Pembatasan Jumlah Anggota Rumah Tangga Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Dan Kesehatan

Bagikan Artikel ini

Oleh Josephin N. Fanggi
Program Keluarga Berencana (KB) adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk. Program KB di Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan program ini selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya program ini maka keluarga mampu merencanakan atau menghemat pengeluaran dan kebutuhan keluarga agar seimbang dengan pendapatan yang dimiliki. Selain itu, program ini memberikan kepala keluarga dan istri melakukan aktivitas lain selain mengurus anak.

Berdasarkan Publikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada tahun 2019 adalah 1.146.320 orang, tertinggi ke-5 di Indonesia. Kalau dilihat per kabupaten/kota, terdapat beberapa kabupaten yang persentase penduduk miskinnya tinggi dan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya cukup banyak. Sebagai contoh, Kabupaten Sumba Tengah dengan persentase penduduk miskinnya tertinggi di Provinsi NTT pada tahun 2019, yaitu sebesar 34,63 % dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya 5-6 (5,17) orang. Lalu, Kabupaten Sumba Timur dengan persentase penduduk miskinnya 30,02 %, tertinggi ke-3 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya 4-5 (4,92) orang, Kabupaten Sumba Barat dengan persentase penduduk miskinnya 28,29 %, tertinggi ke-4 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya 5-6 (5,31) orang, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan persentase penduduk miskinnya 28,06 %, tertinggi ke-5 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangganya 5-6 (5,79) orang. Kita bisa melihat pendapatan dari pengeluaran. Dimana pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan terendah terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu sebesar Rp 541.040, diikuti Sumba Barat di urutan ke-5, yaitu sebesar Rp 617.684, Kabupaten Sumba Tengah di urutan ke-9.

Berdasarkan Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019, persentase perempuan dengan umur perkawinan pertama ≤ 16 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Sumba Timur (12,41 %), diikuti Kabupaten Sumba Barat Daya di urutan ke-4 (8,54 %), Kabupaten Sumba Tengah di urutan ke-6 (7,83 %), Kabupaten Sumba Barat di urutan ke-11 (5,65 %). Apabila dilihat kondisi tempat tinggalnya, persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni terendah terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (33,69 %), diikuti Kabupaten Sumba Tengah di urutan ke-2 (33,71 %), Kabupaten Sumba Barat di urutan ke-4 (40,63 %), Kabupaten Sumba Timur di urutan ke-5 (51,97 %). Selain itu, bisa juga dilihat data persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terendah terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (28,24 %), diikuti Kabupaten Sumba Tengah di urutan ke-2 (31,80 %), Kabupaten Sumba Barat di urutan ke-5 (37,70 %), Kabupaten Sumba Timur di urutan ke-6 (49,62 %). Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terendah ke-2 terdapat di Kabupaten Sumba Tengah (55,35 %), diikuti Kabupaten Sumba Timur di urutan ke-4 (67,35 %), Kabupaten Sumba Barat Daya di urutan ke-5 (67,38 %), Kabupaten Sumba Barat di urutan ke-6 (70,41 %). Untuk kondisi kesehatan terlihat bahwa persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tertinggi terdapat di Kabupaten Sumba Tengah (64,20 %), diikuti Kabupaten Sumba Barat Daya di urutan ke-3 (50,34 %), Kabupaten Sumba Timur di urutan ke-4 (44,38 %), Kabupaten Sumba Barat di urutan ke-7 (43,78 %).
Melihat kondisi di atas dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan tidak dapat meningkat karena adanya jumlah anak yang melebihi pendapatan rumah tangga.

Dimana kepala keluarga dan istri harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah lagi kalau kondisi ekonomi rumah tangga tersebut pada awalnya tidak berkecukupan, maka pendapatan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan kebutuhan lainnya, seperti perumahan, cenderung ditunda atau diabaikan. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang kondisi tempat tinggal kurang baik diatas (rumah layak huni, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak) cukup tinggi. Hal-hal ini meningkatkan risiko terganggunya kesehatan semakin tinggi yang bisa kita lihat dari persentase rumah tangga yang memiliki keluhan kesehatan.

Jumlah anak yang banyak dapat disebabkan usia perkawinan yang muda. Bisa kita lihat, persentase perempuan yang usia perkawinan pertamanya ≤ 16 tahun cukup tinggi di kabupaten yang jumlah anaknya cukup banyak. Pernikahan pada usia muda bisa berbahaya bagi orang tersebut karena organ reproduksi wanita belum berkembang sempurna sebelum usia 20 tahun dimana meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia, eklamsia, perdarahan setelah persalinan, hingga keguguran saat hamil, kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga bisa meningkatkan pertengkaran dan perceraian, risiko gangguan psikologis dimana ada studi bahwa semakin muda usia menikah, semakin tinggi risiko terkena gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood dan depresi di kemudian hari. Dimana persalinan di usia muda ini bisa meningkatkan angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan.

Olah karena itu, bisa disarankan bahwa salah satu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan adalah menghindari perkawinan di usia muda dan memiliki anak dengan jumlah sesuai dengan pendapatan, atau apabila memiliki anak dengan pendapatan yang cukup untuk setiap anak maka pandai-pandailah dalam mengatur keuangan sehingga kebutuhan selain makanan seperti kebutuhan kesehatan dan perumahan bisa terpenuhi.
OLEH : JOSEPHIN N. FANGGI, S.ST
INSTANSI : ASN di BPS PROVINSI NTT