Dugaan Penyimpangan pengangkatan PTT di TTU Mulai Terkuak. Ada Mahasiswa dan IRT Pegang SK Guru Tenaga Kontrak

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Aparat penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) terus melakukan penyelidikan kasus pengangkatan 1.187 guru pegawai tidak tetap atau guru tenaga kontrak (teko) oleh Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) setempat.

Sejak Senin (15/6/2020) jaksa telah memanggil dan memeriksa para kepala sekolah yang diduga menerbitkan surat rekomendasi bagi guru teko yang bermasalah tersebut.

Beberapa kepala sekolah yang ditemui wartawan, mengakui penerbitan surat rekomendasi tersebut. Menurut pengakuan mereka, surat rekomendasi itu sebenarnya tidak layak diterbitkan. Namun karena ditekan oleh oknum caleg dan tim suksesnya. Apalagi guru teko itu menjadi anggota tim sukses oknum caleg, terpaksa diterbitkan.

“Kalau tidak terbitkan surat rekomendasi, kami dicopot dari jabatan. Bahkan dibuang ke daerah terpencil dengan status guru biasa,” kata salah satu kepsek yang dihubungi wartawan di Kefamenanu, Selasa
(16/6/2020).

Berdasarkan penelusuran wartawan di Kefamenanu, ada beberapa guru teko yang tidak layak memegang SK Guru PTT atau guru teko. Misalnya, Ny. AB, salah satu ibu rumah tangga yang berdomisili di sekitar Cabang Sekon, Kecamatan Insana. Ny. AB tidak punya kompetensi untuk mengajar di depan kelas.

“Karena ayahnya pensiunan guru dan menjadi tim sukses seorang caleg, maka kepadanya diberikan SK Guru Teko sebagai imbalan kerja keras mengkampanyekan oknum caleg tersebut,” jelas salah satu guru, rekan guru dari Ny. AB.

Berikutnya, AN, salah satu mahasiswa aktif yang sementara kuliah di sebuah universitas. Juga mendapat SK guru Teko untuk mengajar di SMP Negeri Satu Atap (Satap) Ekafalo. Bersama ayahnya, berinisial ATN, bekerja sebagai tim sukses oknum caleg. Sebagai imbalan, AN mendapat SK Guru Teko.

Selanjutnya YB, rekan kerja dari AN, sama-sama mengajar sebagai guru teko di SMP Negeri Satap Ekafalo. YB sudah lama sekali tidak mengajar di sekolah. Tiba-tiba mendapatkan SK guru teko untuk masuk mengajar setelah menjadi tim sukses oknum caleg.

“Saya minta jaksa periksa juga para guru teko yang bermasalah tersebut. Karena itu adalah bukti paling valid,” pinta Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus Modok, S.E, saat dimintai komentarnya, Rabu (17/6/2020) pagi.

Ia mengaku mendapat informasi dan pengaduan dari para kepala sekolah, bahwa para pejabat di Pemkab TTU berusaha menggiring opini bahkan menuding para kepseklah yang menjadi biang keladi penerbitan surat rekomendasi yang tidak valid sehingga berujung penerbitan SK guru teko yang abal – abal.

“Saya minta jaksa tidak terpengaruh oleh upaya penciptaan opini yang menyesatkan itu. Sudah jelas kok, penerbitan SK guru teko itu karena adanya pesan dan tekanan politik yang dimainkan oknum caleg tertentu,” tandas Modok.
Keterangan Foto : Penyerahan petisi oleh ketua Garda TTU