Kades dan Ketua BPD Nyaris Adu Jotos, Masalah Pungli Pendistribusian Air Tanki Bumdes ke Masyarakat

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Keributan besar terjadi antara Kepala Desa Banuan kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Hubertus Haki dan Ketua BPD, Agustinus Manbait di depan rumah Kades, Kamis (18/06/2020) sore.

Keributan antara keduanya, dipicu mobil tanki milik Bumdes melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat Desa Banuan dengan pungutan Rp 25 ribu per viber air, padahal operasional kegiatan tersebut sudah dianggarkan dari Dana Desa”, jelas Agustinus Manbait.

Setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, Ketua BPD Banuan bersama warga berusaha mencegat mobil tanki tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait pungutan Rp 25 ribu per viber. Namun sopir mobil tanki air tidak mau berhenti dan membawa mobil tanki menuju ke rumah Kepala Desa Banuan. Sehingga Ketua BPD bersama warga ikut ke rumah Kepala Desa dan terjadi pertengkaran mulut antara Kepala Desa dengan Ketua BPD hingga myaris adu jotos, beruntung sempat dilerai masyarakat.

Menurut Manbait, hasil musyawarah pemilihan sopir tanki juga sarat KKN. “Sopir mobil tanki air juga tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Mobil tanki dikemudikan adik ipar Kepala Desa Banuan, warga Desa Fatoin , Kecamatan Insana”, ungkapnya.

“Masalah tanki air itu masuk dalam Anggaran Dana Desa (ADD) 2019 dan sudah dibelanjakan. Datang ke tahun 2020, saat munculnya kasus Covid 19 kita ada anggarkan dari desa untuk air bersih sebanyak 90 viber air. Tapi dalam pelaksanaan pendistribusianya masih ada pungutan di masyarakat lagi. Sehingga kita dari BPD berusaha merespon pengaduan masyarakat. Kita sudah pendataan masyarakat yang dipungut. Karena masih ada pungutan kita tahan tankinya dan pertanyakan soal pungutan itu. Dan terkait pungutan Rp25 per viber air itu, sopir menjawab bahwa ia disuruh Kades. Untuk apa pungutan itu, sementara sudah dianggarkan ke 2020 untuk penditribusian air bersih” sambung Manbait .

Sementara Kades Hubertus Haki yang dikonfirmasi NTTOnlinenow.com Senin (22/06/2020), membantah pemilihan sopir sarat KKN. “Mobil tanki air ini sudah beroperasi sejak Januari. Kita pakai sopir sementara dari keluarga sendiri karena sopir yang disepakati itu belum punya SIM sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan. Sambil menunggu sopir yang disepakati mengurus SIM nya. Jangan karena masalah SIM terus pelayanan dari pemerintah desa ke masyarakat tidak berjalan”, jelas Haki.

“Kendaraan yang dibeli itu atas nama Pemdes Banuan. Memang tujuannya ke Bumdes tetapi Bumdes kan belum memiliki dokumen apapun sehingga soal NPWP untuk proses faktur tidak ada. Jadi waktu diproses itu lewat Pemdes Banuan dan itupun ber plat merah. Jadi kewenangan sepenuhnya ada di Pemdes bukan BPD. Dari segala urusan menyangkut kenyamanan kendaraan, pelayanan Pemdes yang mengatur bukan BPD. Masalahnya hanya itu saja tidak ada masalah lain”, jawab Haki.

Informasi dari sumber lainnya menyebutkan, dalam kasus tersebut Kepala Desa dan Ketua BPD Banuan memiliki pendukungnya masing – masing sehingga masyarakat juga secara otomatis terpecah menjadi dua kubu.

Sebelum terjadi keributan antara Kades dan Ketua BPD, pada Selasa (03 /03/ 2020) lalu, bertempat di Aula Kantor Desa Banuan, telah berlangsung musyawarah tingkat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Banuan bersama anggota, pihak Pemdes, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Banuan.

Dalam musyawarah tersebut disepakati beberapa hal, diantaranya distribusi air bersih bagi masyarakat Desa Banuan dan pengelola ( Sopir ) Mobil Tanki milik Bumdes Banuan diserahkan kepada warga asli Desa Banuan, Anselmus Helo.

Keterangan foto : Suasana keributan antara Kades dan Ketua BPD Banuan.