Warga Kupang Pertanyakan Kebijakan Penerapan Rapid Antigen Berbayar di Fasilitas Pemerintah

Bagikan Artikel ini

Laporan Adi Rianghepat
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sejumlah warga Kota Kupang, mengaku kecewa dan mengeluhkan kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerapkan rapid antigen berbayar. Kebijakan rapid berbayar itu berlaku pada laboratorium kesehatan, dinas kesehatan provinsi, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 10 tahun 2021 dan mulai berlaku 10 Februari 2021.

“Jujur saya tidak paham apa maksud pemerintah sekarang dengan kebijakan ini. Kan selama ini di fasilitas laboratorium kesehatan itu kan gratis, kenapa saat ini lalu mulai berbayar,” kata Yasinta, saat ditemui di depan Laboratorium Kesehatan, Kamis (11/2/2021).

Dia mengaku praktik pungutan di fasilitas pemerintah saat pandemi seperti ini harusnya perlu dipikirkan kembali. Karena menurut dia, hal ini akan sangat membebani masyarakat. “Bagaimana warga mau peduli melalukan tes covid 19 kalau harus berbayar,” katanya.

Warga lainnya Simson, malah meminta pemerintah pusat untuk turun tangan atas kebijakan gubernur ini. Menurut dia, harusnya pada kondisi pandemi seperti ini, pemerintah lebih banyak menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan covid 19 secara gratis. “Bukan malah sebaliknya yang dulunya gratis sekarang lalu jadi berbayar. Apa bedanya pemerintah dengan pihak swasta,” katanya.

Dia mengatakan, jika praktik berbayar itu dilalukan fasilitas kesehatan milik swasta itu wajar. “Kenapa milik pemerintah kok sama, berbayar juga. Aneh, pemerintah pusat tolong turun tangan dulu,” katanya.

Dia bahkan mengatakan tarif bayaran yang diwajibkan senilai Rp275 ribu. Angka ini kata dia bahkan jauh lebih mahal dari biaya yang diterapkan pihak swasta. “Ada seharga Rp245 ribu dan ada Rp250 ribu. Aneh milik pemerintah malah lebih mahal. Ini apa sebenarnya,” katanya.

Pada kondisi seperti ini, kata dia, upaya pemerintah untuk memetakan penyebaran covid 19 akan menjadi sulit, karena warga tak mau lagi lakukan testing mandiri. Padahal yang namanya testing adalah kewajiban pemerintah. “Dan hal itu tak pernah dilakukan Pemerintah NTT. Kan perintah Bapak Presiden pemerintah daerah harus lakukan 3 T yaitu, testing, tracing dan treatment. Itu dimana,” tanyanya.

Laboratorium kesehatan milik Sinas Kesehatan Provinsi NTT memang sejak awal covid 19 merebak, menjadi satu-satunya tempat rapid antigen gratis. Karenanya saban hari, tempat itu dipadati warga untuk melakukan uji covid 19. Namun sejak diberlakukan pergub tersebut, tempat tersebut mulai sepi. Sementara kasus positif covid 19 di Kota Kupang terus saja naik.

Data monitor pada hari Selasa, 9 Februari 2021, total kasus sebanyak 3.063 orang (naik 57 orang). Dari jumlah itu yang masih dirawat sebanyak 1.713 orang. Pasien sembuh sebanyak 1.271. Sedangkan jumlah meninggal 127.***