Direktur Lakmas NTT : Tidak Proses Berkas NIP Bupati TTU Bisa Didakwa Langgar HAM

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, bisa digugat dan didakwa melanggar Hak Azasi manusia (HAM) yang cukup serius atas kasus CPNSD K2 Formasi Tahun 2014/2015 di wilayah tersebut.

Pasalnya, selama tujuh tahun lebih Bupati TTU ‘menyandera’ berkas permohonan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) terhadap seorang CPNSD bernama Lurdes Maria Benedita Sequiera (35).

“Bupati TTU tidak berhak dan tidak punya alasan hukum yang cukup untuk ‘menyandera’ berkas permohonan penerbitan NIP atas nama Lurdes Maria Benedita Sequiera. Itu pelanggaran HAM yang cukup serius,” tandas Viktor Manbait.

Menurutnya, nasib hidup orang tidak boleh dipermainkan oleh sebuah sistem pelayanan administrasi pemerintahan di Pemkab TTU yang amburadul dan sesuka hati. Apalagi sengaja membiarkan terkatung – katung selama tujuh tahun lebih.

Manbait menegaskan, Bupati TTU dan jajarannya telah gagal melindungi dan menjamin hak warganya dalam memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Berikutnya, Bupati TTU dan jajarannya melanggar ketentuan pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengatur bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.

Bupati TTU, demikian Viktor Manbait, melanggar ketentuan pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

“Agar tidak digugat dan didakwa melanggar HAM, sebaiknya berkas dokumen permohonan penerbitan NIP segera diproses, sebagaimana perintah Kepala BKN RI Regional X Denpasar melalui surat resmi bernomor: 330/KR.X.K/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020,” pungkas Manbait.

Kronologi

Sebelumnya, kepada wartawwan, Maria Lurdes Benedita Sequiera menuturkan ia adalah guru non PNS yang telah mengajar sejak tahun 2005 sampai 2015 di SD Negeri Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor
Tengah Utara (TTU).

Baca juga : Perintah BKN, Bupati TTU Segera Proses Usulan Penerbitan NIP Lurdes Maria Squeira 

Ia masuk daftar CPNSD K-2 setelah lulus seleksi ujian tertulis BKN yang diumumkan pada bulan November 2013. Hal ini dibuktikan dengan nomor urut kelulusan 325.

Meskipun semua berkas persyaratan pengangkatan sebagai CPNS telah di-upload ke BKN dengan sistem online dan berkas fisiknya telah diserahkan ke BKD Kabupaten TTU untuk pengurusan selanjutnya ke BKN sejak tahun 2014.

Namun pada kenyataanya saat penerimaan SK Pengangkatan CPNSD bertahap mulai bulan juli 2015 hingga November 2015, tidak terbit SK pengangkatan CPNSD atas nama Lurdes Maria Benedita Sequiera.

“Herannya, rekan guru honor pada SDN Pantae atas nama Mikhail Kono yang sama sama dinyatakan lulus CPNSD, telah memperoleh SK pengangkatannya pada bulan Oktober 2015. Saya punya belum ada sampai sekarang,’ keluhnya.

Diperoleh informasi, ternyata segala berkas dokumen pengusulan CPNSD atas namanya belum diusulkan Bupati TTU ke Kantor BKN.

“Lalu saya serahkan uang Rp 4 juta kepada seorang pegawai BKD Kabupaten TTU untuk ke Jakarta mengurus dokumen tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kabar beritanya,” tambah Maria.

Pada bulan Mei 2018 ia bertemu Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan mengadukan persoalan yang menimpanya.

“Saat itu Pak Bupati buat disposisi dan memerintahkan Kepala BKD Kabupaten TTU atas nama Fransiskus Tilis (sekarang menjabat Penjabat Sekda TTU, Red) untuk segera menyelesaikan dan memproses berkas-berkas dokomen usulan saya. Dan Pak Frans Tilis berjanji akan menyelesaikan. Ia minta saya pulang dan tinggalkan nomor hape. Jika sudah beres, ia akan menghubungi saya. Namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi,’ keluh Maria.

Keterangan foto : Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait,S.H