Kisruh Penonjoban ASN di TTU. Sekda Fransiskus Tilis Dinilai Tidak Mengerti Aturan Kepegawaian

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Aksi protes dan penolakan SK penonjoban enam pejabat esalon di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) oleh Bupati, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, yang disaksikan melalui Channel Youtube, mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis yang memiliki jabatan ganda sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) TTU dan Ketua Tim Baperjakat saat mewakili Bupati TTU menghadapi aksi protes keenam pejabat esalon nonjob, dianggap tidak mengerti aturan kepegawaian.

Bahkan ketika diwawancarai sejumlah awak media, Sekda terlihat kikuk dan tidak mampu menjelaskan terkait alasan penonjoban serta terkesan melempar tanggungjawab ke Bupati.

“Kita menunggu penjelasan dari bapak Bupati. Karena kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan, adalah kewenangan bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Minta maaf untuk teman – teman wartawan, saya minta kita semua bersabar untuk menunggu sampai bapak Bupati sendiri yang memberi penjelasan soal masalah ini”, jawab Tilis ke sejumlah awak media di depan ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Saat diwawancarai wartawan, Tilis juga mengatakan kewenangan menonjobkan ASN, tidak harus melalui tahapan pemeriksaan.

“Bisa lewat tahapan pemeriksaan, bisa juga tidak”, jawab Tilis saat ditanyai wartawan.

Pernyataan Sekda Fransiskus Tilis yang viral dalam pemberitaan melalui Channel Youtube dan media sosial (Facebook) pun disoroti mantan pejabat, aktifis, perwakilan pejabat esalon non job, masyarakat luas bahkan beberapa tukang ojek.

Berikut beberapa kutipan sorotan yang ditujukan kepada Sekda TTU, Fransiskus Tilis.

Martinus Toleu, mantan pejabat : “Penjabat Sekda yang juga kepala BKD TTU mengetahui dengan baik termasuk regulasinya terutama PP Nomor 53 th 2010 tentang Disiplin PNS. Seharusnya tak boleh elak dan buang beban hanya pada Bupati. Ia harusnya sangat bertanggung jawab secara administrasi selaku kepala administrasi pemerintahan dan managemen kepegawaian. Bupati berani angkat penjabat Sekda, yang pertontonkan kebobrokan Pemda apalagi jelang pilkada dan ada paslon andalan dari ke 3 paslon dalam pilkada TTU. Penjabat Sekda telah lalai beri pertimbangan apalagi ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat).

Bukan tidak masalah, masalahnya terletak pada Kepala BKD apalagi rangkap Penjabat Sekda. Bupati berkeputusan tapi yang memberi pertimbangan dan telaahan adalah kepala administrasi. Bahwa nonjob itu bisa asal mengikuti aturan dan tahapan yg berlaku agar tidak disebut sewenangnya. Baperjakat bertanggung jawab secara administratif meski kewenangan tetap pada Bupati sebagai PPK. Yang harus dihindari adalah tindakan sewenang – wenang dari pejabat yang berwewenang.

Viktor Manbait, Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT , “Bahwa kebijakan mutasi terhadap ASN di lingkungan Pemkab TTU, kewenangan sepenuhnya ada pada tim Baperjakat dan Sekda sebagai kepala kepegawaian di tingkat daerah.

Sehingga, tindakan yang dikeluarkan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan memindahkan serta menonjobkan seorang ASN tidak berlangsung serta merta namun dilakukan atas penilaian berjenjang.
Didalam undang-undang ASN, secara jelas dan terang mengatur tentang prosedur dan mekanisme tentang mutasi, promosi, demosi, rotasi serta sanksi penurunan pangkat dan hukuman bagi seorang ASN.

Proses mutasi dan nonjob yang dilakukan oleh Pemkab TTU itu diduga kuat cacat administrasi.
Prosedur dan mekanisme mutasi serta nonjob terhadap seorang ASN baik secara administratif maupun hukum tidak dilalui secara berjenjang sehingga Sekda TTU melempar tanggung jawab kepada Bupati TTU.

Kalau prosedur administrasi dan hukum tidak dipenuhi, berarti bupati melakukan perbuatan sewenang-wenang dan tindakan mal administrasi terhadap kebijakan mutasi Sekdes dan nonjob enam pejabat eselon sehingga tidak berkekuatan hukum. ASN yang dimutasi dan dinonjobkan itu bisa menyampaikan keberatan atau banding administrasi ke Komisi ASN di Jakarta atas keputusan Bupati TTU tersebut.

Kebijakan mutasi dan nonjob yang dilakukan Pemkab saat ini menunjukkan tata kelola administrasi pemerintahan daerah yang kacau dan amburadul serta tidak prosedural. Ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi di Kabupaten TTU ini dilandasi pada kekuasaan bukan dilandasi pada aturan-aturan hukum. Ini sebuah kekacauan administrasi yang luar biasa.

Camat Mutis (nonjob), Kristoforus Abi, S. Sos. M. Si “Sekda sebagai koordinator satuan kerja sangat tidak mampu mengkoordinir dan tidak memahami regulasi.

Wilco Yohanes Don Bosco Abi, S.Sos. Lurah Kefa Utara, “Dia itu selama menjabat sebagai Sekda, banyak orang dibuat susah. Selama menjabat diwarnai dengan intimidasi, ancaman ke para ASN”.
Musim politik ini, kami sebagai ASN tidak nyaman. Salah gerak sedikit sudah dimutasi. Bertindak apapun selalu dalam pengawasan dan tekanan. Ini tindakan yang sangat tidak mendidik dan membuat birokrasi di tingkat bawah hidup dalam ketakutan”.

Piet, tukang ojek, “Penonjoban enam pejabat esalon yang tidak prosedural dan Sekda tidak bisa menjelaskan alasan penonjoban, Sekda keliru jika jawaban ke media yang bersangkutan bisa diperiksa bisa tidak. Kalau tidak diperiksa, dia mau tahu darimana kesalahan enam pejabat esalon itu. Aturannya ada, dengan pasal – pasal yang jelas dalam Undang – Undang Kepegawaian, yakni PP 53 sepertu disebutkan dalam Channel youtube. Kalau pak Sekda bicara seperti itu saya rasa sangat lucu karena beliau itu seorang Sekda, kepala kepegawaian, ko’ bisa ya seorang sekda menjelaskan seperti itu. Kami tukang ojek saja geli mendengar jawaban kikuk beliau ke media. Bagaimana kompetensi sebagai seorang Sekda. Ini tidak sekedar lucu tapi faktanya seperti itu”.

“Kita menanti birokrasi yang baik dan benar dan daerah ini maju lebih baik ke depan dalam demokrasi pemerintahan yang baik, oleh mereka yang mengerti aturan”, sambung teman seprofesi Piet.

Dicky Lake DM, “Sekda tidak bisa menjelaskan apa – apa jadi kayaknya pak bupati perlu menjelaskan. Maaf karena ini sudah viral jadi perlu penjelasan.
Yohanes Abi Anis : Kepala BKD dan Penjabat Sekda TTU sengaja bodoh aturan dan lempar tanggung jawabnya ke Bupati.
Ojee Siprus Calv : Udah Pj. Sekda Kab. TTU kepala BKD pulak masa tidak paham urusan kepegawaian??…
Kayaknya si bapak itu lagi butuh waktu buat piknik”.
Eddy Tj “Masa sekda tidak mampu menjelaskan aturan kepegawaian padahal dia kepala BKD juga. Di mana kompetensinya dia. Memalukan. Pejabat tapi memalukan sekali. Sangat disayangkan pernyataan seorang sekda sekaligus kepala BKD. Dia dipercaya bupati untuk menjalankan fungsinya sebagai Sekda dan Kepala BKD. Jadi kalau ada persoalan tentang ASN dia yang lebih tahu duduk persoalan itu dan secara aturan dia yang harus menjelaskan itu bukan lempar tanggunjawab kepada bupati. Sekda seperti itu dipertanyakan kompetensinya, jangan sampe memang tidak mampu. Bapak Bupati koq bisa mengangkat dan percaya orang seperti itu”.

Kalau dilihat dari lamanya waktu Frans Tilis menjabat sebagai Sekda saja telah merugikan keuangan negara. Menjabat selama itu tapi tidak mengerti aturan kepegawaian”?

Marten Tnaob, “Ray Fernandes, secara pribadi kami mendukung anda selama jodi wakil ketua DPRD, Wakil Bupati dan Bupati 2 Periode. Dulu, anda begitu dikagumi karena sangat merakyat dan kebijakanmu sangat bagus. Tapi gara – gara perhelatan Pilkada dan isteri anda dipaksa maju utk meneruskan dinasti kekuasaan di TTU, anda kelihatan seperti buta hati dan mengeluarkan kebijakan yang sangat brutal dan buruk. Sangat mengecewakan. Belum pernah kami Rakyat TTU melihat ada pejabat yang terang – terangan membantah kebijakan bupati seperti kali ini. Mungkin memang anda benar – benar sudah memuakkan!!! Apakah anda mau mengekhiri masa jabatan seburuk ini? Dengan tokoh agama anda tidak respek, dengan Pihak TNI dan Polres, anda mencak – mencak dan mengangkangi kesepakatan bersama soal protokol kesehatan, dengan pejabat – pejabat di bawah yang harusnya anda bina, anda copot sana copot sini, anda SUDAH MABUK dan DIBUTAKAN OLEH NAFSU KEKUASAAN. Sebuah akhir masa jabatan yang tidak elok utk diwariskan dan dijadikan teladan kepada generasi muda bangsa khususnya TTU.

Boy Calvary, “Seorang Sekda itu kan jabatan tertinggi ASN di sebuah Daerah, kok masa gak tahu kalau Bupatinya sedang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan restrukturisasi, mutasi dsb bagi para ASN diwilayahnya”.

Kita tipu main proyek, “Sekda …Sekda. Bupati sama kamu bedalah, Bupati cuman 5 thn.
Kamu PNS dan jaminan hidup sampai mati jelas..
Buat apa ditutup tutupin??
Seolah – olah seperti ada main proyek. Kacau Kacau…
Dapat enak apa rupanya pak sekda??

Baca juga : Dicopot Dari Jabatan Tidak Prosedural, Enam ASN Ajukan Surat Keberatan Ke Bupati TTU

Hingga berita ini diturunkan, surat keberatan terhadap SK Penonjoban enam pejabat esalon yang sudah dilayangkan ke bupati TTU pada tanggal 02 November 2020 belum direspon.