PIAR NTT: Tidak Tepat, Reyndhart Rossy Siahaan Di Tuntut Dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, akhirnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempergunakan Pasal
Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika).

Menurut Paul SinlaEloE, selaku Koordinator Divisi Advokasi PIAR NTT Awalnya, terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dihadirkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan alternatif dengan konstruksi sebagai berikut: Peratama, Dakwaan Kesatu mempergunakan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika; Kedua, Dakwaan Kedua mempergunakan Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika; dan Ketiga, Dakwaan Ketiga mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, namun dalam tuntutannya, Penuntut Umum hanya mempergunakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, akan tetatpi dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/KPANG/Eku.2/03.20., tertanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Secara yuridis, Ganja (cannabis) dikategorikan sebagai narkotika Golongan I (Lampiran 1 Angka 8 UU Narkotika) dan menurut Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika), mengamanatkan untuk: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkotika dan/atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut, dihitung sebagai masa menjalani tahanan (Bandingkan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika).

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, pada intinya dirancang oleh para perumus UU Narkotika untuk mempidanakan pelaku dan bukannya mempidanakan perbuatan dari pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya frasa “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” dalam rumusan delik dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika. Selain itu, argumen ini diperkuat juga dengan pemaknaan istilah “Penyalah Guna” yang dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dimaknai sebagai “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Jelas Paul SinlaEloE, dengan konstruksi berpikir yang demikian, maka seharusnya dalam pembuktian di persidangan terkait kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana masud dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, harus difokuskan pada aspek penyalah guna (pelaku) dan bukannya pada aspek penyalahgunaan (perbuatan). Atau dengan kata lain, sesoarang akan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, apabila dalam persidangan terbukti mens rea atau niat jahatnya dan bukan karena terbukti perbuatan jahatnya (actus reus).

Dalam perspektif hukum pidana, rumusan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika ini memiliki “cacat bawaan” karena tidak memenuhi syarat dari suatu rumusan delik, sehingga rumasan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, belum bermakna sebagai rumusan suatu tindak pidana. Alasannya, rumusan dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika hanya menyebutkan pelaku dan niat jahat dari pelaku yang merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika, akan bermakna sebagai suatu rumusan tindak pidana, apabila rumusan pasalnya mengandung unsur subjektif (unsur yang terkait dengan pelaku) dan unsur yang terkait dengan perbuatan/tindakan (unsur objektif).

Dengan kerangka pikir yang demikian, maka dalam kasus penyalah guna narkotika golongan I dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg dengan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan yang terlibat dalam perkara penyalah guna narkotika golongan I, tidak dapat dituntut hanya dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika saja, tanpa menjunctokannya dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU Narkotika dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.