Diduga Program Berarti Rp29 M Bermasalah, DPRD TTU Mulai Soroti Kinerja DPRKPP

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memprioritaskan agenda pemanggilan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) guna mempertanyakan tersendatnya pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“DPRD sudah ada rapat konsultasi dengan Pimpinan pada Selasa (26/05/2020). Pada kesempatan itu kita meminta Pimpinan untuk bersurat ke Pemerintah guna melakukan rapat dengar pendapat untuk menanggapi beberapa persoalan sosial, salah satunya terkait dengan Program Berarti”, menurut Yohanes Salem, ST, politisi Demokrat.

Dia mengatakan, melalui Rapat Dengar Pendapat nanti, dapat diketahui kebijakan Pemerintah menyikapi persoalan tersebut.

“Melalui Rapat Dengar Pendapat nantinya kita bisa mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengurangi kuota program Berarti. Apakah tidak ada lagi program – program lain yang dianggap belum terlalu penting atau belum prioritas untuk dipending dan perumahan ini kita dorong untuk tetap maju. Karena rumah juga bagian dari persoalan sosial yang harus mendapat perhatian dan kepedulian dari Pemerintah”, jelas Salem.

Ia juga berpendapat perlu ada penjelasan yang transparan kepada DPRD, alasan tertundanya pelaksanaan Program Berarti di 40 desa dan mekanisne penentuan 25 desa yang diakomodir.

“Karena masyarakat harus tahu jelas alasan penundaan pelaksanaan Program Berarti dan seperti apa mekanisme penentuan 25 desa yang didahulukan pelaksanaannya”, katanya.

Terkait Program Berarti, Salem menjelaskan lebih detail bahwa dalam awal pembahasan RAPB 2020 mayoritas ADPRD cukup konsen mempertanyakan perihal pelaksanaan Program Berarti di empat tahun terakhir. Sejak tahun 2016, 2017, 2018 bahkan sampai 2019 yang progresnya minim dan beberapa tahun realisasinya 0%. Pada tahun 2020 DPRD telah memberikan catatan dan rekomendasi untuk Pemerintah sesuaikan dengan kemampuan mengelolah supaya dananya jangan menumpuk pada Program Berarti. Tetapi bisa disitribusikan ke dinas lain yang sudah bekerja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

“Pada konsep awal Bupati mendorong hampir Rp100 miliar dana untuk Program Berarti, tapi kita minta untuk dirasionalisasi dan kita turunkan menjadi Rp75 miliar. Dengan pertimbangan tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Dubes jilid II sehingga kita tetap memberi ruang untuk dipenuhi janji politiknya yang termuat dalam RPJMD. Tapi kemudian terjadi kisruh, ada perbedaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah. Salah satunya terkait program Berarti, polemiknya berkepanjangan melampui batas waktu penetapan RAPBD. Maka bupati tetapkan APBD menggunakan Perkada. Jadi dalam penetapan APBD melalui Perkada, untuk program Berarti dana yang mereka alokasikan sebesar Rp84 miliar. Setelah masuk kasus Covid 19, ada instruksi dari Pusat kepada Daerah untuk dilakukan pergeseran anggaran buat penanganan persoalan covid”, papar Salem.

Ia juga menyayangkan, sikap Pemerintah yang melakukan pergeseran anggaran secara sepihak.

“Pemerintah melakukan pergeseran anggaran tanpa menginformasikan kepada kita, program dan kegiatan dinas mana yang digeser. Yang kami ketahui adalah pekerjaan fisik yang akan jalan di tahun 2o20. Ketika muncul persoalan covid, dan butuh penanganan maka ada sejumlah program yang kemudian digeser anggarannya. Termasuk Program perumahan dari 65 desa, yang terakomodir di tahun 2020 hanya 25 desa dengan anggaran sebesar Rp29 miliar, sedangkan 40 desa dipending. Alasannya, anggaran sekitar Rp55 miliar itu diserap untuk penanganan covid. Menjadi pertanyaan DPRD, masyarakat sudah terlanjur bongkar rumah karena mereka sudah disosialisasi oleh dinas. Malah ada pendamping di tiap – tiap desa yang sudah memberi signal bahwa tahun ini ada program Berarti. Tiba – tiba dipending. Kami juga ditelpon masyarakat terkait perubahan kebijakan itu. Saya akhirnya menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat bahwa kami DPRD juga tidak dilibatkan dalam kebijakan pergeseran anggaran itu. Semua itu dilakukan sepihak oleh pemerintah”, jelas Salem kepada NTTOnlinenow.com Selasa (02/06/2020) di Kefamenanu.

Sementara harapan Plt Kadis PRKPP, Antonius Kapitan, ST untuk 40 desa yang tertunda pelaksanaannya dimasukkan kembali ke Program Berarti dalam sidang perubahan, belum bisa dipastikan jawab Salem.

“Tergantung, adakah sumber anggaran baru yang bisa digunakan untuk mendukung program tersebut, karena anggarannya sudah digeser untuk mendukung penanganan Covid-19. Pada prinsipnya kita menunggu kalau Pemerintah punya konsep untuk itu diakomodir dalam perubahan, kita siap. Kan anggarannya juga disiapkan pemerintah untuk kita akomodir”, tandas Salem.

Hal senada juga diungkapkan Fabianus One Alisiono, Politisi Gerindra. Fabianus mengatakan, jika ada masalah terkait anggaran, sudah merupakan tanggungjawab legislatif untuk membawa masalah ini ke Pemerintah.

“Kepala Dinas PRKPP jangan cuci tangan. Jangan memberi komentar seolah mau melempar kesalahan ke DPRD dan menjanjikan masyarakat membawa Program Berarti ke Sidang Perubahan. Memang masih ada ruang untuk itu, tapi semua memungkinkan jika ada sumber anggaran baru yang mendukung”, pungkasnya.

Harusnya, menurut Fabianus, Pemerintah menjelaskan alur dana Rp55 miliar apa adanya, karena pihak legislatif tidak tahu menahu soal pergeseran anggaran yang terjadi.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan apa adanya tentang alur uang Rp55 miliar itu dulu. Jangan karena mau menenangkan masyarakat 40 desa yg tertunda pelaksanaannya, Pemerintah kemudian cepat – cepat lempar lagi ke sidang perubahan anggaran. Lebih baik kadis komunikasikan dengan Bupati soal alur uang yang dipotong sebesar Rp55 miliar. Kita harus jujur kepada masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi polemik lagi. Masa’ dinas suruh masyarakat bongkar rumah kemudian lempar tanggungjawab ke DPRD”, tegasnya.

Dua politisi yang masuk dalam Komisi III DPRD TTU ini, berkomitmen akan terus mengawal program yang berjalan di moment politik ini.

“Kami selalu menjaga supaya jangan kemudian bantuan sosial ini dilumuri dengan kepentingan politik. Karena tahun ini juga kita akan lakukan Pilkada, kita tidak mau ada kepentingan politik turut bermain di sana. Kita akan kawal terus”, tegas keduanya.