Fraksi PKB TTU Pertanyakan Dana Monitoring dan Evaluasi PTT Dalam Kasus Pengangkatan 1187 Guru Kontrak Daerah

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Theodorus Tahoni kembali menyoroti proses pengangkatan dan pembiayaan 1.187 guru kontrak / PTT yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

Tahoni mengingatkan secara tegas agar Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) segera membayar gaji 1.187 guru kontrak / PTT yang sudah mengabdi selama 10 bulan, terhitung sejak Januari sampai dengan Oktober 2020 tapi belum pernah dibayar oleh pemerintah.

“Dalam Pemandangan Umum Fraksi PKB, kita telah meminta secara tegas agar perekrutan guru kontrak / PTT di Tahun 2018, 2019, 2020 segera diproses hukum. Lebih khusus di TA 2020, yang mana PTT sudah bekerja 10 bulan tetapi belum mendapat haknya” kata Tahoni.

Ia juga menyoali proses wawancara Setda tanggal 12 – 22 Oktober lalu terhadap para tenaga kontrak.

“Ini lucu ,orang sudah bekerja selama 10 bulan >tapi baru diwawancarai pada bulan Oktober. SK mereka akan terbit kapan? Pembayarannya juga tidak bisa berlaku surut. Orang telah bekerja dan harus diikat secara Dejure melalui SK, Defactonya mereka mengajar. Kami menegaskan melalui Pemandangan Umum Fraksi kepada Aparatur Penegak Hukum, Kejaksaan dan Tipikor Polres TTU untuk mengusut tuntas dana Monitoring dan Evaluasi PTT”, tambah Tahoni.



Penegasan Fraksi PKB ini, menurutnya sangat beralasan, lantaran Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan dan sudah terserap habis anggarannya.

” Dana Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan dan terserap habis anggarannya sebanyak Rp1 miliar lebih. Rinciannya, khusus untuk Dana Monitoring dan Evaluasi Dinas PKO dan BKD sebesar Rp 588.487.620,-. Dengan rincian, kegiatan pelayanan Dasar Pendidikan di Dinas PKO sebesar Rp348. 500.000,- dan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Rp239.987.000,- Untuk Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dana bagi pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi sebesar Rp 562. 500.000,-

Dan hak – hak secara keseluruhan, di bidang penyediaan jasa pelayanan non PNS (guru kontrak daerah) sebesar Rp. 25.687.500.000,-

Jadi untuk Dana Monitoring dan Evaluasi terhadap PTT perlu dilakukan Advokasi dan diproses secara hukum, terutama Dinas PKO dan BKD. Artinya bahwa di bulan November dan Desember saat monitoring dan evaluasi dilakukan, kita sudah bisa tahu. Tenaga kontrak mana yang tidak diperpanjang SK kontraknya dan tenaga kontrak mana yang harus diperpanjang SK kontraknya di tahun 2020.

Kedua, terkait PTT yang sudah bekerja 10 bulan, tapi belum terbit SK khusus teko dinas PKO, Fraksi PKB secara tegas menyatakan wajib hukumnya untuk dibayar’, tandas Tahoni kepada NTTOnlinenow.com Rabu (28/10/2020).

Tahoni mengaku, Fraksi PKB telah mengantongi nama – nama guru kontrak yang sudah bekerja sejak Januari sampai dengan Oktober. Jika ada dari 1.187 itu yang tidak diwawancarai, berarti nama mereka tidak masuk dan diganti orang baru. Maka Fraksi PKB akan mendampingi seluruh tenaga kontrak untuk menempuh jalur hukum”, ancam Tahoni.