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.