38,59 Persen Penduduk NTT Berusia 0-17 Tahun Tidak Memiliki Akta Kelahiran Pada Tahun 2019

Bagikan Artikel ini

Oleh Josephin N. Fanggi
Berdasarkan data ringkasan kinerja NTT dalam pencapaian SDGs, peringkat tingkat pencatatan angka kelahiran Provinsi NTT berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi (https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2336/jemput-bola-tingkatkan-persentase-kepemilikan-akta-kelahiran-di-ntt). Memiliki akta kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Anak yang kelahirannya dilaporkan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dalam memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Dengan adanya data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara administratif, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyanderaan, penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual dan perdagangan anak. Untuk itu, pihak berwenang dapat menjerat pelaku kejahatan dengan ketentuan kejahatan terhadap anak di bawah umur.

Contoh kegunaan dari akta kelahiran adalah untuk pembuatan KK seperti yang dijelaskan di atas, KTP, pengurusan sekolah, beasiswa, mencari pekerjaan yang layak. Akibat tidak memiliki akta kelahiran, anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan ketidakpemilikan akta kelahiran ini. Selain itu, ketidakpemilikan akta kelahiran menyebabkan risiko eksploitasi anak semakin tinggi, anak bisa menjadi korban perdagangan manusia, mengalami kekerasan, ataupun melanggar aturan tenaga kerja, serta sangat mungkin dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan.

Berdasarkan Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), persentase penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 adalah 38,59 persen, dimana lebih tinggi dimiliki oleh penduduk laki-laki, yaitu sebesar 38,96 persen, sedangkan penduduk perempuan yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 38,21 persen. Penduduk berusia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah pada tahun 2019 adalah 7,73 persen. Hal ini mengindikasikan ada penduduk kondisi ini yang termasuk dalam penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.

Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15–64 tahun. Berdasarkan Publikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2020 yang juga diterbitkan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, persentase penduduk NTT yang termasuk angkatan kerja pada kelompok usia 15-19 tahun pada tahun 2019 adalah 23,53 persen, dari angka ini yang bekerja sebesar 90,02 persen. Artinya penduduk berusia 15-19 tahun yang tidak bersekolah, tidak mengurus rumah tangga, tidak sakit yang mengganggu aktivitas seperti cacat, atau berniat mencari pekerjaan dan sudah bekerja/memiliki usaha adalah 23,53 persen dari total penduduk NTT berusia 15-19 tahun pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan ada kemungkinan penduduk kelompok umur ini yang bekerja, ada yang tidak memiliki akta kelahiran.

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di lapangan usaha primer (pertanian, kehutanan, perikanan) adalah sebesar 1.395.177 rupiah, di sektor sekunder (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi) sebesar 1.672.680 rupiah, di sektor tersier (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial,jasa lainnya) sebesar 2.230.955 rupiah. Rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja informal di lapangan usaha primer adalah sebesar 905.218 rupiah, di sektor sekunder sebesar 1.039.818 rupiah, di sektor tersier sebesar 1.529.013 rupiah.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi lebih banyak yang bekerja di lapangan usaha tersier, yaitu sebesar 288.254 orang (SMA) dan 266.878 orang (perguruan tinggi). Sedangkan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah dan SMP lebih banyak yang bekerja di lapangan usaha primer, yaitu sebesar 830.889 orang (SD ke bawah) dan 161.356 orang (SMP).

Melihat kondisi di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dimana kebanyakan penduduk yang berpendidikan tinggi atau memiliki keahlian khusus (SMA dan perguruan tinggi) bekerja di lapangan usaha tersier yang memiliki rata-rata upah/gaji bersih tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kepemilikan akta kelahiran sangatlah penting bagi anak.

Program peningkatan kepemilikan akta kelahiran telah dilakukan oleh pemerintah, seperti kegiatan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran, upaya jemput bola, mempermudah pengurusan akta kelahiran dengan adanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. Anak-anak yang tidak diketahui identitasnya, bisa menggunakan SPTJM untuk proses pencatatan dan kepemilikan akta kelahirannya. Selain itu, ada juga upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beberapa perubahan yang ada pada UU tersebut antara lain yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis); penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting diubah menjadi di tempat domisili penduduk; pengurusan akta kelahiran yang semula aktif bagi masyarakat, sekarang diubah menjadi aktif bagi petugas melalui jemput bola.

Selain itu, lembaga nirlaba, Yayasan PLAN International juga membantu dalam kegiatan penerbitan akta kelahiran ini. Yayasan Plan International Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) berkolaborasi melakukan program pencatatan data kelahiran (akta kelahiran) bagi anak-anak di Provinsi NTT.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari orangtua dan wajib untuk mencatatkan identitas diri anak sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak.(JOSEPHIN N. FANGGI, S.ST  – ASN di BPS PROVINSI NTT)