Penyerobotan Batas Tanah Swapraja Insana. Anton Amaunut Minta Pemkab TTU Segera kembalikan Pilar Batas Ke Posisi Semula

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Mantan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) dua periode, 1990 – 2000, Drs. Anton Amaunut. angkat bicara terkait batas Swapraja Insana dan Biboki, yang sementara jadi persoalan serius bagi warga desa Oenbit kecamatan Insana dan desa T’eba Kecamatan Biboki Tanpah.

Menurutnya ada perbedaan mengenai batas desa Oenbit dengan Perbup.

“Ada perbedaan mengenai batas desa Oenbit kecamatan Insana dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 9 Januari 2018, tentang Penetapan dan Penegasan batas desa Oenbit Kecamatan Insana dengan desa T’eba kecamatan Biboki Tanpah”, kata Amaunut kepada NTTOnlinenow.com yang ditemui Kamis (29/10/2020) di kediamannya, di Kefamenanu.

Ia menyampaikan, sebenarnya tidak ada sengketa perbatasan antara desa Oenbit kecamatan Insana dan desa Teba kecamatan Biboki Tanpah. Itu hanya terjadi karena setelah pemukiman desa – desa di Biboki Selatan termasuk desa T’eba pada tahun 1971 saat ada kelompok keluarga/orang yang datang belakangan, penetapan pemukiman sekitar perbatasan Swapraja sudah penuh. Mereka langsung masuk ketika itu pilar masih ada, mereka membangun rumah dan tinggal di sana sampai sekarang.

“Jadi masalahnya adalah Pertama, penyerobotan tanah oleh orang Teba ke wilayah desa Oenbit dengan melewati pilar – pilar itu. Kedua, Pilar – pilar batas Swapraja Insana dan Biboki yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun telah dihancurkan, dibuat batas baru. Ketiga, Pembentukan pemekaran kecamatan Biboki Selatan dengan desa T’eba menghasilkan kecamatan Biboki Tanpah. Berdasarkan Perda kabupaten TTU Nomor 8 Tahun 2007, tanggal 15 Maret 2007 tentang pembentukan 15 Kecamatan dalam wilayah kabupaten TTU pada pasal 15 ayat (1) telah ditetapkan Kecamatan Biboki Tanpah meliputi 4 (empat)desa yakni desa Teba Induk, Oerinbesi, Oekopa, desa persiapan T’eba Timur dengan luas wilayah 99,15km2 dan langsung ke batas TTU – Belu yang masih kosong”, kata mantan Bupati TTU dua periode itu.

Yang menjadi persoalan, meskipun wilayah itu sudah jelas tapi di dalam peta dan Perbup dimasukkan wilayah desa Oenbit termasuk wilayah tanah persawahan, tanah ladang tetap, sumber – sumber kekayaan alam, hutan tanah dan air sudah masuk ratusan hektar ke wilayah Biboki Tanpah yang baru terbentuk tahun 2007.

Baca juga : Menolak Pemberlakuan Perbup No 5 Tahun 2018. Tokoh Adat Insana Minta Bupati TTU Selesaikan Masalah Penetapan Batas Desa

Amaunut juga heran dengan Perbup yang diterbitkan bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. Pasalnya sejak kepemimpinan 8 bupati TTU terdahulu, tidak pernah ada persoalan batas apalagi sampai merubah batas Swapraja Insana dan Biboki.

“Kabupaten TTU terbentuk dari tiga Swapraja, yakni Biboki, Insana, Miomaffo. Dan mengenai batas Swapraja ini, dari 8 bupati yang memimpin terdahulu tidak pernah ada persoalan apapun sehingga kita bisa melaksanakan pemekaran kecamatan atau pembentukan kecamatan baru pada tahun 1960 an yang kemudian diikuti dengan pemekaran kecamatan mengikuti batas – batas yang sudah ada. Baru di masa kepemimpinan yang sekarang diterbitkan Perbup, yang mana masyarakat desa Oenbit dikacaukan dengan masalah ini yakni mencari batas baru. Semua yang diambil dari desa Oenbit memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang menghidupkan mereka sejak dulu hingga sekarang. Kenapa harus disitu. Pemekaran kecamatan Biboki Tanpah, mau masuk ke Biboki Utara atau Biboki Selatan terserah. Tapi bukan masuk ke wilayah Insana. Kalau mau buat batas baru kita pakai apa, karena yang sah itu batas Swapraja”, tandas Amaunut.



Lanjutnya, lebih dikesalkan ketika Perbup yang sudah dikeluarkan tahun 2018 tidak pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekaligus peninjauan lapangan di lokasi, yang dihadiri Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat desa Oenbit dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tentang penetapan batas wilayah desa Oenbit.

“Peraturan Bupati ini juga diduga sengaja diendapkan selama (1) satu tahun lebih, dimana sampai saat ini masyarakat dan Pemerintah desa Oenbit belum menerima Perbup ini, sedangkan Kepala Desa T’eba kecamatan Biboki Tanpah sudah menerimanya sehingga secara mendadak dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Desa Oenbit tertanggal 4 Maret 2020, No.DT.140/92/III/2020 dan diterima di Desa Oenbit pada tanggal 6 Maret 2020 yang menyatakan bahwa mereka akan segera membangun Gapura Tapal Batas di jembatan Haumalae , sesuai Perbup yang dilampirkan dalam surat tersebut.

Berita itu sangat mengejutkan masyarakat Desa Oenbit, sehingga seluruh masyarakat Desa Oenbit meminta kepada Kepala Desa T’eba untuk tidak melaksanakan rencana tersebut agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan bersama. Secara Substansial Perbup ini belum menempatkan masyarakat Desa Oenbit sebagai subyek yang juga wajib diperhatikan secara khusus serta cacat hukum dan tidak memberikan Keadilan.

“Kita minta harus ada rapat bersama. Agar yang namanya kerajaan adat, atupas, pelaku – pelaku sejarah yang masih hidup, Camat, Kepala Desa dua kecamatan, Insana dan Biboki yang pernah bertugas di sana menunjukkan apa pekerjaan mereka. Tim Pemda pada tanggal 6 Juli 2006 lalu, saat rapat di aula Lantai 2 Pemda Kabupaten TTU mengatakan antara wilayah Gua St. Maria adalah tanah sengketa yang perlu di bagi dua. Pernyataan tersebut sempat menuai protes dan pertemuan di skors. Lantaran mereka baru turun dari gunung tahun 1971, sekarang mereka datang, pilar – pilar dihancurkan, lalu disebut tanah sengketa. Buktinya apa? Karena pemukiman di sini adalah pemukiman orang Oenbit. Tanah – tanah yang digarap juga milik masyarakat Oenbit. Saya sarankan, Perbup ditinjau kembali. Tidak pernah ada sosialisasi, yang ada itu sosialisasi sepihak, harus tinjau lapangan kembali bersama – sama melihat pilar – pilar batas yang sudah dihancurkan oknum tertentu”, pinta Amaunut.

Diungkapkan mantan bupati dua periode yang juga pernah menjabat sebagai Camat Biboki Selatan, bahwa pencopotan wilayah desa Oenbit kecamatan Insana untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Biboki Tanpah melalui Perbup TTU Nomor 5 Tahun 2108, tanggal 9 Januari 2018, sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan sengketa perbatasan wilayah yang tidak diinginkan bersama lantaran batas baru yang dibuat tidak mempertimbangkan rasa keadilan, bukti – bukti dan kebenaran sejarah, adat istiadat , hak Ulayat dan batas tanah suku, hak – hak atas tanah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Agraria yang berlaku dan dampaknya bagi masyarakat yang saat ini mendiami wilayah tersebut, yang sewaktu – waktu dapat terjadi pertumpahan darah yang sangat merugikan masyarakat dan menelan banyak korban jiwa.

“Dari pergeseran batas wilayah ini tentu ada kerugiannya. Pertama, sejarah ini dibengkokan sehingga untuk generasi yang akan datang tidak tahu lagi batas Swapraja mana yang betul. Kedua, orang punya sawah ladang, daerah peternakan, sumber air untuk makan minum, dialihkan ke desa Biboki Tanpah. Bagaimana pemerintah mau membangun dan mengejar kesejahteraan masyarakat kalau Perbup ini justru menyengsarakan rakyat. Ketiga, harus ada rapat ulang dengan melibatkan semua pihak dari dua kecamatan, Insana dan Biboki. Keempat, Pilar – pilar yang sudah dihancurkan, digeser, harus dibangun kembali di tempat semula dan orang yang melakukan penyerobotan dimukimkan di tempat lain. Kelima, antara DPR dan pemerintah harus bentuk Perda mengenai batas Swapraja”, ungkap Amaunut menutup percakapan.