Garda TTU Minta Kajati NTT Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemilukada TTU Tahun 2010

Bagikan Artikel ini

Laporan Tim
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT), mempercepat proses dugaan korupsi dana hibah Pemilukada TTU tahun 2010.

” Garda TTU meminta kepada Kajati NTT untuk memberi respon dan perhatian yang serius terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilukada TTU pada tahun 2010″, tandas Paulus Modok, SE Ketua Garda TTU kepada NTTOnlinenow.com, Jumat (19/06/2020) di Kefamenanu.

Menurut Modok kasusnya sudah cukup lama ditangani Kejaksaan Negeri Kefamenanu namun setelah ada penetapan tersangka, kemudian dibebaskan. Dalam perjalanan kasus ini diangkat lagi di Kejaksaan Tinggi karena ada temuan bukti baru oleh Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan TTU.

“Pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 Garda TTU telah mengadukan kasus dugaan korupsi dana Pemilukada TTU tahun 2010 kepada Kejati NTT. Dan dalam perkembangannya kasus ini sudah diekspose Kejari TTU di hadapan Kajati NTT beberapa waktu lalu dan ada indikasi kerugian negara.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Kajati NTT yang baru untuk mempercepat proses kasus ini karena melibatkan beberapa kompenen penting dalam Pemilukada TTU 2010. Yang pertama, lima orang Komisioner KPUD TTU tahun 2010 dan staf sekretariat KPUD TTU dan dugaan keterlibatan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dalam disposisi surat pencairan sisa dana hibah pemilukada TTU tahun 2010 pada tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Raymundus Sau Fernandes. Apa yang dilakukan oleh KPU TTU dan Bupati Raymundus Sau Fernandes dengan mencairkan dana hibah pemilukada TTU tahun 2010 pada tahun 2012 jelas sangat bertentangan dengan MOU yg dibuat oleh pemda TTU dengan KPUD TTU 2010 bahwa setiap tahapan pemilukada harus disampaikan laporan pertanggungjawaban KPUD TTU kepada Pemerintah daerah. Apalagi di tahun 2012 tidak ada lagi tahapan pemilukada 2010. Apakah ada undang undang atau peraturan pemerintah atau peraturan KPU pusat yang memberi ruang untuk hibah dana pemilukada bisa diluncurkan,” beber Modok didampingi Sekretaris Wilem Oki, S.Ip.

Untuk diketahui, terkait kasus ini, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) juga telah melaporkan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt ke Tipikor Polres TTU terkait dugaan penyelewengan keuangan negara senilai Rp676 juta. Yang manapada tahun 2010, Pemda telah menghibahkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk pembiayaan proses Pemilukada hingga dua putaran. Sementara proses Pemilukada hanya berlangsung satu putaran.

Kemudian, pada tahun 2012, KPU kembali mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp676 juta dan disetujui Bupati Fernandes.

Arakasi menilai, hal itu sudah sangat bertentangan dengan penggunaan keuangan negara oleh Bupati Fernandes yang dengan sewenang – wenang memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Daerah untuk menyelewengkan keuangan negara demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.menyelewengkan keuangan negara, untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu.