Terkait Pengangkatan PTT 2018/2019, Bupati TTU Akan Dimintai Keterangan Oleh Jaksa Setelah 15 Anggota Banggar Diambil Keterangan

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menjadwalkan pemanggilan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU Periode 2014 – 2019 untuk diminta keterangan terkait Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 dan 2019.

Selain Pimpinan Banggar dan anggota, bakal menyusul Bupati TTU dimintai keterangan terkait kasus pengangkatan 1.187 tenaga kontrak (PTT) itu.

“Bupati TTU bakal dipanggil untuk dimintai keterangan atau tepatnya klarifikasi soal kasus pengangkatan 1.187 tenaga kontrak guru. Cuma klarifikasi biasa saja. Cuma belum pasti jadwalnya,” tukas sumber di Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Jumat (29/5/2020).

Pemeriksaan itu guna menindaklanjuti Surat Perintah Penyelidikan Kejari Kefamenanu. “Hal ini untuk menindaklanjuti Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Nomor: Sprint264/N.3.12/Fd.1/05/2020 tanggal 05 Mei 2020,” jelasnya.

Klarifikasi jaksa ini, lanjutnya, terkait dugaan penyimpangan dalam Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga kontrak guru pada Kantor Dinas PPO Kabupaten TTU TA 2018 dan 2019.

Sedangkan Rabu (3/6/2020) depan, lanjut sumber ini, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU akan dimintai keterangan sebagai saksi.

“Surat kepada Pimpinan Banggar sudah dikirim ke DPRD TTU sejak Kamis (28/05/2020),” tukasnya.

Tim jaksa yang bakal memeriksa anggota Banggar, yakni Noven V Bulan, S.H. M.Hum, Hendra Sahputra, S.H, M.Hum, Rio Rozada Situmeang, S.H, Vera Triyanti Ritonga, S.H, SE, Ak, M.Kn dan Rezza Faundra Afandi, S.H.

Sebelumnya, Plt. Sekda TTU, Fransiskus Tilis, telah dimintai keterangan oleh jaksa sebanyak dua kali. Disusul Plt Kadis PPO Kabupaten TTU, Yosep Mokos dan pejabat dari BKD Kabupaten TTU.

Pihak Kejaksaan berharap, semakin banyak anggota badan anggaran yang memenuhi panggilan pemeriksaan akan semakin memperkuat pengungkapan masalah itu.

Tiga anggota Banggar DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus Frengky Saunoah, Yasintus Naif dan Fabianus One Alisiono, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya surat panggilan dari jaksa untuk diperiksa.

“Cuma belum tahu, Rabu depan nanti yang diperiksa siapa-siapa saja. Soalnya ada 15 orang anggota Banggar DPRD TTU. Yang terdiri dari 3 pimpinan Dewan sebagai ex ovicio anggota Banggar dan 12 anggota lainnya berasal dari utusan fraksi dan pimpinan komisi-komisi,” jelas Yasintus Naif dibenarkan
Fabianus One Alisiono.

Hendrikus Frengky Saunoah yang dihubungi terpisah mengakui adanya panggilan dari pihak Kejaksaan. Ia menduga kasus pengangkatan 1.187 tenaga kontrak yang sebelumnya ditolak oleh DPRD TTU dan tidak pernah dibahas dalam APBD induk, kini diselidiki jaksa.

Menurutnya, DPRD TTU baik dalam rapat anggaran di Banggar maupun dalam pemandangan fraksi – fraksi, menolak usulan penambahan guru PTT. Pasalnya, Dinas PPO tidak bisa menyampaikan secara jelas peta analisa kebutuhan guru.

“Pemerintah harus menyampaikan rincian detailnya. Misalnya1.187 guru PTT mau disebarkan ke sekolah mana saja. Itu harus berangkat dari satu analisa bahwa di sekolah A rombelnya sekian, ketersediaan tenaga guru sekian dan kekurangan guru sekian,” ujar Frengky.

“Kenyataan, rincian yang dibuat secara umum saja. Jumlah sekolah (SD dan SMP) di TTU sekian, tenaga guru PNS sekian, rombelnya sekian, dan kekurangan guru jumlahnya sekian. Yang dikhawatirkan, penambahan 1.187 guru PTT justru tidak menyelesaikan kekurangan guru karena bisa terjadi penumpukan guru pada sekolah tertentu,” lanjut Saunoah menjelaskan.

Ia berpendapat, meski usulan penambahan 1.187 guru PTT ditolak DPRD, Pemda TTU tetap mengakomodir 1.187 guru PTT dengan merujuk pada rekomendasi Gubernur NTT. “Kita tetap menolak, karena kita sudah tidak setuju di rapat anggaran. Dalam rapat penyempurnaan, kitajuga tetap menolak,” katanya.

“Persoalannya, gaji guru PTT dibayar empat bulan dari September sampai Desember 2018, sedangkan SK-nya baru keluar di Desember. Pertanyaannya, apa betul mereka mengajar sejak September,” tanya Frengky.

Persoalan yang sama di tahun 2018, kembali terjadi di tahun 2019. Dalam pembahasan APBD induk 2019, Pemda TTU tidak mengajukan alokasi anggaran untuk 1.187 guru PTT. Anggaran yang diajukan hanya untuk 525 guru PTT. Tetapi kemudian karena waktu itu terkait regulasi, APBD perubahan tidak dibahas, karena memang tidak bisa lantaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap penjabaran APBD dengan mencantumkan lagi anggaran untuk 1.187 guru PTT.

Kejanggalan lainnya disampaikan Saunoah, SK terbit pada bulan September tetapi Transfer Non Tunai sejak Januari dan anggaran baru tersedia di bulan November. Sementara guru kontraknya tidak bisa dipastikan apakah mengajar sejak Januari hingga September”, jelas Frengky.