Ini Penjelasan Kasat Pol PP Belu Terkait Perekrutan 204 Relawan Covid-19

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Belu, Aloysius Fahik mengungkapkan, terkait dengan perekrutan relawan Covid-19 di Belu, persyaratan dan proses rekrutmennya ada pada 12 Lurah.

Dijelaskan bahwa, pihaknya hanya mengetahui soal pembayaran terkait honor para 204 relawan Covid-19 yang tersebar di semua Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Belu.

“Saya tidak tahu menahu tentang relawan itu, syarat-syarat teknisnya seperti apa. Yang saya tahu, saya bayar mereka punya honor karena mereka punya nama-nama ada dalam SK Bupati. Kalau pembayaran kepada mereka kami tahu tapi soal teknisnya bagaimana, syaratnya bagaimana itu bukan urusan kami,” terang Fahik saat dikonfirmasi awak media media, Selasa (15/09/2020).

Dituturkan bahwa, mekanisme terkait perekrutan dan segala persyaratan terhadap relawan Covid-19 yang diupah sejak bulan Juni, Juli dan Agustus itu ada di masing-masing Kelurahan.

“Itu mekanismenya bukan di kami. Lurah-lah yang merekrut anak-anak itu menjadi relawan covid. Perekrutan itu ditingkat kelurahan bukan Sat pol yang rekrut,” ujar Fahik.

Lebih lanjut diterangkan, alasan pihaknya yang membayar upah para relawan covid-19 dikarenakan mekanisme pencarian Biaya Tak Terduga (BTT) mengharuskan dititipkan pada rekening salah satu OPD yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Belu bidang pencegahan.

“Mereka ini kebetulan kerjanya itu melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kebetulan juga kami ini Sat pol PP ini tergabung dalam gugus tugas bidang pencegahan maka mereka punya honor itu Pol PP yang urus,” kata Fahik.



Tugas para relawan Covid-19 yang tertuang dalam SK jelas Fahik, menyajikan informasi penting terkait penanganan corona seperti nomor telpon rumah sakit, nomor telpon ambulans, melakukan deteksi dini corona dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke kelurahan/desa, mencatat keluar masuknya warga ke tempat lain, pendataan warga yang baru datang; memastikan kegiatan warga berkumpul atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, hiburan dan sebagainya.

“Apakah ini butuh kemampuan teknis, tidak perlu kan? Kan cuman butuh orang yang mau bekerja,” ungkap Kasat Pol PP Belu itu.

Terkait dengan adanya pengurus partai politik yang juga dilibatkan sebagai relawan Covid-19 tegas dia, hal ini masih akan dievaluasi dan apabila diperpanjang SK mereka maka orang tersebut akan digantikan.

“Ini kan kita akan evaluasi kalau masih diperpanjang sampai September, Oktober, November maka kita akan ganti,” ungkap Fahik.

Masih menurut dia, keputusan merekrut para relawan covid-19 ini diambil dalam keadaan darurat suasana pandemi. “Cara berpikirnya itu dulu. Kalau suasana pandemi dianggap suasana normal nah itu salah, itu keliru. Kapan kita kasih pengumuman, kapan kita buka pendaftaran, walaupun ini mekanisme bukan terjadi di kami, mekanisme terjadi dibawah,” tutur dia.

Lanjut dia, ada relawan yang sudah kerja mendahului SK terjadi pada beberapa kelurahan seperti kelurahan Umanen, Lidak dan Berdao.