Fraksi PKB DPRD TTU Dukung Penyelesaian Kasus Perekrutan PTT Secara Hukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap dugaan penyelewengan administrasi dan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran (TA) 2019 jadi bukti Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan stafnya kelola APBD secara serampangan dan tidak profesional.

Temuan BPK menyebutkan banyak kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten TTU. Meski dikatakan wajar dengan pengecualian (WDP), implikasinya memperlihatkan APBD TTU Tahun 2019 telah dikelola secara tidak profesional dan serampangan.

Salah satu temuan yakni prosedur dan realisasi honorarium PTT yang tidak sesuai aturan perundang – undangan.

Menyoroti temuan BPK RI perwakilan NTT, anggota Komisi III DPRD TTU, Theodorus H. Tahoni, S.Pd mengatakan, pemerintah harus bisa memperbaiki kinerja pelayanan dan manejemen pengelola keuangan.

“Temuan BPK itu catatan penting untuk Pemerintah bisa memperbaiki kinerja pelayanan baik administrasi pemerintahan, manajemen pengelola keuangan dan juga disiplin aparatur”, tandas Politisi PKB, Theodorus Tahoni kepada NTTOnlinenow di Kefamenanu, Kamis (30/07/2020).

Menurutnya, perbaikan yang dimaksud guna perbaikan Opini mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Temuan itu, Pertama membuat
daerah ini terpojok dari sisi penyempurnaan, yakni gagal raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau yang didapat opini selalu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu kan barang biasa, tapi minimal kan pemerintah dari waktu ke waktu bisa memperbaiki kinerja pelayanan baik administrasi pemerintahan, manajemen pengelola keuangan dan juga disiplin aparatur untuk menjawab yang WTP,” lanjut Tahoni.

Untuk LHP BPK RI Perwakilan NTT, terkait perekrutan PTT, menurut Tahoni, sangat jelas sudah tercantum nama orang, sekolah, besaran uang dan itu jelas sekali dengan kronologis, mekanisme perekrutan dan lain sebagianya berjalan di luar ketentuan.

“Intinya bahwa mekanisme dan cara perekrutan PTT, Pertama, harus prosedural. Kita memang sangat butuh guru dan kita kekurangan guru, tetapi harusnya mematuhi peraturan perundang – undangan.

Kedua, Analisis kebutuhan.

Ketiga, Memperhatikan kebutuhan guru untuk pengalokasian ke sekolah – sekolah mana yang juga tidak mengesampingkan soal profesionalisme. Tidak bisa segampang itu merekrut tukang ojek, IRT dan lainnya sebagai guru.
Bagaimana seorang Sarjana Pendidikan, tapi belum mengambil yang namanya Akta Empat, kelayakan untuk mengajar. Metodologi pengajaran, sistim pembelajaran dan pemahaman soal kurikulum mendidik, mengasuh, mengasah itu tidak gampang sehingga tidak asal merekrut seseorang menjadi guru,” protes Tahoni.

Lebih lanjut dijelaskannya, setelah mempelajari temuan BPK, ternyata memang apa yang selama ini diperdebatkan dan berujung pada Sanksi yang diberikan Kemendagri melalui Gubernur sudah jelas.

“Justru yang selama ini diperdebatkan itu yang sekarang menjadi temuan BPK dan pernyataan Fraksi PKB sangat jelas, menegaskan kepada Pemerintah melalui OPD untuk segera menagih setiap temuan LHP BPK di OPD masing – masing. Apabila tidak di lakukan maka Fraksi PKB pro aktif dan mendukung penuh penyelesaian kasus pengangkatan PTT secara hukum. Jika Ekskutif dalam hal ini OPD tidak menjalankan apa yang menjadi amanah yang tertuang dalam LHP BPK. Karena itu sangat jelas, sekolah mana, nama gurunya, ada yang tidak mengajar tapi menerima haknya, ada yang mengajar tapi tidak sesuai,” beber Tahoni secara tegas menutup percakapan.



Diberitakan sebelumnya, proses perekrutan sampai pengangkatan PTT atau guru teko tidak sesuai SOP bahkan secara nyata dan tegas melanggar beberapa peraturan perundangan terkait lainnya.

Baca juga : Audit Perekrutan 1.712 Guru PTT, Diduga Pejabat Pemkab TTU Coba Tipu Auditor BPK RI

Baca Juga : Kadis PKO Transfer Gaji Guru PTT Rp25,6 Miliar ke Bank NTT Atas Perintah Bupati TTU Melalui Telepon Genggam 

Pelanggaran SOP itu dibuktikan dengan temuan fakta – fakta sebagai berikut.

Pertama, tidak terdapat surat disposisi penyampaian SK PTT tersebut mulai dari Tim Penilai, Kabid Pengembangan Karier, Asisten Administrasi dan Sekretaris Daerah sampai disahkan oleh Bupati.

Kedua, berdasarkan SK Pengangkatan PTT tahun 2019 diketahui bahwa pengangkatan PTT sebanyak 1.712 orang, dengan rincian tempat kerja:
Dinas PKO :19 Orang, Kelompok Belajar : 1 orang, PAUD : 7 orang, SD Negeri : 444 orang, SD Swasta : 432 orang, SMP Negeri : 669 orang, SMP Swasta : 97 orang, TK Swasta: 43 orang.

Ketiga, berdasarkan wawancara yang dilakukan secara uji petik kepada tiga kepala sekolah di ketahui bahwa kepala sekolah SDN atau SMP ketika memberikan pengusulan PTT ke Dinas PKO tanpa melakukan analisa kebutuhan guru berdasarkan rombongan belajar (Rombel) yang di miliki.

Keempat, konfirmasi melalui wawancara kepada Dinas PKO juga menunjukan kondisi yang sama yaitu bahwa pengajuan PTT kepada Dinas PKO tanpa berdasarkan analisa kebutuhan guru dan analisis beban kerja namun hanya berdasarkan rekomendasi kepala sekolah yang dituangkan dalam surat pernyataaan.
Kelima, surat pernyataan kepala sekolah hanya menyatakan bahwa PTT yang diusulkan untuk diangkat tersebut adalah benar mengajar di sekolah yang
bersangkutan.

Keenam, berdasarkan pemeriksaan secara uji petik dokumen pengangkatan terhadap 361 PTT di ketahui bahwa terdapat PTT yang tidak lolos evaluasi BKD namun diangkat sebagai PTT karena telah mengajar di tahun 2019. Dan terdapat PTT yang lolos evaluasi terbit SK namun tidak dibayar karena tidak mengajar pada tahun 2019.

Ketujuh, berdasarkan konfirmasi secara uji petik pada PTT diketahui terdapat ketidaksesuaian penerbitan SK Pengangkatan dengan kondisi. Misalnya ada 1 orang PTT yang baru bekerja pada Dinas PKO pada bulan Februari 2020, yang sebelumnya bekerja pada SMPN pada tahun 2014 namun pada SK tertulis bahwa yang bersangkutan bekerja pada Dinas PKO dengan TMT 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Berikutnya ada 1 orang PTT yang baru masuk di SDN Maol pada bulan Desember 2019, sebelumnya bertugas di SDN Oelnitep namun pada SK tertulis bekerja di SDN Maol dengan TMT 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20019.

Dengan demikian dapat disimpulkan perekrutan dan pengangkatan PTT pada Dinas PKO Kabupaten TTU melanggar Peraturan Bupati TTU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standart Operating Prosedure (SOP) Tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten TTU.

Termasuk melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pemenuhan Kebutuhan, Pengangkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah, Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil serta Terluar.