Diduga Program BERARTI Kabupaten TTU Berjalan Dalam Kecurangan dan Sarat KKN, Doddy Widodo Mengundurkan Diri.

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Doddy Widodo pemilik Toko Bunda Bangunan, yang menjadi rekanan pemerintah dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (Berarti) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2020 menyatakan mengundurkan diri dari Program BERARTI.

Kepada NTTOnlinenow, Doddy secara terang – terangan membeberkan adanya indikasi kecurangan dan unsur KKN dalam pelaksaan program terhadap kurang lebih 1400 rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten TTU.

Beberapa persoalan yang diangkat Doddy, bermula dari penunjukan Supplier yang tidak sesuai mekanisme, intervensi Dinas dan PPK hingga ada pendamping di desa tertentu yang mengundurkan diri lantaran tidak kuat menghadapi intervensi dan mengetahui ada pekerjaan yang berjalan di luar aturan.

“Iya benar, saya sudah mengundurkan diri dari Program BERARTI Desa Nian. Saya melihat semua berjalan tidak sesuai aturan dan banyak unsur KKN di sana. Saya juga dapat info dari pendamping Desa Nian, dia juga sudah mengundurkan diri secara lisan, hanya belum tahu perkembangan selanjutnya. Pendamping melihat banyak kecurangan dan intervensi sementara publik tahu itu haknya kelompok swakelola “, aku Doddy membuka persoalan awal.

Dalam penunjukkan supplier UD Sion, menurutnya sangat tidak memenuhi mekanisme pemilihan.

“Kriteria utama selain punya SITU, SIUP, NPWP, Akte harus ada yang namanya usaha bahan bangunan yang diketahui masyarakat umum. UD Sion itu punya toko Sembako di dekat terminal Kefamenanu sedangkan di Naiola kecamatan Noemuti UD Sion memang punya gudang tapi itu gudang penyimpanan hasil bumi bukan bahan bangunan. Disinilah diduga dinas sudah “bermain mata” dengan supplier tertentu dengan mengabaikan aturan dan kelompok pendamping diarahkan belanja kebutuhan material ke UD Sion. Mengapa dinas selalu mencari alasan untuk membela supplier dalam hal ini UD Sion. Ada apa dibalik penunjukkan supplier diluar aturan itu, semoga tidak benar informasi dari pendamping di desa bahwa Dinas terlalu jauh mengintervensi karena ada kesepakatan tertentu antara Dinas dan UD Sion dalam pembagian keuntungan per item bahan bangunan yang disupplay UD Sion. PPK tahu persis soal pekerjaan yang berjalan di luar aturan, mereka tahu soal kesepakatan pembagian keuntungan antara UD Sion dan Dinas tapi mereka kenapa bungkam dan membenarkan hal itu, sementara kelompok pendamping sudah buka – bukaan soal itu”, papar Doddy geram.

Data publik yang peroleh NTTOnlinenow, pada point 2 Petunjuk Teknis (Juknis), salah satu kriteria toko atau penyedia bahan bangunan, selain mempunyai legalitas badan usaha, sesuai peraturan perundang – undangan (SIUP, SITU, NPWP dan Akte), toko tersebut juga harus melakukan usaha perdagangan bahan bangunan (leveransir) yang diketahui masyarakat umum.
Lokasi toko / penyedia bahan bangunan juga diutamakan dekat dengan penerima BSPS.

Data lain yang diperoleh media ini, lokasi penyedia bahan bangunan UD Sion justru berada di luar kota Kefamenanu dengan jarak pengangkutan material ke beberapa desa dalam kecamatan Miomaffo Timur sangat jauh. Kemudian perbandingan harga satuan barang juga menunjukkan toko Bunda Bangunan dan beberapa toko / penyedia bahan bangunan lainnya dalam kota Kefamenanu masih lebih murah dibanding harga dari UD Sion.

Persoalan berikut yang diangkat Doddy, Dinas melanggar surat undangan Rapat Koordinasi dengan para pemilik Toko Bangunan Nomor : PRKPP. 141.1/65/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah, Fransiskus Tilis mewakili Bupati Raymundus Sau Fernandes , S. Pt.

Keterangan Foto : Kadis PRKPP TTU, Antonous Kapitan, S.T

“Secara undangan, Dinas sendiri melanggar. Dilihat dari undangan ke toko calon penyedia saja, UD Sion tidak terdaftar. Pemilik UD Sion dipanggil Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten TTU Antonius Kapitan, S.T secara pribadi melalui telpon. Setelah berjalan pendropingan ke masyarakatpun, kelompok tidak transparan ke masyarakat penerima bantuan. Intinya, 80℅ penyedia atau supplier yang disepakati dinas, melanggar aturan program. Saya secara pribadi tidak punya kepentingan untuk menguntungkan diri dalam Program BERARTI, saya mengundurkan diri karena tidak mau terlibat dalam pekerjaan yang dibiarkan berjalan tidak sesuai aturan yang nantinya masyarakat kita sendiri yang menjadi korban”, ungkap Doddy.

Apalagi, menurutnya ” Kelompok sudah buka rekening dan sudah terikat kontrak, tapi dana belum masuk dan supplier pendropingan bahan sudah berjalan. Bicara soal swakelola murni itu sdh menyalahi aturan, karena kelompok di bodohi lagi. Dan mengapa sampai dananya terlambat masuk ke rekening kelompok. Kalau dana belum masuk ke rekening kelompok, dasar apa kelompok bisa mengelola program itu. Dan dasar apa, supplier percaya dengan kelompok pengelola yang belum ada dana sama sekali di rekening kelompok. Apa dana perumahan masih disimpan oleh dinas untk mendapatkan bunga deposito bank”, ungkap Doddy menutup permasalahan yang diangkat.

Di waktu yang berbeda, Kadis PRKPP TTU, Antonius Kapitan membantah adanya intervensi Dinas dalam pemilihan supplier.

“Tidak ada intervensi, kita lakukan verifikasi kewajaran harga. Kalau ada toko yang harganya lebih rendah, berarti kita harus menggunakan harga terendah supaya kita tidak terlalu membebani swadaya masyarakat. Kalau kita memilih toko yang harganya tinggi, akan membebani swadaya masyarakat”, jawab Kapitan dalam wawancara melalui telpon pada Sabtu (23/05/2020).

Sedangkan penunjukkan UD Sion sebagai supplier, dijelaskan Kapitan sudah melalui mekanisme.

” Di lapangan sudah mulai ada aktifitas, masyarakat ada yang sudah membangun fondasi rumah dan sudah berjalan pendropingan bahan bangunan oleh supplier. Soal supplier, saya tidak tahu persis mana yang dipakai tiap desa karena masing – masing ditentukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS). Setelah PPK ikat kontrak dengan KMPS, kemudian KMPS ikat kontrak dengan supplier yang harga satuannya paling rendah sesuai hasil survey.
Kalau UD Sion sudah memenuhi kriteria, sudah ada SITU, SIUP dan harga satuannya terendah jadi itu yang dipakai”, jelas Kapitan.

Pantauan NTTOnlinenow di dua desa penerima bantuan Program BERARTI, Kecamatan Miomaffo Timur, yakni desa Kaenbaun dan desa Tunoe, pada Kamis (21/05/2020) pendropingan bahan sudah dilakukan oleh UD Sion dari beberapa hari sebelumnya.

Temuan media di dua desa tersebut, sebagian besar masyarakat penerima bantuan Program BERARTI tidak memegang RAB dan Daftar perincian harga satuan bahan bangunan yang dibutuhkan padahal sudah berlangsung pendropingan bahan sejak beberapa hari sebelumnya. KMPS juga tidak dibekali Juknis.

PPK desa Kaenbaun dan Tunoe, Erik Sasi ketika diwawancarai pertelepon Sabtu (23/05/2020) justru tidak mengetahui supplier mana yang sudah terikat kontrak dengan KMPS dua desa tersebut. Menurutnya, untuk pertanyaan itu KMPS yang berwenang menjelaskan.

“Jadi untuk supplier saya tidak terlalu ikuti, yang tahu persis KMPS karena mekanismenya swakelola, mereka yang mengatur semuanya. Kontrak yang untuk Dinas dan Kelompok sudah ada, baru – baru sudah tandatangan kontrak hanya saya lupa kapan tanggal penandatanganan kontraknya”, jawab Erik Sasi.

Selain membantah ada intervensi PPK dalam pemilihan supplier UD Sion, PPK Erik Sasi juga menjawab RAB tidak perlu dipegang masyarakat.

“Tidak ada intervensi dari PPK, itu informasi yang menyesatkan. Semua proses dijalankan oleh kelompok, termasuk survey toko, perhitungan RAB nya, kita sifatnya hanya mengendalikan harga supaya harganya menjadi wajar. Itu keliru jika UD Sion dikatakan tidak memenuhi kriteria. Meskipun tidak diundang Rapat, tidak menutup kemungkinan toko bangunan lain yang tidak sempat terdata untuk ikut rapat. Jadi hal yang biasa sebenarnya kalau UD Sion turut terlibat berkompetisi dengan supplier lain.  Menyangkut RAB, RAB itu tidak perlu dibagikan ke masyarakat, yang dibagikan itu hanya Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan untuk tahap I dan II, keluaran dari RAB”, jelas Erik Sasi .

Pantauan media di desa Kaenbaun dan Tunoe pada Kamis lalu, masyarakat belum memegang RAB dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan. Itupun disampaikan Erik Sasi pada Sabtu (23/05/2020) baru akan diperbanyak untuk dibagikan ke masyarakat nantinya.

“Baru akan kita serahkan ke KMPS, nanti mereka perbanyak lagi baru dibagikan ke penerima. Kita sangat hati – hati untuk mengelola ini, kita dari dinas juga mengendalikan supaya bahan yang diterima masyarakat sesuai dengan yang terdata di RAB”, tutup Erik Sasi.

Informasi terakhir yang diperoleh setelah ada beberapa temuan di dua desa barulah masyarakat penerima bantuan memegang Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.