Polres Belu Hadir Berikan Pelayanan di Kantor Plaza Pelayanan Publik Atambua

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Polres Belu hadir memberikan pelayanan perpanjangan SIM, SKCK, Sidik Jari dan Surat Kehilangan di Mall Plaza Pelayanan Publik, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belu, Fahik dan Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh di lantai II Coffe Lakmaras, Selasa (15/9/2020).

Turut hadir dalam kegiatan PKS tersebut, Bupati Belu Willybrodus Lay, Penjabat Sekda Belu Marsel Mau Meta, Wakil Ketua Komisi II DPRD Belu Agus Pinto, Kabag Ren Polres Belu, Kasat Lantas Polres Belu serta jajaran anggota Unit Lantas, Intelkam Polres Belu dan staf DPMPTSP Belu.

Adapun, dalam perjanjian kerja sama tersebut, empat jenis pelayanan dari Polres Belu diintegrasikan dengan Mall Pelayanan Publik Atambua yang dibawah tanggungjawab Dinas PMPTSP.

Menurut Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh, ada empat pelayanan yang diintegrasikan dengan Mall Plaza Pelayanan Publik Atambua yakni, pelayanan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM, SKCK, pelayanan surat keterangan kehilangan dan
pelayanan sidik jari.

“Keempat jenis pelayanan Polres Belu mulai hari ini dapat dilakukan di Plaza Pelayanan Publik Atambua,” terang Khairul.

Dikatakan, guna melaksanakan pelayanan tersebut, Polres Belu menempatkan sekitar 10 personel. Hari ini, Polres Belu akan mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk siap memberikan pelayanan.

Terkait itu, Kapolres Belu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang telah menyediakan tempat bagi Polres Belu di Plaza Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih kepada pemerintah karena kami sudah diberi ruang untuk beri pelayanan di Plaza Pelayanan Publik Atambua. Hari ini kami lakukan pembenahan fasilitas,” kata dia.

Khairul memuji Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Willy Lay yang telah berinovasi dalam hal memberikan pelayanan publik terpadu kepada masyarakat.

Lanjut dia, informasi yang ia dapat dari rekan-rekan Kapolres se-NTT bahwa yang memiliki Mall Pelayanan Publik di NTT hanya di Kabupaten Belu. Ini menandakan Kabupaten Belu ada kemajuan dari labupaten lain di NTT.



“Saya sudah tanya beberapa Kapolres, cuman Belu yang punya Mall Pelayanan Publik. Ini sangat luar biasa, di Indonesia Timur bisa jadi pilot project pelayanan publik. Hal ini menandakan Belu sudah mulai maju,” ungkap Khairul dalam sambutannya.

Kepada Dinas PMPTSP diusulkan agar memperhatikan manajemen security yang standar. Pasalnya, setiap instansi yang telah terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik pasti menyimpan perangkat pelayanan yang penting.

“Misalnya dari Polres Belu perangkat sidik jari. Perangkat ini ada software menyimpan data penting yang harus dijaga dan aman. Untuk mengamankan semua perangkat tersebut diperlukan security. Polres Belu juga siap memback up pengamanan manakala dibutuhkan,” ucap dia.

Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Belu yamg telah menandatangani perjanjian kerja sama ini. Agenda ini sesungguhnya sudah lama dibicarakan dan Polres Belu sudah mempersiapkan namun karena ada pergantian Kapolres.

“Namun karena hambatan lainnya sehingga penandatangan perjanjian kerja sama baru dilakukan sekarang. Pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan amanat UU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, efektif dan efisien,” kata Lay.

Jelas dia, dalam PKS ini ada empat pelayanan dari Polres Belu yakni pelayanan SIM, SKCK, Sidik Jari dan Surat Kehilangan. Ini kerjasama sama ini yang tertunda dengan pejabat lama Kapolres yang sudah pindah, dan terhambat karena pendemi.

“Diharapkan semua terintegrasi dengan seluruh perijinan,” pinta Lay.

Kadis PMTSP Belu Eda Fahik mengatakan, sejumlah OPD telah telah melakukan pelayanan integrasi di plaza yakni, tim teknis PUPR, DLH, Kesehatan, Nakertrans, Disdukcapil, Dishub dan Bapenda.

Sementara itu instansi vertikal, Bea Cukai, Imigrasi, Polres, Pajak Pratama, BUMN PT Posindo, BUMD Bank NTT, PDAM, Pertanahan (Agraria), termasuk BPJS Kesehatan dan tenaga kerja. Tingkat kunjungan rata-rata mencapai 100 pengunjung per hari.

“Kendala di plaza perizinan sarana prasarana dan perlu didukung dengan dana dan sangat minim. Jadi kami minta ini jadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD Belu. Selain itu kesediaan SDM masih kurang untuk teknis, namun kami sudah usulkan ke Bupati daerah,” ujar Fahik.