Polemik Bantuan Excavator, Theo Manek Sebut Bupati Belu Tidak Mengerti Regulasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa menyebut klarifikasi yang dilakukan Bupati Belu Willybrodus Lay kepada beberapa awak media merupakan sebuah kekonyolan yang menampakkan ketidakpahaman seorang Bupati akan sebuah aturan.

“Lebih lucu lagi pimpinan, kepada beberapa media, ada wawancara eksklusif, Bupati bisa sekonyol itu. Dia memberikan pernyataan bahwa ini bantuan untuk rakyat Belu. Dia tidak mengerti aturan, tidak pantas jadi bupati! Dia tidak mengerti aturan!” tegas Theo Manek yang akrab disapa.

Tudingan ketidakpahaman akan aturan oleh Theo manek disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi bersama warga (umat), pengurus dan pastor Paroki Stella Maris Atapupu serta mantan Kadis Perikanan Kabupaten Belu, Egi Nurak yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Belu, Senin (14/9/2020).

Dia menjelaskan bahwa kasus Ekskavator bantuan Kementerian kepada Kelompok Nelayan Sta. Stella Maris Atapupu tersebut mencuat dari temuan Komisi II DPRD Belu dalam rangkaian rangkaian rapat perubahan anggaran.

Oleh Karena itu, sangat penting Bupati Belu hadir mengklarifikasi langsung kepada masyarakat penerima bantuan tersebut. Karena itu, bila Bupati Belu tak mau menghadiri RDP tersebut, maka sidang perubahan anggaran dihentikan.

“Saya mohon di forum resmi in. Ini bagian dari semua tahapan sidang yang ada pada sidang perubahan. Hasil diskusi kami dengan dinas teknis berhasil mendapatkan temuan ini untuk dijadikan bahan diskusi lebih lanjut. Karena itulah, hari ini kita melakukan rapat dengar pendapat. Tolong hargai kami di komisi II. Kalau Bupati tidak mau datang, semua tahapan sidang perubahan kita hentikan,” ujar Theo Manek.

Lebih lanjut Theo Manek menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati Belu dalam RDP lintas komisi itu merupakan lupa diri seorang Bupati terhadap rakyat yang telah mendaulatnya sebagai pemimpin.



“Bupati tidak menghargai rakyatnya sendiri. Dia tidak tahu kalau rakyat yang mendaulat dia untuk memimpin wilayah ini,” tandas Ketua Komisi II itu.

Sesuai juknis, alat berat excavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Kelompok Nelayan Atapupu itu diperuntukan bagi kegiatan yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, bukan untuk kegiatan yang lain. Akan tetapi, Bupati Belu secara sewenang-wenang menggunakan alat tersebut untuk kegiatan-kegiatan di luar bidang kelautan dan perikanan.

“Dokumen jelas, peruntukan barang itu untuk urusan Kelautan dan Perikanan jelas. Lalu, fakta menunjukkan bahwa dia berikan bantuan untuk kegiatan-kegiatan di luar urusan-urusan Kelautan dan Perikanan. Salah gunakan kewenangan. Makanya secara tegas kita minta supaya dia tetap hadir di sini,” ketus Theo Manek.

Dalam RDP tersebut, warga hanya ingin meminta klarifikasi dari Bupati Belu terkait status barang tersebut. RDP yang sebelumnya direncanakan pada pukul 10.00 Wita tersebut terpaksa diundur lantaran Bupati Belu, Wlly Lay belum hadir. RDP baru dilaksanakan pukul 11.30 Wita dipimpin Wakil Ketua II Cypri Temu didampingi Mantan Kadis Perikanan Belu, Egi Nurak.

Saat rapat berlangsung, pihak Setwan pun berhasil mengkonfirmasi Bupati Belu sesuai permintaan forum guna hadiri klarifikasi. Namun, hasil konfirmasi Bupati Belu Willy Lay tidak bisa hadir karena kegiatan bertabrakan dengan jadwal kegiatan Pemkab.

“Saya barusan dapat konfirmasi dari pihak sekretariat dan menyampaikan bahwa undangan kita sudah diterima. Hasil klarifikasi bahwa saudara bupati lagi sibuk, jadi tidak bisa menghadiri RDP ini. Karena itu diwakili oleh dinas teknis,” ucap dia.

Sementara itu, Mantan Kadis Perikanan Belu Egi Nurak dalam RDP tersebut tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan beberapa Anggota DPRD Belu terkait kasus excavator. Pasalnya, saat menjabat Kadis proses dan mekanisme tersebut telah berjalan dan diurus oleh mantan Kadis sebelumnya Frans Asten.