Komisi II DPRD Belu Dukung Araksi NTT Ungkap Kasus Maek Bako

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Langkah Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT mendukung penyidik Tipikor Polres Belu dalam mengungkap kasus Maek Bako (Porang) dapat dukungan dari Komisi II Anggota DPRD Belu yang juga mitra kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu.

Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus F. Seran Tefa mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Araksi dalam mengungkap kasus Maek Bako yang tengah ditangani penyidik Polres Belu.

“Kita mendukung sepenuhnya, kalau memang dari pihak Araksi mendapatkan indikator-indikator yang membuktikan secara hukum terkait kasus Maek Bako,” ujar dia kepada media, Selasa (30/6/2020).

Lanjut Theo Manek, kalau memang dalam pelaksanaan ada indikasi korupsi, tentu itu kapasitas aparatur hukum dalam hal ini penyidik Polres Belu yang menangani kasusnya.

“Intinya kita mendukung langkah-langkah Araksi dalam pengungkapan kasus Maek Bako,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) mendatangi Polres Belu guna pertanyakan perkembangan penanganan proses hukum kasus Maek Bako yang sementara ditangani penyidik Polres Belu.

Ketua Araksi NTT, Alfred Baun kepada awak media, Kamis (25/6/2020) mengatakan, pihaknya telah bertemu Wakapolres dan diarahkan ke Kasat Reskrim, dan mendukung Araksi dalam mengungkap kasus dugaan korupsi Maek Bako.

Dalam pertemuan bersama Pak Kasat menjelaskan bahwa proses kasus Maek Bako ini berjalan. Sejauh ini masih ada pada tahap penyelidikan dengan mengumpulkan data, saksi yang masih berjalan

“Kita meminta hambatan apa yang ditemui dalam proses Maek Bako Pak Kasat menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sangat sangat prinsip, karena itu kita diminta untuk bekerjasama untuk mengungkap kasus ini,” kata Alfred.

Lanjut dia, data Araksi terhadap kasus Maek Bako ini tidak sulit. Kalau masalahnya adalah penyaluran bibit yang rusak kepada kelompok masyarakat dan tidak berhasil dan sebagainya itu sebenarnya program yang penggunaan anggarannya tidak berfungsi lagi.

“Kasus ini sudah beberapa bulan dan terlalu lama sekali, ini belum ada kesimpulan apakah dinaikan atau distopkan,” ujar Alfred.

Ditegaskan bahwa, Araksi tidak ada dalam benak sedikitpun soal politik yang berhubungan dengan kasus korupsi. Araksi NTT profesional dan sudah memiliki data yang oke, kalau penyidik Polres Belu merasa kesulitan Araksi bantu siapkan data.

Menurut Alfred, Araksi menilai proyek Maek Bako gagal. Bahkan sudah periksa lapangan, data-data sudah dimiliki bahkan ada pengakuan dari sumber yang pengadaan gagal. Kenapa kesimpulan dari penyidik tidak menaikan status proses hukum kasus ini.

“Kita berharap penyidik jangan pura-pura melihat kasus ini menjadi sulit. Kita berharap kasus ini tidak distopkan. Kalau distopkan kita akan tarik kasus ini ke Polda,” tegas Alfred.

Lanjut dia, pogram Maek Bako ini gagal, karena itu diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati Belu harus memberikan dukungan dan suport kepada penyidik dalam mengungkap kasus Maek Bako.

Diketahui program Maek Bako pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (TPHP) Kabupaten Belu sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 menelan anggaran kurang lebih Rp4 miliar.