Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Butuh Dukungan Dana APBD

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pekerjaan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Belu yang telah dibentuk cukup berat karena melibatkan semua stakeholder di Belu.

“Karena itu harus butuh dukungan dana dari APBD, sehingga penjabaran Perda nomor 7 tahun 2019 tentang KLA ini bisa berjalan aman dan capai target yang telah ditetapkan,” kata Pjs Bupati Belu Zakarias Moruk usai membuka sosialisi KLA di gedung Betelalenok, Jumat (4/12/2020).

Dikatakan, Kabupaten Layak Anak dalam skema indikatornya ada enam kloster, yakni hak sipil anak dimana begitu sejak lahir langusng diberikan akte kelahiran anak.

Selain itu harus mendapat perlindungan kesehatan dirawat dengan baik. Juga kegiatan-kegiatan tentang bagaimana mengikuti kaum anak baik secara pembinaan di sekolah maupun pengawalan kekerasan terhadap anak.

“Jadi di Kabupaten Belu ini anak-anak harus dilindungi betul dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan KLA,” ujar Moruk.

Ditegaskan, pekerjaan KLA ini cukup berat karena melibatkan seluruh stakeholder dan perlu buruh dukungan dana dari APBD sehingga pembentukan KLA ini bisa berjalan dan mencapai target yang telah ditetapkan.



Lebih lanjut diharapkan, agar pos anggaran Tim Gugus Tugas KLA bisa dimasukan dalam KUA-PPAS tahun 2021 guna mendukung pekerjaan kedepannya.

“Untuk itu kita minta dukungan dana APBD dan seluruh stakeholder, LSM, tim dari Kepolisian, Kejaksaan dan hakim supaya bisa berikan masukan pertemuan hari ini untuk bisa memantapkan rencana aksi tindak lanjut yang nanti dibantu oleh Ibu Kanwil Hukum dan HAM NTT,” pungkas Moruk.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Belu Aprianus Hale yang hadir dalam sosialisasi itu mengatakan, sebagai mitra kerja Dinas teknis yang melakukan kegiatan sosialisasi ini

terkait dengan dukungan anggaran tentu pada prinsipnya bahwa penetapan sosialisasi perda hari ini kota mengharapkan agar semua OPD terkait bisa melihat dari bagian apa kontribusinya untuk mendukung KLA.

“Penetapan APBD murni 2021 telah ditetapkan, tentu dalam perkembangan kedepan akan dilihat supaya pada pos-pos perubahan atau lainnya ketika lainnya dalam OPD yang terlibat dalam Perda ini dari DPRD siap mendukung supaya implementasi perda ini berjalan dengan baik untuk kelancaran KLA Belu,” kata Hale.