DPRD Belu Nilai Pemkab Pembiaran Penanganan Covid-19

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu dinilai melakukan pembiaran terkait penanganan kasus Covid-19 yang kian merebak di wilayah Belu perbatasan RI-RDTL.

Meningkatkannya jumlah kasus disertai dengan penangananya yang biasa terhadap warga terpapar Covid-19 membuat anggota DPRD Belu kesal dan lambat dalam menangani kasus.

Wakil Ketua DPRD Belu Jefri Nahak menilai kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak efektif. Sebab, angka pasien terkonfirmasi semakin hari terus bertambah. Sesuai data yang diperoleh sudah empat orang meninggal dunia karena pandemic Covid dalam sepekan.

“Informasi yang kita dapat sudah empat orang yang dikuburkan di Masmae lokasi khusus pemakaman Covid,” terang dia.

Dituturkan, jumlah pasien tenaga kesehatan (Nakes) yang terkonfirmasi positif rapid antigen berjumlah 72 orang. Jumlah data Nakes belum termasuk pasien terkonfirmasi hasil swab PCR.

“Informasi data ini sesuai laporan Dirut RSUD MGR Gabriel Manek Atambua,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Belu itu.

Epi yang akrab disapa tegas meminta pemerintah untuk lebih proaktif memberikan pelayanan yang tepat. Termasuk data perkembangan jumlah kasus Covid, sehingga diikuti tracing terhadap orang yang kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi.

Lebih lanjut, diminta pemerintah segera menyediakan ruang penampungan dengan kapasitas yang lebih besar dan layak untuk ruang isolasi pasien covid.
“Sudah ada penambahan ruang isolasi covid di RSUD. Kita juga minta untuk siapkan tambahan ruang karena angka bisa melonjak,” ucap Epi.

Dia juga mengaku cukup kesal karena DPRD sudah dua kali mengundang pemerintah untuk melakukan rapat koordinasi tetapi Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir. Padahal rapat koordinasi untuk mengetahui penanganan Covid sehingga bersama bisa carikan solusi bila ada masalah.


“Sudah dua kali kita undang tapi hanya Dirut RSUD dan Penjabat Sekda yang hadir. Ini mau koordinasi bagaimana, mestinya datang sehingga bisa cari jalan keluar,” ketus Nahak.

Senada Anggota DPRD Belu, Theo Manek mengatakan wilayah Belu sudah dalam situasi yang mengkwatirkan karena tingkat infeksi corona terus bergerak meningkat. SDM Di rumah sakit, peralatan medis masih sangat kurang, ruang karantina belum dipersiapkan secara baik dan tidak cukup persiapan.

“Sementara pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati tidak ada tanda-tandanya apalagi info tidak ada ditempat, lebih fokus urus gugat pilkada di MK dan terkesan lepas tanggungjawab,” ungkap Manek.

Dikatakan, pihak Dewan sudah mencoba mengundang 2 kali rakor untuk bahas langkah-langkah dan solusi yang ditempuh. Namun, pemerintah tidak hadir dengan berbagai alasan. “Kami terus lakukan pantauan dan kordinasi dengan pihak propinsi untuk dapat tambahan APD dan peralatan lainnya sambil tunggu sikap pemda,” ujar Ketua Komisi II itu.

Lanjut Manek, ada pembiaran terkait penanganan kasus Covid-19 di Belu. Mengapa bicara harus ditutup-tutupi, sekarang harus mengambil keputusan Sekda tidak mungkin karena konsekuensinya biaya dan siapa yang akan mengambil keputusan untuk biaya.

“Pemerintah lepas tanggungjawab. Solusi saat ini, pimpinan kita Ketua Golkar Belu telah lakukan koordinasi dengan pimpinan Golkar Propinsi yang sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan untuk mendapat bantuan APD dan kain sebagainya,” tutur Anggota DPRD Belu dua periode itu.

Manek meminta, pemerintah sebaiknya berpikir untuk mengambil kebijakan yang tepat termasuk anggaran untuk alokasi pengadaan laboratorium PCR. Untuk keselamatan masyarakat maka harga PCR senilai Rp 2 Miliar sangat mudah dan Negara bisa mampu.

“Sangat bisa untuk pengadaan negara mampu. Alat PCR bisa selamatkan banyak orang. Sehingga sebaiknya pemerintah ambil kebijakan dan alokasikan untuk pengadaan,” ujar dia.

Hingga kini jelas Manek, dukungan fasilitas peralatan, obatan termasuk APD masih terbatas, sehingga pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan cepat untuk mengatasi melonjaknya pasien covid sehingga tidak meluas.