Pelayanan Adminduk di Kota Kupang Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Wali kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan, untuk pelayanan administrasi kependudukan, atau Adminduk bagi warga baru di Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang, dalam Hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tidak lagi mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2006, namun berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 26 tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependudukan.

Wali Kota Kupang mengatakan, sesuai undang-undang yang lama, pelayanan Kartu Tanda Penduduk, atau KTP, dan Kartu Keluarga, atau KK bagi warga baru akan menunggu waktu domisili tetap hingga enam bulan. Namun sesuai undang-undang yang baru, yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2013, pelayanan KTP dan KK bagi warga baru tidak lagi menunggu domisili tetap selama enam bulan pada daerah yang baru.

“Kalau aturan lama, butuh waktu enam bulan baru warga yang berpindah domisili bisa melakukan pengurusan adminduk,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, jika warga baru yang pindah domisili dari kabupaten lain ke Kota Kupang dengan membawa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, atau SKPWNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Dispendukcapil daerah asal, maka warga tersebut langsung dapat mengurus dokumen kependudukannya di Dispendukcapil Kota Kupang dan tidak lagi memerlukan pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan, sepanjang data warga ada dalam database kependudukan.

“Asalkan pindah membawa SKPWNI, warga baru sudah bisa melakukan pengurusan Adminduk di Kota Kupang sepanjang datanya ada dalam database kependudukan,” kata Wali Kota.

Wali Kota mengatakan, saat ini pemerintah Kota Kupang tengah mewujudkan pelayanan Adminduk yang optimal bagi masyarakat Kota Kupang, dengan melakukan mobile pelayanan hingga ke Kelurahan. Langkah ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KTP, KIA,dan Kartu keluarga. Oleh karena itu, saya minta dinas terkait untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Wali Kota.