Fraksi Golkar Nilai Pemerintah Tidak Serius Kelola Pendapatan Asli Daerah

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Kupang menilai pemerintah Kota Kupang tidak serius dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, atau PAD. pasalnya realisasi pendapatan daerah ditahun 2019 lalu banyak yang tidak mencapai target.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Golkar, Joseph Jemari Dogon saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, atau LKPJ Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 lalu.

Dogon mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kota Kupang tahun anggaran 2019 mencapai 94,73 persen dari target yang ditetapkan, khusus pada beberapa sektor yang tidak mencapai target yang ditetapkan yakni retribusi pendapatan daerah sebesar 81,21 persen, bagi hasil pajak 64,14 persen, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 64,81 persen, dan dana alokasi khusus sebesar 88,15 persen.

Menurut Dogon, kondisi ini menunjukan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengelola pendapatan daerah. Fraksi Golkar berpandangan bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah sudah seharusnya target yabg ditetapkan dapat direalisasikan bahkan melampaui target, namun kenyataanya tidak demikian, apalagi target pendapatan untuk tahun 2020 apakah bisa tercapai ditengah pandemi covid 19 saat ini.

Oleh karena itu, kata Dogon, pemerintah diminta lebih serius mengelola pendapatan daerah seperti yang sudah ditargetkan.

Terpisah, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan, Menurunya pendapatan daerah Kota Kupang tahun angaran 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya retribusi yang tidak boleh lagi dipungut sesuai regulasi, dana bagi hasil yang perhitungannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya dana alokasi khusus yang tidak bisa direalisasi.

Sementara untuk target pendapatan asli daerah untuk tahun 2020, yang mana bersamaan dengan terjadinya pandemi covid 19, Wali Kota mengaku bahwa khusus untuk pendapatan asli daerah tahun 2020, sesuai perhitungan rasionalisasi dan prediksi, pendapatan aian terjadi penurunan realisasi sebesar 21 persen dari target sebesar Rp200 miliar, yakni sebesar Rp42 miliar, 893 juta, namun perkembanganya akan sangat tergantung dari situasi pandemi yang terjadi saat ini. (ntt-ym)