Pemerintahan Sebagai Seni

Bagikan Artikel ini

Oleh Joseph Franky. L. Bere, SH.MH
Pemerintah adalah orang atau organisasi yang membuat, menyelenggarakan, dan mengimplementasikan keputusan – keputusan politik bagi sebuah masyarakat. Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melibatkan berbagai unsur terkait diantaranya adalah pemerintah, swasta dan dunia usaha. Urusan dimaksud dapat terlaksana manakala telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sektor swasta maupun dunia usaha. Inilah mengapa pentingnya seni dalam memanage pemerintahan tersebut diulas dalam artikel sederhana ini. Defenisi seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. (George R. Terry, 1964).

Jadi seni merupakan kemampuan dan kemahiran seorang pemimpin untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa yang dimiliki yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seniman. Mengkaji seni seorang politikus secara filosofis, berarti mendalami bagaimana seorang pejabat pemerintah tersebut dengan keahliaannya mampu menyelenggarakan, menciptakan, mengkarsakan dan merasakan secara indah misalnya membuat sesuatu yang berpengaruh, menjadikan pekerjaannya, penciptaannya dan idealisme sebagai perwujudan yang dapat dinikmati orang lain, bagaimana yang bersangkutan menyampaikan kehalusan, keindahan, kebagusan, kecantikan warna dan bentuk yang menggugah, sehingga tercapai penyelenggaraan seni yang berdayaguna dan berhasilguna.

Wabup Belu Serahkan 51 SK P3K
Wakil Bupati Belu, Drs. J. T Ose Luan didampingi Kepala BKPSDMD, Drs. Antonius Suri menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Bupati Belu kepada 51 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Selasa tanggal 2 februari tahun 2021. Dalam arahan Wabup menyampaikan proficiat kepada 51 orang tenaga P3K serta menekankan bahwa menjadi orang baik dan tulus jauh lebih penting dari pada menjadi orang penting itu sendiri, untuk mengabdi sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah dipercayakan oleh negara.(sumber:IG protokol_belu)

Beberapa poin dalam artikel ini adalah pertama, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ( Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 ). Kedua, membaca seni berpemerintahan adalah profesi seorang pamong praja yang ahli dalam pekerjaannya, karyannya dan ciptaanya.

Sebagai suatu seni juga berkenaan dengan bagaimana seni membujuk (persuasif), seni mendorong (motivatif), seni menghubungkan (komunikatif), seni bagaimana memfasilitasi, seni bagaimana mematangkan hubungan, seni bagaimana menjadi teladan yang dicontoh orang lain. Ketiga, Birokrat adalah pejabat publik yang mendapatkan posisi mereka berdasarkan kualifikasi dan skil, serta yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik. Maka menjadi penting bagi pemimpin birokrasi untuk menempatkan pejabat publik berdasarkan pendidikan ahli bukan berdasarkan patronase politik atau nepotisme. Keempat, menjadi pejabat publik bukan soal berbuat baik dan benar melainkan bahagia karena ketika melakukan hal yang baik dan benar maka kita menjadi bahagia. Demikian ulasan sederhana prespektif lain dari seorang birokrat, sang seniman sesungguhnya.
(Joseph Franky. L. Bere, SH.MH, Dosen Ilmu Adminstrasi Negara pada STISIP Fajar Timur, Atambua)