Mendagri Tito Pastikan Pilkada 2020 Dilaksanakan 9 Desember

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian kepada media usai rapat tertutup bersama Menko Polhukam, Mahfud MD bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Mota’ain di lantaia III PLBN Mota’ain, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Kamis (18/6/2020).

Dikatakan bahwa, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 otomatis berjalan. Untuk Provinsi NTT ada sembilan Kabupaten termasuk Belu melaksanakan Pilkada. “Saya sudah koordinasi anggarannya untuk para Bupati segara cairkan ke KPU dan Bawaslu masing-masing,” ujar Tito.

Lanjut mantan Kapolri itu, dirinya juga telah berkoordinasi dengan Danrem dan Kapolda untuk persiapan pengamanan pilkada serentak 9 Kabupaten di wilayah NTT.

“Saya minta kepada warga NTT untuk dukung pelaksanaan Pilkada tantangan baru di tengah Covid ini. Tapi saya minta untuk diikuti, sehingga proses Pilkada serentak di NTT berjalan sukses dan demokrasi,” pinta Tito.

Tambah Mendagri Tito saat arahan di Kantor Bupati Belu, sesuai keputusan politik bersama DPR RI bersama KPU dan Bawasku serta Mendagri disekapakati PERPU oleh Presiden no dua yaitu 9 Desember kecuali ada permasalahan yang sangat luar biasa bisa diundur.

Jadi, lanjut dia bahwa, kita skenario 9 Desember, KPU sudah keluarkan PKPU hari Jumat yang lalu. Tahapan sudah digulirkan per 15 Juni lalu dan hari ini launcing dari KPU sekaligus dimulainya pelantikan ethok yaitu panitia pemilihan Kecamatan, Kelurahan, Desa dan seluruh TPS secara berturut-turut mulai hari ini dan tanggal 24 Juni nanti dimulai verifikasi faktual dilapangan dor to dor untuk calon perorangan.

“Na ini kira-kira tahapannya, yang mulai bersentuhan itu di verifikasi faktual tanggal 24 Juni nanti. PKPU itu mengandung protokol kesehatan covid dan ini sudah dirapatkn dengan gugus tugas dan kesehatan yang mengatur tentang teknik-teknisnya, salah satunya kampanye nanti tida boleh ada kampanye akbar, kemudian saat pemungutan nanti diatur dari 800 menjadi 500 per TPS, total tiga ratus empat ribu TPS,” terang dia.

Diminta kepada seluruh warga, untuk mengikuti prinsip protokol kesehatan, ikuti jaga jarak. Selain itu juga bagi panitia ethok saat mengikuti bimtek harus gunakan masker, jangan bersamaan tapi dilakukan secara bertahap atau klaster.

“Jaga jarak harus dipahami. Ada anggaran yang ditambah pemerintah untuk TPS dengan peralatan untuk Covid-19, untuk melindungi penyelenggara maupun pemilih pada saat pencoblosan 9 Desember,” kata Tito.

Lebih lanjut Mendagri meminta kepada kepala daerah naskah yang sudah disepaakti dalam NPHD segera dicairkan, karena rekan-rekan KPU dan Bawaslu sudah harus bekerja.

“Rekan KPU dan Bawaslu segera bekerja karena tanggal 15 Juni instruksi dari Ketua KPU sudah dilaksanakan dan itu dasar hukum yang kuat untuk menggulirkan, tapi tolong indahkan protokol kesehatan,” ungkap Tito.