Zaka Moruk Akhiri Jabatan Sebagai Pjs. Bupati Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Zhakarias Moruk mengakhiri jabatan sebagai Pjs. Bupati Belu setelah bertugas selama 71 hari dan kembalikan ke Bupati Willybrodus Lay yang telah usai cuti kampanye Pilkada Belu 2020.

Penyerahan jabatan tersebut langsung oleh Pejabat yang mewakili Wakil Gubernur NTT yakni, Kepala BKPSDMD NTT, Henderina Laiskodat di Kantor Bupati Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL, Sabtu (5/12/2020) sore.

Dalam sambutannya Zaka Moruk menyampaikan terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat yang telah mempercayakan putra Belu untuk menjalankan tugas sebagai penjabat bupati di Belu.

Tidak saja itu, ucapan terimakasih disampaikan juga kepada Bupati-Wakil Bupati, para Pimpinan OPD dan unsur forkopimda yang telah memberikan kontribusi atas terlaksananya kampanye yang telah berlangsung aman, damai dan lancar hingga saat ini.

Kesempatan itu, Zaka Moruk melaporkan ke Bupati Willy bahwa selama menjabat sebagai Pjs Bupati Belu bersama DPRD Belu telah menyelesaikan RAPBD 2021 dan sedang dievaluasi di tingkat provinsi dan secepatnya ditetapkan.

Menyikapi itu, Bupati Belu, Willy Lay menyampaikan terimakasih juga buat Zhakarias Moruk, yang telah menjalankan tugas sebagai penjabat bupati dan berjalan sukses.

Dijelaskan, Pilkada tinggal beberapa hari lagi akan dilangsungkan. Karena itu kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas.


“Mari kita semua menjaga daerah ini “Belu” agar tetap kondusif. Pesta demokrasi hanya akan berlangsung sehari untuk memilih pemimpin. Jadi jangan kita membuat derah ini menjadi terkotak-kotak. Sehingga saat 9 Desember nanti siapa yang terpilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin itulah yang terbaik,” pesan Lay.

Sementara itu Kepala BKPSDMD NTT, Henderina Laiskodat mengatakan walau saat ini masih dalam suasana Covid-19 kita bisa lakukan serah terima penjabat bupati Belu ke Bupati Belu dalam keadaan baik.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa esensi dari kehadiran pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa ada diskriminasi.

“Sebab kesejahteraan bersama adalah nilai tertinggi yang harus diterima oleh rakyat dan kehadiran pemerintah adalah solusi bagi setiap persoalan masyarakat,” ujar dia saat membacakan zambutan Wakil Gubernur NTT.

Dikatakan, secara normatif, pimpinan daerah dipilih oleh rakyat, tetapi sebagai pemimpin seorang kepala daerah dituntut untuk memberi kepuasan. Hal itu dimaksud agar kehidupan rakyat makin berkualitas, mandiri, sejahtera dan puas terhadap segala tindakan yang dilakukan pemerintah.

“Oleh sebab itu seorang pemimpin pemerintahan selalu dituntut untuk memberikan nilai tambah, inovasi dan nilai baru yang bermanfaat bagi warga. Selama menjadi pemimpin pemerintahan, maka kehadirannya harus menjawab apa yang menjadi tuntutan rakyat,” tandas Laiskodat.