Temuan Komisi III DPRD TTU. Ada Rumah Bantuan Dibangun di Luar Desa Fatoin, Saudara Kades Juga Dapat

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Monitoring Komisi III DPRD TTU, Selasa (09/02/2021) di Desa Fatoin Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendapatkan bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berarti) 2018-2019 menuai masalah.

Pasalnya bahan bangunan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) 2018 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Daerah Kabupaten TTU, dalam hal ini Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP), belum diturunkan. Akibatnya pembangunan rumah tersendat dan masyarakat harus tinggal di rumah – rumah darurat pada musim hujan.

Pantauan NTTOnlinenow.com, di kelurahan Fatoin, monitoring Komisi III, tepatnya di RT 02 RW 01 beberapa penerima manfaat mengeluhkan hal yang sama.

Pen Marten Duka masih kekurangan seng sebanyak 55 lembar, semen 25 sak, pasir 1 ret, beton 10 mm 11 staf.

Selain Pen Marten Duka, ada Policarpus Maneak, masih kekurangan 1 ret pasir. Dan Antonius Timo Moensaku, rumah bagian belakangnya belum di atap.

Berikutnya Kamilus Be, masih kekurangan 10 sak semen, 2 ret pasir, jendela 3 pintu, tapi anehnya sudah ada tanda terima material oleh pihak lain yang bukan penerima manfaat.

“Saya bukan penerima manfaat tapi diminta Kades untuk tanda tangan bukti penerimaan material, mewakili bapak Kamilus Be. Sudah saya tanda tangani tapi sampai sekarang barangnya belum ada”, aku Aguilinda Sibu.

Temuan lainnya, ada perangkat desa, Ketua BPD Yoseph Abi juga mendapat bantuan rumah yang sudah hampir rampung dibangun namun terlihat mubasir lantaran tak terurus dan terletak di tengah hutan belukar.

Bahkan salah satu penerima manfaat, Primus Paskalis Naiati yang beralamat di luar desa Fatoin yakni di desa Nunmafo RT 08 RW 04 adalah kakak kandung dari Kepala Desa Fatoin sendiri.

Kontra dengan laporan Kades Fatoin ke pihak Dinas PRKPP, temuan Komisi III DPRD TTU justru mendapati pembangunan rumah Berarti di desa Fatoin menuai banyak masalah.

“Kita langsung meninjau lokasi berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Para penerima manfaat mengeluh, harus menetap di rumah – rumah darurat di musim penghujan seperti sekarang karena rumah bantuan yang harusnya sudah selesai dikerjakan tahun lalu, ternyata masih belum rampung hingga tahun 2021ini”, jelas Therensius Lazakar, Ketua Komisi III kepada media ini, usai monitoring di desa Fatoin.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD TTU sepakat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas PRKPP setempat untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat penerima manfaat.

Tonton video temuan hasil monitoring Komisi III DPRD TTU :

“Sebagai Ketua Komisi, saya belum bisa mengambil langkah konkrit karena belum mendengar penjelasan dari semua pihak. Kembali ke prosedur yang ada, kita segera mengagendakan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar tanggapan dari dinas PRKPP, Aparat Desa dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) sesuai pengaduan masyarakat. RDP kita lakukan, untuk mencari jalan terbaik guna penyelesaian masalah ini”, ungkap Therensius Lazakar.

Kejanggalan lain disebutkan, Lembaga DPRD juga perlu mengetahui sumber anggaran pendropingan tambahan material di tahun 2021. Pasalnya untuk program Rumah Berarti jika dilihat dari Tahun Anggarannya 2019, sudah berakhir pada 31 Desember 2020.

“Batas waktu kalau dilihat dari Tahun Anggaran yang disalurkan ke desa Fatoin itu, tahun 2019. Masa berakhirnya 31 desember 2020. Itu sudah closing semua. Kalau memang ada tambahan bantuan material yang baru didroping, itu inisiatif dari mana, dananya darimana”, tanya Lazakar sambil membeberkan bukti hasil monitoring.

Menurutnya sangat bertolak belakang laporan Kades ke dinas bahwa pekerjaan rumah bantuan di Fatoin sudah rampung. Laporan yang diterima lembaga DPRD, masih ada sekitar 12 orang rumahnya belum rampung dikerjakan karena ketiadaan material. Baru seminggu kemudian setelah laporan masuk baru material diturunkan.

“Ini bantuannya sudah dari tahun 2019 sekarang sudah tahun 2021 tapi masih ada pendropingan material? Ada apa dibalik itu, anggarannya darimana.” Tanya Therensius Lazakar berulang kali.

Salah satu warga desa Fatoin, Lius Tahu turut menyayangkan sikap sang kades. Ia mengatakan, kades Fatoin diduga sudah melakukan penipuan administrasi.

“Masyarakat betul – betul dibodohi dengan laporan Kades ke dinas bahwa pelaksanaan program Rumah Berarti di desa Fatoin sudah 100 persen. Kades juga memaksakan salah satu warga untuk menandatangani bukti tanda terima material, tapi hingga kini material belum turun ke lokasi. Ini pembohongan publik. Kenyataan masyarakat susah. Program yang dikatakan bantuan pemerintah malah menyusahkan masyarakat kecil. Kami harap bapak – bapak dewan yang terhormat terurama yang terpilih dari Dapil Insana, agar betul – betul memperhatikan masalah ini”, tegas Lius.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab TTU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 88,2 miliar lebih untuk program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Program Berarti) bagi ribuan keluarga miskin dalam wilayah kabupaten TTU. Anggaran yang dialokasikan sebanyak itu rencananya akan membangun sekitar 3368 unit. Ribuan rumah
tersebut nantinya akan diperuntukan bagi keluarga miskin yang tersebar di 23 kecamatan dan 65 desa atau kelurahan di TTU.

Foto Kolase : Temuan Komisi III DPRD TTU, bantuan Rutilahu tidak tepat sasaran. Ketua BPD dan kakak kandung Kepala Desa Fatoin terdaftar sebagai penerima manfaat.