Kasus Pengangkatan Teko TTU, Mulai Diusut Jaksa. Victor Manbait : Semoga Ada Titik Terang

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT, Victor Manbait, SH yang tergabung dalam Aktifis Anti Korupsi TTU, mengapresiasi Aparat Penegak Hukum yang mulai mengusut masalah Pembiayaan Pengangkatan Tenaga kontrak guru pada tahun 2018 dan tahun 2019 lalu.

“Kita apresiasi terhadap APH dalam hal ini Kejari Kefamenanu yang mulai masuk mengusut masalah Pengangkatan Tenaga kontrak di tahun 2018 dan 2019 yang sempat menghebohkan publik dengan debat pro kontra”, ungkap Manbait.

Ia berharap dengan adanya tindakan Projusticia dari Kejari Kefamenanu, kasus itu akan semakin ada titik terangnya.

“Kiranya akan ada titik terang melalui tindakan Projusticia yang di lakukan oleh pihak Kejaksaan”, harap Manbait.

Manbait mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah penanganan kasus tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat atau temuan dari Kejaksaan melalui informasi masyarakat.

Menurutnya, bila itu merupakan temuan Kejaksaan atas informasi dari masyrakat, menunjukkan Kejaksaan cukup serius menangani kasus ini sehingga dilakukan penyelidikan dengan telah dan akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Tapi bisa jadi juga melalui langkah penyelidikan tersebut, pihak Kejaksaan kemudian menyatakan kasus ini tidak bisa ditindak lanjuti, lantaran tidak ada perbuatan melawan hukum atau ada perbuatan melawan hukumnya tetapi tidak ada kerugian negaranya.

Berdasarkan itu Manbait mencontohkan beberapa kasus yang ditangani Kejari Kefamenanu namun kemudian penyelidikannya dihentikan.

“Sebagaimana kasus Alat Kesehatan (Alkes) Rp11 miliar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu tahun 2015 yang diselidik tahun 2018, dihentikan penanganannya di tahun 2020. Berlanjut Kasus Hotmix, paket pekerjaan jalan dalam kota kefamenanu sebesar Rp10 milyar lebih tahun 2018, diselidik sejak tahun 2019 dan meski ada perbuatan melawan hukumnya tetapi tidak dilanjutkan prosesnya dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara sehingga kasusnya tidak dilanjutkan. Atau seperti kasus dugaan korupsi Rp4 milyar yang dilaporkan Kepala Sub Bagian Penjamin Mutu Unversitas Timor yang setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu di hentikan sementara, karena dinilai belum ada perbuatan melawan hukumnya. Karena baru dalam taraf penyelidikan maka kasus ini pun bisa saja di hentikan dengan alasan – alasan hukum sebagaimana di atas dan bisa jadi juga dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan karena adanya unsur perbuatan melawan hukum dan ada unsur kerugian negaranya”, papar Manbait.

Lebih jauh ia meminta Kejari Kefamenanu untuk turut berperan mengawal dana penanganan Covid – 19 sebesar milyaran rupiah.

“Kita juga ingin dengar dan lihat sejauh mana Kejaksaan Negeri Kefamenanu turut berperan dalam mengawal milyaran rupiah dana Covid 19 di daerah ini. Karena kita lihat meskipun sudah ada pengalokasikan dana hampir Rp50 milyar khusus untuk penanganan Covid, masih saja RSUD kefamenanu kekurangan APD sehingga para petugas medis pada front liner terpapar dan harus menjalani karantina di Rusunawa.

Bahkan RSUD Kefamenanu sampai harus disteril sehingga ditutup untuk beberapa hari padahal RSUD Kefamenanu merupakan RSUD second line covid yang tentunya tentang kelengkapan APD bukan lagi menjadi soal atau malah kekurangan APD”, kata Manbait.