Proyek Bedah Rumah TTU Rp29 M Menuai Masalah, Pengurus Ajukan Pengunduran Diri

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) di beberapa desa pelaksana Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) kabupaten Timor Tengah Utara, berniat mengundurkan diri. Para Ketua kelompok ragu dengan pelaksanaan Program Berarti yang diduga, sarat KKN dan penuh intervensi.

“Kita ini bingung mau ikut arahan yang mana, satu bilang pilih supplier A satu bilang B. Sementara ini uang masyarakat dan ini swakelola murni, apakah masyarakat tidak berhak menentukan toko bangunan mana yang mau dipakai. Kita semua diarahkan ke UD Sion. Ini maksudnya bagaimana”, tandas salah satu Ketua KMPS yang enggan disebutkan namanya.

Pengakuan senada juga datang dari KMPS desa lainnya di Kecamatan Miomaffo Tengah.

“Kami bingung, pak Kadis arahkan kami untuk pilih UD Sion. Sementara asistensi tim PPK pak Erik Sasi minta disurvey ulang”, aku salah satu pengurus di Kecamatan Miomaffi Barat saat dikonfirmasi Selasa (23/06/2020).

Pengakuan intervensi dinas, dibenarkan temuan lapangan NTTOnlinenow.com. Untuk 25 desa pelaksana Program Berarti di Kabupaten Timor Tengah Utara, hampir dikuasai UD Sion yang ditunjuk sepihak Plt. Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukimam dan Pertanahan (PRKPP), Antonius Kapitan.

“UD Sion kerja hampir di 15 desa. Coba cek Undangan Rapat Bupati dengan Pemilik Toko Bangunan yang diundang, nama UD Sion tidak ada. Waktu itu bos UD. Sion ditelpon sepihak karena mereka ada kerjasama”, kata sumber terpercaya.

Di beberapa desa para KMPS mengaku belum ada kontrak kerja dengan supplier karena masalah yang sama. Sebagian desa sudah ada kontrak kerjanya tapi bahan bangunan tahap 1 belum diterima. Terkait masalah itu, beberapa pendamping teknis juga tidak segan – segan langsung mengajukan pengunduran diri.

“Saya waktu bawa surat pengunduran diri ke baoak bupati tapi beliau menolak. Beliau katakan ke saya, kita semua kerja untuk masyarakat, jangan berhenti. Mari kira sama – sama gandeng tangan untuk sukseskan program ini”, jawab salah satu pendamping desa, meniru ucapan bupati Raymundus Sau Fernandes.

Pengajuan pengunduran diri pendamping teknis ini beralasan, ia menilai tidak ada keterbukaan dalam kerja tim.

“Saya mau kerja tapi kurang lebih harus ada keterbukaan dalam tim dan kerjasamanya diperkuat.
Sebenarnya program ini bagus dan sangat membantu masyarakat kita di desa. Hanya saja kami semua para pendamping teknis merasa dipersulit saat survey harga. Saya sampai buat semacam asistensi untuk survey harga. Teman kami semua agak kecewa karena kami semua mau supaya prosesnya dipercepat. Kami survey terus menerus, sudah asistensi, sudah gandakan RAB ternyata sudah selesai kita masukan dipersulit dan ditolak semua oleh PPK nya. Katanya dia juga harus asistensi. Makanya kita harus survey ulang lagi. Ini teman semua yang berhubungan dengan PPK nya agak kecewa, hanya kita juga tidak tahu kenapa ini sampai harus ulang aling survey berbulan – bulan. Capek percuma”, beber salah satu pendamping teknis.

Keterangan foto : Daftar nama Toko Bangunan yang diundang

“Bukan masalah mau kerjanya tapi kan kurang lebih kita kerja untuk masyarakat dan kita betul – betul harus bantu masyarakat. Beberapa waktu lalu ada rapat intern kami sesama KMPS, untuk membahas temuan persoalan di lapangan. Masyarakat ada yang sudah bongkar rumah, kita juga kasihan. Soal uang yang belum cair artinya bahwa hari inipun juga supplier bisa droping bahan 100%. Tapi namanya orang bisnis, kalau uang di rekening belum ada kita tidak bisa paksakan supplier cepat – cepat turunkan bahan. Ketika kita sudah lakukan kontrak dengan orang, kita sudah harus pastikan bahwa uang itu sudah ada di rekening. Dan itu salah satu faktor untuk kita pacu dia, sehingga kita juga cepat realisasi. Ini uang saja belum ada sampai KMPS juga jalan bolak balik tanpa ada uang. Aneh juga karena ada supplier yang sudah berani turunkan bahan bangunan sebelum uang ada. Ada permainan apa ini”, sambung salah satu petugas teknis.

Baca Juga : Diduga Program Berarti Rp29 M Bermasalah, DPRD TTU Mulai Soroti Kinerja DPRKPP 

Temuan media, dalam pelaksanaan Program Berarti 2020, masyarakat penerima bantuan di beberapa desa dipungut biaya dengan nilai yang bervariasi. Mulai dari Rp50 ribu hingga Rp150ribu per KK. Padahal diketahui bahwa untuk KMPS sendiri ada biaya operasionalnya. Ini membuktikan bahwa hingga saat ini uang belum masuk ke rekening KMPS semua desa.

Sejumlah KMPS dari desa yang berbeda mengaku sejak Februari hingga memasuki bulan Juni 2020 mereka berjalan tanpa dana 1 rupiahpun.

” Kami terpaksa minta baik – baik ke masyarakat penerima bantuan untuk biaya transportasi dan belanja ATK”, beber salah satu pengurus.

Berbagai masalah yang akhirnya mencuat inipun langsung direspon Bupati Raymundus
Ia menyayangkan sikap Dinas yang terkesan menjalankan program politiknya di luar aturan sehingga pelaksanaannya terlambat karena berbagai masalah.

Diakui nya pemilihan supplier sejak awal sudah tidak sesuai mekanisme.
Ia juga prihatin dengan para KMPS dan pendamping teknis yang bekerja susah payah sejak Februari tanpa dana sepeserpun.

Ungkapan kekecewaan Raymundus ini diunggah dalam kolom komentar media sosial, yakni Facebook dalam akun Grup Biinmaffo News.

“Itu yang salah kalau ada intervensi dinas apalagi kalau suppliernya bukan dari toko bangunan. Uang juga seharusnya sudah masuk ke rekening masyarakat penerima bantuan”, singkat Raymundus menjawab diskusi dalam grup BN.

Diduga, lambannya pelaksanaan program Berarti di 25 desa, lantaran masih ada selisih pendapat antara Kadis dan PPK. Adapun sumber terpercaya mengatakan, Kadis menuntut uang cair agar bahan bangunan diturunkan segera, sementara PPK menolak pencairan dana sebelum bahan bangunan diturunkan.

“Ini permainan lama, setiap ada program pemerintah yang dananya besar, uangnya selalu cair enam bulan kemudian. Jangan sampai mereka sengaja tahan uang masyarakat untuk dapat bunga deposito. Uang puluhan miliar itu lumayan kalau dimakan bunganya. Kenapa uangnya tidak dimasukkan saja ke rekening masyarakat seperti komentar bupati, biar masyarakat kecil juga dapat bunganya. Atau itu hanya komentar belaka agar publik tahu bahwa mereka peduli pada masyarakat kecil”, sinis member dalam grup BN .

Diberitakan sebelumnya, Program Berarti Tahun 2020, hanya berjalan di 25 desa dengan anggaran sebesar Rp29 miliar. Jumlah awal desa penerima bantuan di kabupaten TTU sebanyak 65 desa dengan anggaran sebesar Rp84 miliar. Namun yang terjadi, 40 desa dipending pelaksanaannya lantaran dari anggaran sebesar Rp84 miliar, sekitar Rp55 miliar dialihkan sepihak pemerintah dengan dalil untuk mendukung penanggulangan Covid 19.