Kasus Pengangkatan PTT. Berkas Calon Tenaga Kontrak Diantar ke Posko Pemenangan dan Caleg Tertentu, Bukan ke Dinas PPO TTU

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kasus dugaan penyimpangan pengangkatan PTT Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) akan segera di ekspos jaksa
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Pengangkatan PTT, 1.187 tenaga kontrak sebelumnya ditolak oleh DPRD TTU dan tidak pernah dibahas dalam APBD induk, DPRD TTU baik dalam rapat anggaran di Banggar maupun dalam pemandangan fraksi – fraksi, menolak usulan penambahan guru PTT. Pasalnya, Dinas PPO tidak bisa menyampaikan secara jelas peta analisa kebutuhan guru.

“Pemerintah harus menyampaikan rincian detailnya. Misalnya1.187 guru PTT mau disebarkan ke sekolah mana saja. Itu harus berangkat dari satu analisa bahwa di sekolah A rombelnya sekian, ketersediaan tenaga guru sekian dan kekurangan guru sekian,” ujar Frengky Saunoah, salah satu dari tiga Pimpinan Banggar DPRD TTU yang diperiksa tim penyidik Kejari Kefamenanu.

“Kenyataan, rincian yang dibuat secara umum saja. Jumlah sekolah (SD dan SMP) di TTU sekian, tenaga guru PNS sekian, rombelnya sekian dan kekurangan guru jumlahnya sekian. Yang dikhawatirkan, penambahan 1.187 guru PTT justru tidak menyelesaikan kekurangan guru karena bisa terjadi penumpukan guru pada sekolah tertentu,” lanjut Saunoah menjelaskan.
Ia berpendapat, meski usulan penambahan 1.187 guru PTT ditolak DPRD, Pemda TTU tetap mengakomodir 1.187 guru PTT dengan merujuk pada rekomendasi Gubernur NTT. “Kita tetap menolak, karena kita sudah tidak setuju di rapat anggaran. Dalam rapat penyempurnaan, kitajuga tetap menolak,” katanya.

“Persoalannya, gaji guru PTT dibayar empat bulan dari September sampai Desember 2018, sedangkan SK-nya baru keluar di Desember. Pertanyaannya, apa betul mereka mengajar sejak September,” tanya Frengky.

“Persoalan yang sama di tahun 2018, kembali terjadi di tahun 2019. Dalam pembahasan APBD induk 2019, Pemda TTU tidak mengajukan alokasi anggaran untuk 1.187 guru PTT. Anggaran yang diajukan hanya untuk 525 guru PTT. Tetapi kemudian karena waktu itu terkait regulasi, APBD perubahan tidak dibahas, karena memang tidak bisa lantaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap penjabaran APBD dengan mencantumkan lagi anggaran untuk 1.187 guru PTT. Kejanggalan lainnya disampaikan Saunoah, SK terbit pada bulan September tetapi Transfer Non Tunai sejak Januari dan anggaran baru tersedia di bulan November. Sementara guru kontraknya tidak bisa dipastikan apakah mengajar sejak Januari hingga September”, jelas Frengky.

Terpisah, Ketua Garda TTU, Paulus Modok, mengaku mendapat informasi dan pengaduan dari para kepala sekolah, bahwa para pejabat di Pemkab TTU berusaha menggiring opini bahkan menuding para kepseklah yang menjadi biang keladi penerbitan surat rekomendasi yang tidak valid sehingga berujung penerbitan SK guru teko yang abal – abal.

“Saya minta jaksa tidak terpengaruh oleh upaya penciptaan opini yang menyesatkan itu. Sudah jelas kok, penerbitan SK guru teko itu karena adanya pesan dan tekanan politik orang nomor 1 di TTU dan oknum caleg tertentu,” tandas Modok.

Pengangkatan guru teko yang diduga menyimpang, dibuktikan dengan adanya pengakuan beberapa tenaga kontrak yang direkrut tanpa melalui mekanisme. Sebagian teko mengaku mengantar berkas ke Posko pemenangan caleg DPRRI Kristina Muki (sekarang ADPR RI) istri bupati Raymundus Sau Fernandes S.Pt. Dan sebagian mengantar ke caleg Kabupaten Okto Sasi (sekarang ADPRD TTU).

“Ketika kami antar berkas di Posko pemenangan beberapa caleg NasDem, kami diarahkan untuk memilih Kristina Muki (ADPR RI), Dolvianus Kolo (ADPR Provinsi)dan Okto Sasi (ADPRD TTU). Saat itu saya antar berkas saya ke Posko didampingi suami, tapi hasilnya nol. Saya dan beberapa teman hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik istri bupati”, jelas MK asal Eban, kecamatan Miomaffo Barat, kepada NTTOnlinenow.com Kamis (02/07/2020). Dia mengaku sebagai salah satu korban politik kotor.

Beberapa tenaga kontrak rekrutan bupati, enggan menyebutkan namanya secara singkat mengaku bahwa berkas untuk perekrutan tenaga kontrak diantar ke salah satu caleg Kabupaten, Okto Sasi.

Baca juga : Kasus Pengangkatan PTT, Ternyata Ada Korlap Perekrut di 24 Kecamatan, Untuk Kepentingan Politik Bupati TTU 

“Kami antar dan titip berkas ke pak Okto sasi, waktu itu dia masih caleg NasDem. Saat itu pak Okto rajin telpon kami, janjikan SK jika dia terpilih. Tapi setelah dia jadi DPR tidak pernah telpon lagi. Sampai sekarang saya dan kawan – kawan lain belum dapat SK. Kami beberapa bidan kerja sukarela saja sebagai tenaga kontrak di salah satu Puskesmas kami dihargai dengan uang seadanya yang diambil dari biaya operasional “, kata N mewakili teman lainnya.

Data NTTOnlinenow.com, YN sebagai tenaga kontrak di SDN Lilkole Oenino, DA dan HS di SDK Buk, OO, AS, SK di SMPN Sono. KL istri Kades Sono dan OK juga pernah menitipkan berkas mereka ke Okto Sasi. AS dan belasan teman lainnya sebagai bidan dipekerjakan di Puskesmas Nimasi secara sukarela.

Salah satu guru kontrak di Sekolah Menengah Pertama Negeri Opo, yang sebenarnya jumlah jam mengajarnya tidak mencapai 18 jam, diduga direkayasa kepsek hingga mencapai 18 jam.
“Menyangkut itu, operator sekolahnya juga harus dipanggil karena ada operator sekolah yang dipaksa Kepsek untuk rekayasa Jumlah Jam Mengajar (JJM) guru di Dapodik”, ungkap YB.

Sumber lain dari Ekafalo Kecamatan Insana, mengatakan di Satap Ekafalo ada yang sudah bekerja sebagai Satpam bertahun – tahun di Surabaya tapi saat pileg 2019 kembali ke kampung langsung diangkat sebagai tenaga kontrak. “Di Satap Ekafalo tenaga kontrak menumpuk yang umumnya pendatang”, ungkap MY.

Kasus penyimpangan lain juga terjadi di SMPN Nunbai. ” Di SMPN Nunbai, saudara saya sudah mengajar cukup lama. Tiba – tiba pas pengangkatan tenaga kontrak, orang lain yang dapat SK dan terima gaji buta selama 1 tahun, namanya AN. Dia baru mengajar saat dapat SK Kontrak. SK mengajar juga diduga rekayasa semua,” protes MS.

Secara terang – terangan, salah satu korban penyimpangan perekrutan teko, AB dari SMPN Oehoma membeberkan masalah yang menimpa dirinya. “Saya juga korban dari permainan mereka, bahkan di sekolah saya ada tenaga kontrak yg jam mengajar tidak cukup bahkan tidak pernah mengajar langsung dapat SK penempatan di SMPN Oehoma. Saya sudah mengajar dari tahun 2014 tidak dapat SK kontrak. Tapi yang tidak pernah mengajar ko’ bisa dapat SK. Guru kontrak lain paling malas masuk sekolah, dengar info mau urus berkas utk perpanjang kontrak baru rutin ke sekolah”, tandas AB.

Di Maubesi kecamatan Insana Barat, ada guru kontrak merangkap jadi BPD. “MN, oknum tersebut mendapat 2 SK sekaligus. Bagaimana dia bisa memenuhi jam mengajar kalau harus kerja lagi sebagai BPD. Itu SK BPD nya terbit duluan baru menyusul SK kontrak, di bulan Januari setelah yang lain sudah terima gaji. Dia juga dipanggil dinas untuk terima gaji. Di SD Obe ada Dua teko baru, keponakannya orang dinas dan BKD. Dinas hanya terima SK pembagian tugas mengajar, tapi tidak pernah teliti jumlah gurunya. Ada penumpukan guru juga di sekolah tertentu,” terang NL.

Sumber terpercaya lain mengatakan, di SMP Nakol ada 4 Guru kontrak menangani 1 mata pelajaran yang notabene rombelnya Cuma 3. Dan itu semua ada rekayasa SK Pembagian Tugas Mengajar, atas nama MY dan MN.

Di SDN Nunbai, seorang guru bahasa Inggris yang enggan disebutkan namanya, mengaku kecewa, lantaran jam mengajarnya diambil kepsek dan diberikan ke orang lain. “Saya guru bahasa Inggris yang diterima mengajar di salah satu SD Negeri, karena kekurangan tenaga wali kelas. Sayapun dipercayakan jadi wali kelas selama 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan 2019/2020. Awal Maret 2020, tanpa saya tahu, kepala sekolah membuat kebijakan dengan mengambil jumlah jam mengajar saya dan diberikan kepada salah satu guru untuk bisa diangkat menjadi tenaga kontrak. Guru tersebut selama ini berijasah SMA, baru diwisuda September 2019. Awal Maret 2020 dia di terima kontrak dan mendapatkan honor PTT terhitung sejak Januari – Desember 2019. Inikah yang dibilang Sekda perekrutan sudah sesuai mekanisme,” kesalnya.

Dengan sedih, ia mengaku bahkan honornya selama tahun 2019 dan 2020 tidak dibayar. “Dan yang lebih parah lagi, honor saya sebagai guru kelas triwulan 4 tahun 2019 dan triwulan 1 tahun 2020 tidak dibayar oleh Kasek, dengan alasan bahwa saya sudah keluar atau tidak kerja lagi di sekolah tersebut. Saya berhenti awal Maret 2020, karena merasa diperlakukan tidak adil. Pihak penegak hukum, tolong usut kasus tenaga kontrak ini. Banyak yang tidak kerja tapi terima honor kontrak full, ini jelas – jelas ada kerugian negeranya. Sementara saya yang kerja full, tidak dibayar. Semoga tidak ada lagi korban lain dari politik kotor ini selain saya”, ungkap sang guru bahasa Inggris.

Salah satunya, LF guru SD mengajar di Bitauni mendapat SK hanya dengan jumlah jam mengajar 7 jam pe rminggu. “Seingat saya waktu itu dia diantar BB, salah satu tim sukses caleg Kristina Muki dan Dolvi Kolo ke rumah pribadi bupati Raymundus. Adalagi, ES mulai kontrak di SMPN Ankiko tahun 2018 diduga hasil Kong kali kong. Karena beberapa anak Tuabatan perintis sekolah malah tidak dapat kontrak tetapi dia dapat kontrak dan mengajar di Ankiko Tuabatan. Diduga ada permainan orang Dinas, karena diantara mereka masih ada hubungan keluarga,” ungkap BR.

Sebelumnya diberitakan, tim Kejaksaan Negeri Kefamenanu benar-benar ‘ngebut’ menyelidiki kasus dugaan penyimpangan pengangkatan 1.187 guru PTT atau guru tenaga kontrak tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten TTU.

Jaksa telah memeriksa tiga ketua Banggar DPRD TTU periode 2014 – 2019, beberapa pejabat seperti Sekda TTU, Kadis PPO Kabupaten TTU, Kabag Kepegawaian, Kepala Kantor BKD, dan ratusan kepala sekolah PAUD/TK, SD dan SMP.