Fraksi Golkar Belu Minta BPK Audit Keuangan Kasus Relawan Covid-19

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Golkar menyoroti kasus perekrutan Relawan Covid-19 di Kabupaten Belu yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme.

Tidak saja itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan anggaran senilai Rp600.000.000 yang diperuntukan bagi Relawan Covid-19.

Hal itu diungkapkan saat Rofinus Manek menyampaikan pemandangan Fraksi Partai Golkar dalam sidang dewan Belu, Rabu malam (23/9/2020).

Dikatakan bahwa, perekrutan relawan Covid-19 tidak melibatkan OPD teknis (Dinas Kesehatan) merupakan tindakan sewenang-wenang, yang dilakukan sepihak oleh Satol PP dan 12 Kepala Kelurahan yang mengakibatkan ketidakjelasan tugas, tanggungjawab dan mekanisme kerja relawan Covid-19 sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar meminta agar, Bupati Belu segera membubarkan relawan covid 19 yang direkrut oleh Kelurahan dan apabila dibutuhkan kembali dapat dilakukan perekrutan ulang dengan melibatkan seluruh instansi teknis.

Lanjut Rofinus, terhadap dana yang sudah dikeluarkan untuk membiaya relawan Covid-19, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan, apa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan standar harga besaran honor relawan tersebut. Juga meminta penjelasan tentang alasan pencabutan Pos Gugus Tugas di wilayah Kabupaten Belu.



Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah agar memfungsikan alat Rapid tes maupun kemungkinan melakukan pemeriksaan Speciment swab bagi warga yang melintas antar daerah dalam wilayah Kabupaten Belu antar kabupaten maupun Lintas Negara.

“Partai Golkar meminta kepada Pemerintah agar segera menyelesaikan segala biaya terkait operasional Covid 19 di lapangan dan honor relawan (yang bukan direkrut oleh Kelurahan) sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para relawan,” tegas Rofinus.

Ditambahkan, Fraksi Partai Golkar menilai terjadinya kekeliruan dalam perekrutan relawan Covid-19 dan tidak adanya pembekalan dan pelatihan bagi para relawan sehingga relawan tidak menjalankan fungsi dengan baik yang kemudian berdampak pada kerugian negara sebesar Rp600.000.000.

“Maka Fraksi Partai Golkar meminta untuk melakukan audit investigasi terhadap keuangan negara oleh BPK, dan fraksi partai Golkar juga meminta untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah dan tim gugus tugas guna evaluasi pemanfaatan anggaran negara,” Ketua Rofinus.

Terkait pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Belu akan memberikan jawaban atas pemandangan itu dalam sidang dengan agenda jawaban pemerintah.

Diketahui, sidang dewan dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Belu dihadiri Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan, Pimpinan serta Anggota Dewan dan para Pimpinan OPD Belu.