Peserta Jamkesda di Belu Capai 29.693 Jiwa

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Berdasarkan data BPJS, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD/Jamkesda di Kabupaten Belu sejak 2018 hingga saat ini sebanyak 29.693 jiwa, Penerima Bantuan Iuran APBN 99.197 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 39.028 jiwa, Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) 22.622 jiwa dan Bukan Pekerja sebanyak 7.585 jiwa.

Total penduduk Kabupaten Belu yang sudah mendapat jaminan kesehatan sebanyak 198.125 jiwa atau 87,39 persen dari total penduduk Kabupaten Belu sebanyak 226.713 jiwa.

Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Atambua, Munaqib kepada media, Jumat (23/10/2020) siang.

Dijelaskan bahwa, di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 peserta mandiri BPJS tidak bertambah signifikan dibandingkan dengan tahun yang sama sebelum pandemi. Masih ada masyarakat yang mendaftarkan di kantor pelayanan BPJS Cabang Atambua yang tersebar di Belu, Malaka, TTU dan TTS.

Dikatakan, khusus untuk Kabupaten Belu pemerintah memberikan perhatian kepada warga masyarakat kurang mampu untuk diikutsertakan dalam peserta Jamkesda.

“Awalnya, peserta jamkesda 16.000 lebih, baru-baru pemerintah menambah lagi 11.000 sehingga total menjadi 27.000 peserta jamkesda dan sampai saat ini sudah bertambah lagi menjadi 29.000 lebih jiwa,” tutur Munaqib.

Lanjut dia, selain Pemkab Belu dukungan pemerintah untuk peserta jamkesda terjadi di Kabupaten TTS yang hingga saat ini mengalami penambahan peserta Jamkesda mencapai 11 ribu.



“Di TTU penambahan tujuh ribu dari sebelumnya tiga ribu. Sedangkan Kabupaten Malaka belum ada sama sekali untuk Jamkesda,” terang Munaqib.

Dikatakan, kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga karena bukan hanya berpengaruh terhadap kualitas SDM masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Sehingga guna mewujudkan suatu system jaminan kesehatan yang berkualitas diperlukan sinergi antar pihak dalam hal membangun kemitraan strategis, baik dari segi pelayanan maupun peningkatan sumber daya.

“Wujud dari kemitraan itu tergambar jelas pada peningkatan jumlah peserta jaminan kesehatan yang didanai oleh APBD yang cukup menggembirakan seperti di Belu dan TTS,” ucap Munaqib.

Kondisi ini tidak terlepas dari perhatian pemimpin daerah serta kerjasama seluruh pihak dalam mendorong suksesnya penyelenggaran program jaminan kesehatan warga masyarakat yang kurang mampu.

Sementara itu jelas Munaqib, konteks dengan sarana prasarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama, secara umum sudah bagus hanya saja ada beberapa puskesmas yang belum memiliki dokter gigi atau dokter umum.

“Akan tetapi lewat program Indonesia Sehat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mulai menempatkan dokter gigi dan dokter umum di puskesmas-puskesmas,” ungkap dia.