DPRD Apresiasi Penilaian WTP Belu Dua Kali Berturut Dari BPK

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Belu mengapresiasi capaian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Pemerintah Kabupaten Belu dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pemkab Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan dua kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK di tahun 2018 dan 2019.

Terhadap prestasi penilaian capaian WTP dua kali berturut-turut dari BPK, diharapkan Pemkab Belu tetap mempertahankan pada tahun-tahun akan datang.

Demikian sambutan Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Sidang I di ruang sidang DPRD Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL, Senin (13/7/2020).

Menurut dia, sebagaimana kita ketahui bersama Kabupaten Belu secara berturut-turut selama 2 tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu menunjukan terjadinya peningkatan kinerja pemerintah terutama dalam penyajian Laporan Keuangan berbasis actual.

“Diharapkan agar kondisi ini tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Junior sapaan akrab.

Menurut mantan Kades Lakanmau itu, Sidang I DPRD Tahun 2020 kata Ketua DPRD Belu digelar berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020.


Tiga agenda pokok dalam Sidang I yakni Penyampaian Pelaksanaan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Eksekutif serta Penyerahan Rancangan KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021.

Lanjut Junior, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dimana, jelas dia bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran sebelumnya kepada masyarakat melalui DPRD selaku pemegang mandat masyarakat.

“Sebab momen ini merupakan wahana evaluasi sejauhmana perkembangan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun lalu,’’ kata Junior.

Mantan Wakil Ketua II DPRD itu juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan regulasi, persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat pada akhir Bulan Juli.

“Sehingga semua baik eksekutif maupun legislatif tambah Manek berharap untuk memanfaatkan waktu sidang dengan lebih efektif, agar pelaksanaan sidang ini dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan sidang,” ucap Junior.

Pembukaan Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 dihadiri, Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan, Pj. Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Pimpina Forkompimda Plus Kabupaten Belu, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Belu dan undangan lain.