Komisi ASN Perintahkan Bupati TTU Aktifkan Kembali 6 Pejabat Yang Dicopot

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
“Direktur Lakmas NTT Bilang : Sangat Memalukan”!
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tasdik Kinanto memerintahkan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, agar segera mengaktifkan dan mengembalikan 6 pejabat Pemkab TTU, yang dicopotnya pada bulan Oktober 2020 lalu.

Alasan Komisi ASN bahwa pencopotan dan penonaktifan itu bertentangan dan menabrak ketentuan sejumlah aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kesalahan paling fatal yang dilakukan Pemkab TTU adalah pemberhentian dari jabatan itu tanpa meminta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui Gubernur NTT. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang”, tulis Wakil Ketua Komisi ASN, Tasdik Kinanto melalui surat bernomor: R 4454/KSN/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dalam surat setebal 14 halaman itu, Wakil Ketua ASN menyebutkan 6 ASN Pemkab TTU yang harus diaktifkan dan dikembalikan ke jabatan semula itu adalah Yosef Cornelis Bastian, Edmundus Aluman, Kristoforus Abi, Wilco Yohanes Don Bosco Abi, Paulus Peter Ego dan Fransiskus Antoin.

Sedangkan keputusan Bupati TTU mencopot 7 ASN lainnya yaitu 6 Sekretaris Desa dan 1 orang guru di SMP Negeri 1 Insana, dianggap Komisi ASN sudah sesuai aturan perundang-udangan yang berlaku. Alasannya, tujuh ASN itu adalah pelaksana bukan pejabat struktural.

Tujuh ASN itu adalah Agust Kustino To, Eben Stefanus, Wilfridus Nailai, Vinsensius Aisaef, Maria Yosefa Meko, Damianus Opat dan Fransiska Monemnasi.

Wakil Ketua Komisi ASN juga menegaskan agar rekomendasi itu harus dilaksanakan Bupati TTU sesegera mungkin dalam waktu 14 hari setelah terbitnya surat ini.

Menanggapi surat rekomendasi Komisi ASN itu, Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, mengatakan ketidaktaatan penyelenggara administrasi kepemerintahan di Pemkab TTU terhadap undang – undang yang berlaku, menunjukkan bahwa Bupati TTU, Sekda TTU dan stafnya tidak memahami aturan.

“Banyak orang menyebut Bupati TTU bodoh dan kata – kata makian lainnya atas keputusan mencopot dan menonaktif beberapa pejabat itu saat proses Pilkada sedang berlangsung. Tapi saya cuma mengatakan bahwa Bupati TTU dan stafnya tidak memahami baik aturan yang berlaku, sekalipun aturan itu jelas dan sangat sederhana. Dan itu sangat memalukan sekali”, jelas Manbait.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S. Pt, dinilai melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena mencopot sejumlah pejabat eselon Il, Ill dan IV tanpa alasan yang jelas.

Selain itu Bupati TTU dinilai melanggar asas tidak menyalahgunakan kekuasaan secara serampangan.



Penilaian ini disampaikan 6 pejabat yang disampaikan secara tertulis melalui surat keberatan terhadap surat Bupati TTU Nomor : BKD.821.13/726BKDPSDM Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keenam pejabat yang menulis surat tersebut adalah Yosep Cornelis Bastian (Sekretaris Inspektorat), Kristoforus Abi, S. Sos. M.SI.(Camat Mutis), Edmundus Aluman S. Sos (Camat Biboki Utara), Fransiskus Antoin (Kepala Puskesmas Tamis), Paulus Peter Ego, S. IP (Lurah Sasi) dan Wilco Yohanes Don Bosco, S. Sos (Lurah Kefa Utara).

Mereka mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya masing masing, karena menilai kebijakan Bupati tidak ada dasarnya.

Sebelumnya keenam ASN ini diberikan SK Pemberhentian oleh Bupati dengan alasan tidak mampu menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan persyaratan jabatan, dimana yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama, mengarahkan dan memberikan motivasi kerja yang baik kepada staf, serta tidak melaksanakan tugas kedinasan dan tugas tugas dinas lainnya yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Alasan lainnya, yakni telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin PNS.