Kasus Program Berarti, DPRD TTU Belum Panggil Dinas. Diduga Pejabat Ramai – Ramai Kerja Proyek Bedah Rumah

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Ramai dugaan Pejabat Dinas dan oknum anggota DPRD Timor Tengah Utara dapat jatah proyek Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berarti) tahun 2020, pendamping teknis akui ada intervensi Dinas dalam penunjukkan supplier dan minta fee proyek.

Beredarnya dugaan keterlibatan oknum Anggota Dewan Kabupaten Timor Tengah Utara, dan kerjasama Plt Kadis dengan supplier yang diduga ditunjuk sepihak, terkuak setelah tercuat dalam pemberitaan.

“Kenapa DPRD belum pernah memanggil Dinas PRKPP, Semua Supplier, KMPS dan para pengurus perwakilan tiap kecamatan. Mereka semua diam, karena siapa mau buka aib siapa? Plt Kadis kerjasama dengan supplier UD Sion dalam hal pengadaan batako begitupun beberapa oknum anggota DPRD TTU yang asalnya dari kontraktor”, ungkap salah satu pengurus yang tahu persis soal kerjasama tersebut.

Lanjutnya menduga, kalau DPRD sampai lakukan monitoring itu hanya mau menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, dibalik itu ada kepentingan terselubung. Saat monitoring itu, mereka pasti panggil PPK untuk supplier tersebut mengganti beberapa item bahan bangunan yang tidak sesuai RAB, seperti contoh batako tidak layak pakai dan pasir yang kotor. Disitulah mereka semua akan aman, kalau disorot media terus akan ketahuan batako milik siapa” tandasnya.

Pengurus program Berarti di salah satu Kecamatan tidak segan – segan membeberkan permintaan Rp500 per batako untuk pejabat Dinas.

“Ada pejabat minta jatah dari kerja sama dalam hal batako dengan supplier. Jatah yang diminta, Rp500 per batako. Itu keuntungan dari batako saja bisa mencapai Rp2 miliaran lebih kalau programnya berjalan di puluhan desa terpilih di TTU. Belum lagi didapat jatah dari item lainnya ,”ungkap salah satu pengurus yang mengaku pernah dihubungi pertelepon oleh pejabat di tingkat Kecamatan meminta Rp500 per batako untuk Plt. Kadis.



Lanjutnya,” Disini jelas terjawab tujuan intervensi Dinas terhadap supplier tertentu. Ada juga dugaan oknum anggota dewan dan keluarganya yang terlibat dalam pusaran jatah proyek rumah bantuan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ada yang dapat jatah pengadaan bahan bangunan, sebagian lagi dapat jatah pengangkutan karena punya kendaraan bahkan diduga ada pejabat dinas juga difasilitasi 1 unit mitsubishi colt diesel untuk mengangkut batako dan tiga unit mesin cetak batako oleh supplier tertentu dan untuk kelancaran kerjasa sama dalam proyek bedah rumah yang belum kunjung selesai di tahap I tahun 2020.

Meskipun dalam pemberitaan terdahulu supplier tertentu bungkam soal kerjasamanya dengan oknum pejabat DPRD TTU dan Dinas PRKPP, namun hasil penelusuran wartawan dibeberapa desa, sudah berjalan pendropingan bahan bangunan milik oknum pejabat ke setiap desa.

Awal Mei, penelusuran wartawan mendapatkan percetakan batako sedang beroperasi diduga milik Plt Kadis di KM 9 Kelurahan Sasi. Sejak mencuat berita dugaan kerjasama pejabat dan supplier tertentu, isu tersebar percetakan tersebut dialihkan ke keluarga si pejabat. Hasil konfirmasi pihak DPRD TTU ke Plt Kadis juga menyebutkan percetakan batako itu bukan miliknya tapi milik keluarga.

Sedangkan pengakuan para pekerja batako sebelumnya, di lokasi percetakan lapangan Sasi Kefamenanu menyebutkan percetakan batako tersebut milik Plt. Kadis PRKPP, Antonius Kapitan.

“Ini percetakan milik bapak Anton, kami tau persis karena kami sudah kerja cukup lama di sini. Bapak Anton ada kerjasama dengan UD.Sion. Tadi tiga unit truk Sion baru keluar dari sini, angkut batu dan antar ke beberapa desa”, aku beberapa pekerja yang ditemui wartawan di lokasi percetakan diduga milik Plt Kadis PRKPP.

Keterangan Foto : Truk UD. Sion saat mengantar batako dari Percetakan diduga milik Plt Kadis PRKPP ke salah satu desa pelaksana Program Berarti.

“Ini saya juga sedang mengantri angkut batako, mau antar lagi ke desa,” sambung salah satu sopir truk UD. Sion yang masih mengantri mengangkut batako.

Investigas lapangan wartawan, menemukan adanya keterlibatan oknum pejabat sebagai pengambil kebijakan justru terlibat dalam pengerjaan proyek bedah rumah di 25 Desa pelaksana Program Berarti Kabupaten TTU 2020.

Selain batako, sejumlah bahan bangunan yang diturunkan ke desa – desa penerima manfaat adalah bahan bangunan milik oknum pejabat hasil kerjasama dengan supplier tertentu yang selama ini dipersoalkan lantaran sepihak ditunjuk dinas.

Menanggapi dugaan keterlibatan oknum pejabat legislatif dalam pengerjaan proyek bedah rumah, dalam hal pengadaan bahan bangunan, pimpinan DPRD TTU, Hendrikus Bana mengaku belum mendapat informasi itu. Namun DPRD telah menyikapi masalah bedah rumah dengan melakukan monitoring ke desa – desa pelaksana Program Berarti.

“Maaf, kalau soal keterlibatan teman – teman anggota dewan, saya belum tahu. Basic yang melekat sebagai pengusaha / kontraktor sebelumnya, kemungkinan terlibat hanya untuk membantu kekurangan pengadaan bahan bangunan saja. Tapi soal itu saya betul – betul tidak tahu. Tetap kita menghargai yang namanya asas praduga tak bersalah,” pungkas Bana.



Iya berjanji, setelah monitoring akan dilakukan rapat dengar pendapat bersama dinas terkait.

“Kami memang belum melakukan pemanggilan terhadap Dinas PRKPP karena monitoring masih terus berlanjut. Berdasarkan temuan di lapangan nanti, baru ada pemanggilan Dinas terkait untuk lakukan rapat dengar pendapat”, kata Bana menambahkan.

Hasil monitoring ADPRD TTU, terdapat beberapa item bahan bangunan yang diturunkan ke para penerima manfaat, tidak sesuai RAB dan perlu diganti.

“Ada beberapa bahan bangunan yang perlu diganti karena kualitasnya kurang bagus. Contohnya Batako, pasir, besi beton dan sudah ada pembenahan terkait itu”, aku Bana kepada NTTOnlinenow.com di Kefamenanu, Senin (03/08/2020).

Sementara Theodorus H.Tahoni, anggota Komisi III DPRD TTU, justru melihat sudah ada indikasi keterlibatan pejabat tertentu dalam pelaksanaan proyek bedah rumah.

“Dalam monitoring awal terhadap pelaksanaan program Berarti tahun 2019, kami secara tegas sudah mengingatkan Plt Kadis terkait informasi dugaan keterlibatannya dalam pengerjaan proyek bedah rumah. Dalam pemberitaan awal saja, kita sudah melihat ada indikasi itu, mulai dari penunjukkan supplier sepihak, mengintervensi pihak ketiga yakni supplier pengadaan, kemudian mengintervensi harga bahan baku, diduga untuk mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut. Setelah monitoring akan ada rapat dengar pendapat dengan dinas terkait “, tandas Tahoni.

Diberitakan sebelumnya, Program Berarti tahap pertama, hanya berjalan di 25 desa dengan anggaran sebesar Rp29 miliar. Jumlah awal desa penerima bantuan di kabupaten TTU sebanyak 65 desa, namun di tengah perjalanan 40 desa dipending pelaksanaannya lantaran dari anggaran sebesar Rp84 miliar lebih sekitar Rp55 miliar dialihkan sepihak pemerintah dengan dalil untuk mendukung penanggulangan Covid 19.

Keterangan Foto : Lokasi Percetakan diduga milik Plt. Kadis PRKPP, yang beralamat di KM 9 Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu.