117 Jenis Perizinan Pada OPD Tertentu Bakal Dialihkan ke Dinas PMPTSP Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Ada sebanyak 117 jenis perizinan pada OPD-OPD tertentu yang akan dialihkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Belu.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas PMPTSP Kabupaten Belu, pekan lalu.

Dijelaskan, jika Peraturan Bupatinya telah terbit maka semua proses perizinan akan dilaksanakan di Dinas PMPTSP. Hal ini harus dialihkan karena tidak boleh ada OPD lain yang mengurus perizinan.

“Karena itu seluruh proses perizinan harus dilakukan melalui satu pintu dan tempatnya hanya di Dinas PMPTSP Kabupaten Belu,” tegas Mantan Sekda Belu itu.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Belu, Maria Kornelia Eda Fahik mengatakan, kegiatan rakor dilaksanakan dalam rangka perubahan peraturan Bupati Belu tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Belu.



Masih menurut dia, sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 baru mengakomodir 20 kewenangan yang dilimpahkan sehingga dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 10 Tahun 2018 menjadi 63 ijin yang dilimpahkan.

Lanjut Fahik, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang Perizinan berusaha secara terintegrasi. Ada perizinan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24.

Sehingga perlu disesuaikan kembali dan yang baru dilimpahkan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belu baru 63. Sehingga yang termuat di dalam PP Nomor 24 tersebut seluruhnya sudah harus dilimpahkan, namun dalam kenyataannya ada beberapa izin yang masih tercecer dibeberapa OPD.

“Dalam rakor ini juga akan di lakukan pembagian sesuai tugas masing-masing untuk membahas lebih teknis bagaimana tindaklanjutnya setelah dilimpahkan,” ucap sia.

Lebih lanjut, mantan Kadis PU itu tegaskan bahwa usai rapat koordinasi untuk pelimpahan kewenangannya paling lambat minggu depan desknya sudah harus diselesaikan. Sehingga kita dapat melakukan finalisasi draf Rancangan Peraturan Bupati sehingga dapat ditandatangani oleh Bupati Belu. (Dinas Kominfo Belu)