Membangun Komunikasi Pemerintahan Berdimensi Hukum Tata Negara

Bagikan Artikel ini

Oleh Joseph Franky. L Bere
Studi Kasus di Desa Leowalu, Kabupaten Belu
Kasus ini bermula saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tanggal 16 oktober 2019 yang lalu dimana terdapat beberapa kesalahan hingga menimbulkan keberatan dari sebagian masyarakat diantaranya; pada salah satu tps terdapat satu orang “gila” yang diizinkan untuk mencoblos oleh panitia Pilkades Leowalu, sedangkan di TPS yang lain terdapat pula anak dibawah umur atas nama Seravina Lawa yang juga diizinkan oleh panitia untuk mencoblos. Disamping itu menurut sebagian masyarakat tidak pernah sekalipun panitia Pilkades melakukan sosialisasi terkait cara-cara kepada masyarakat Desa Leowalu baik di TPS 1 Leowalu Jol maupun TPS 2 Leowalu Tas ada 531 pemilih.

Warga yang ikut ada 403 dengan hasil suara sah Cakades nomor urut 1 ada 134 dan surat suara tidak sah ada 43 serta surat suara sah cakades nomor urut 2 ada 131 dan tidak sah ada 94. Polemik masih terus terjadi, Bupati Belu Willy Brodus Lay memaksakan untuk melantik Kepala Desa Leowalu terpilih, Paskalis Tes pada senin 18/11/2019 oleh Bupati Belu, bertempat di Gedung Wanita Betelalenok, yang kemudian dilaksanakan upaya gugatan oleh Cakades Leowalu Ignasius Bau bersama sejumlah masyarakat Belu ke PTUN Kupang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang memutuskan bahwa Calon Kepala Desa Leowalu menang atas gugatan terhadap Bupati Belu, Willy Lay dengan Nomor Perkara 102/G/2019/PTUN. KPG pada rabu 20/05/2020 terhadap Putusan PTUN Kupang ini, Bupati Belu, Willbrodus Lay selaku tergugat mengajukan banding.

Dimensi Hukum Tata Negara

Scolten memberikan defenisi hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Hukum tata negara mencakup berbagai isu mengenai relasi antar lembaga negara dan antara negara dan warganya. Bagaimana negara ditata, diorganisasikan, untuk dikelolah dalam mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah orang atau organisasi yang membuat, menyelenggarakan, dan mengimplementasikan keputusan – keputusan politik bagi sebuah masyarakat.

Dalam menunaikan tugas ini melibatkan kinerja dan fungsi – fungsi tertentu, secara rinci terdapat tiga fungsi Pemerintah yakni: fungsi pembentukan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan ajudikasi peraturan. Menjadi pertanyaan bagi kita komunikasi seperti apa yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Leowalu tahun 2019 lalu? Membuat, menjalankan, dan menerapkan peraturan adalah fungsi – fungsi paling mendasar dari Pemerintah, tetapi masih ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan efektif yakni Pemerintah (Pemda) harus mampu berkomunikasi dengan rakyatnya.

Rakyat akan patuh terhadap hukum jika mereka sadar hukum. Para pemimpin (Bupati Belu) seharusnya mempunyai cara untuk mengetahui dan memastikan apa yang diinginkan rakyat, apa yang akan mereka dukung, dan apa yang tidak akan mereka tolerasi. Kiranya kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi – fungsi Pemerintahan dengan baik demi mencapai Bonum Commune.
Joseph Franky.L Bere Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Fajar Timur Atambua