MASA PANDEMI CORONA DAN PENEGAKKAN HUKUM

Bagikan Artikel ini

OLEH NIKOLAUS USKONO
Pandemi corona masuk berkubang dan menyerang di Indonesia, lebih kurang sudah empat bulan berjalan. Semua aktivitas perkantoran dan terutama kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan di sekolah2 dan di kampus2 diliburkan dan disarankan untuk sekolah dan kuliah bekerja online dari rumah saja. Petani, peternak, nelayan dan pelaut juga dibatasi aktifitasnya. Kerumuman masa dan kumpul-kumpul dilarang. Arus dan jalur perjalanan darat, laut dan udara dibatasi. Lock down. Indonesia telah terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Physical dalam menghadapi Covid 19. Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dan Kepres No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Semuanya terpusat. Hukum darurat yang diberlakukan. Meskipun ada kritikkan, namun kebijakan Pemerintah ini tentu hanya berniat untuk bagaimana virus ini dapat diatasi. Ujian Nasional yang memang sudah direncanakan untuk tidak berlaku lagi pada tahun depan di Sekolah dasar dan Menengah, didesak secara otomatis untuk harus segera diberlakukan tahun ini karena corona sudah meraja sebarannya. Selama masa pandemi ini perhatian pemerintah dan masyarakat beralih dari hiruk pikuk di luar rumah, disaran-arahkan untuk tinggal tetap beraktifitas dari rumah (Work From Home/WFH). Dengan berbagai pengeluhan dan kesulitan semua diminta untuk taat pada himbaun protokol pemerintah termasuk dengan kewajiban menjalankan ibadah di rumah ibadah dari berbagai agama. Kecuali aktivitas di pasar dan tokoh2 Super market,tempat orang mencari bahan2 pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidup ini. Meskipun demikian kantor2 dinas tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan dibuatkan daftar piket secara bergilir. Ada pula Kantor2 atau instansi pemerintah tertentu yang wajib terus dan tetap berkantor/berdinas seperti Tenaga Medis Rumah Sakit, Tentara dan Polisi.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini sejak awal, Pemerintah Pusat dan Daerah, serentah menyatakan komitmen untuk melawan Corona, dengan membatasi diri untuk tidak bepergian yang tidak perlu. Bila mendesak keluar harus jaga jarak, tidak berciuman saat salaman, selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan. Ada Istilah dari Prof. Dasi Astawa Kepala LLDikTi Wil.VIII, Denpasar bahwa ingat Covid ingat MaTa PejaMKan. Masker, Tangan, Pergi, Jarak, Muka, dan Kawan, niscaya aman. MaTa PejaMKan itu singkatan dari Ma, pakailah Masker kalau bepergian,Ta, Cucilah Tangan selalu, Pe, batasi bePergian, Ja, jagalah jarak dalam kebersamaan, M, lindungi Muka tidak berciuman, Kan, saat bertemu dengan KAwaN, nisaya aman.

Di masa-masa kita dihimbau untuk bermawas diri terhadap serangan Corona ini, pemerintah telah mengingatkan masyarakat untuk semua aktifivitas dijalankan di dan dari rumah saja. Bahwa Work from Home (WFH) dan stay at home. Ini adalah Hukum. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk ditaati. Pembaca boleh melihat seperti apa sikap taat masyarakat kita terhadap berbagai himbauan dan aturan yang hendak ditegakkan. Di Negara2 lain tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak taat himbauan dan tata protokolernya, malah ditindak secara tegas dengan kekerasan bahkan dengan tembakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai aturan kebijakan protokol kesehatan untuk memberi berbagai bantuan kepada masyarakat. Pembaca juga boleh melihat sudah sejauh mana berbagai bantuan yang dialokasikan itu sudah dirasakan dan saampai di tangan masyarakat. Ternyata Presiden Jokowi sudah tegur tiga Mentri soal BLT dan BST, yang Presiden sendiri mendapat banyak laporan dan pengaduan ketidak puasan dari masyarakat. Ini juga wajah hukum kita.

HUKUM DARURAT

Pembaca yang budiman,
Hukum yang berlaku di masa pandemi ini adalah hukum darurat. Bahkan gawat darurat. Hukum darurat adalah hukum perang. Dalam hukum perang berlaku adagium Thomas Hobbes, Siapa kuat dia yang menang. Meskipun bukan berarti, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, homo homini lupus. Tetapi Siapa kuat menjaga diri terhadap serangan virus ini dia hidup. Sebab dalam hukum perang semua melawan semua. Bellum Omnium contra omnes. Dan semua dituntut mempuyai kepedulian terhadap sesama, Homo homini socius. Semua yang bersifat wajib dan harus dalam situasi normal, diruntuhkan oleh situasi dan keadaan darurat. Hukum darurat membenarkan aturan yang tidak benar. Di sini terjadilah pembenaran tindakan dalam hukum yang namanya justifikasi.

Hukum dispilin kerja dalam kebersamaan, diruntuhkan oleh wajib mendisplinkan diri di rumah dan kendali diri. Wajib absensi di Kantor2 Publik dan Privat, Perusahan2 publik dan privat, sekolah/ kampus negeri dan swasta diruntuh-lemahkan dengan aplikasi absen online, dengan klik Clock-in pada pukul 07.30 dan klik Clock-out pada pukul 16.00. Wajib Ujian nasional bagi siswa sekolah dasar dan menengah dibebaskan. Negara yang mengakui diri sebagai Negara beragama, karena adanya banyak agama yang dianut oleh warga negaranya kewajiban beribadah sebagai suatu tuntutan malah dilonggarkan bahkan seperti dan seolah-olah dilarang beribadah dan sholat di Gereja pada hari minggu dan Mesjigd pada hari Jumat. Untung dipasang live streaming dan umat diperkenankan untuk mengikutinya bagi yang berkesempatan. Kampuspun pasang live streaming hanya soalnya banyak pulsa dan sinyal. Alat ukur sebagai standar penilaian mutu pendidikan ini runtuh di masa pandemi karena situasi darurat yang tidak bisa dipakai secara utuh merata.

Meskipun demikian pembaca bisa lihat, Guru dan Dosen di dunia medsos tak henti-hentinya disorot bahwa tidak bermutu, tidak professional. Guru dan dosen diminta jangan balas tanggapi atau jangan marah kalau dibilang tidak bermutu dan professional karena ini katanya uang rakyat yang dipakai untuk membiayai guru dan dosen. Guru dan dosen mungkin banyak yang tidak hebat, tetapi melalui tangan guru dan dosen telah melepaskan banyak orang hebat.Tanpa melihat bahwa kondisi Negara kita ini memang begini, Tanpa melihat politik pemerintah di bidang pendidikan yang belum serius beri perhatian terutama pada perbaikan dan persiapan pendukung kerinduan tercapainya mutu pendidikan yang mau dicapai. Tanpa pikir bahwa siapapun yang bilang dunia pendidikan kita tidak bermutu, tanpa sadar dia juga adalah salah satu stackholder dan salah satu unsur penyumbang ketidak-bermutuan dunia pendidikan kita. Siswa dan mahasiswa diliburkan tak menentu. Sedangkan Guru dan Dosen diminta untuk beri tugas dan kuliah online.

Ketika pertengahan April lalu kemarin pelaksanaan kuliah online ini coba dievaluasi oleh pak Nadiem sebagai Mendikbud dan Dikti, yang berasal dari kalangan milenial, ternyata kaget bahwa di beberapa daerah kuliah online tidak bisa berjalan karena tidak ada listrik, jaringan Telkom dan pulsa tidak ada. Hukum kebijakan untuk dunia pendidikanpun diluncurkan tapi diakaui oleh Nadiem bahwa tantangan dunia pendidikan ini tidak gampang. Dan hal ini diakui oleh Nadiem bahwa semua ini hanya akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Tugas2 Guru dan Dosen terus dituntut berjalan secara normal. Pengisian dan pengurusan sertifikasi Dosen lewat Sister, sistem informasi dan sumberdaya terintegrasi, terus berjalan dengan hukumnya normal.Guru Sekolah dasar dan menengah silahkan beri tugas untuk siswa tetapi harus diikuti lagi di rumah untuk bimbingan dan harus didokumentasikan sebagai bukti untuk dibayarkan tunjangan. Dalam situasi darurat yang hukumnya darurat, untuk bagian2 tertentu dituntut karena diperiksa sesuai situasi normal.

Masyarakat dijanjikan untuk untuk diberi bantuan,tetapi dalam penerapan aturan ini masih diminta mana Kartu Keluarga, mana Kartu Tanda Penduduk mana Kartu BPJS, yang mungkin banyak yang tidak urus dan tidak punya, lalu terpaksa bantuan tidak bisa diterima. Situasi darurat ini, serba darurat dan malah tidak jelas. Hukum penyalah gunaan saluran bantuan oleh Pemerintah di masa pandemi ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ketentuan ini akan ditegakkan pada setelah ada pengauditan dan pemeriksaan. Pokoknya ramai. Kegiatan2 Pemeritah dalam perjalanan dinas ke luar daerah Propinsi dihentikan, semua melalui live streaming. Teleconfrence .

Telkom juga bilang mau gratisan pulsa, May be!! Semua ini masih non sense, kalau semua pihak mind setnya masih pada cari keuntungan. Dana2 kegiatan yang tidak perlu, seperti bangunan fisik dan perjalanan dinas semua dialihkan ke upaya penanganan Covid 19 ini. Tenaga medis dituntut stand bye, tapi Alat Pakaian pelindung Diri (APD) yang syaratnya hanya boleh satu kali dipakai saat melayani pasien Covid, rupanya tidak cukup tersedia di daerah2. Tempat penampungan karantina Orang dalam Pantauan maupun orang yang diduga terpapar corona, di daerah2 tidak banyak yang memadai. Maka jangan dilaporkan kalau temui adanya pasien. Pokoknya situasi darurat ini, rame. Ini semua terkait soal politik, ekonomi, kesehatan dan harga diri maupun bisa dibaca tanpa koma yakni Politik ekonomi kesehatan diri dan masyarakat.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DARURAT

Pembuktian penyimpangan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk bantuan dan pelayanan kepada masyarakat selama Covid ini, akan ditangani pada waktu situasi normal nanti. Berkaitan pelaksanaan tahun ajaran baru inipun belum ada kepastian apakah akan dimulai pada bulan Juli/Agustus atau akan kembali ke bulan Desember / Januari seperti dulu lagi. Hukumnya masih ditunggu kapankah situasi wabah ini akan berlalu. Masa pandemi corona ini juga mengajarkan kita akan hidup berhukum bahwa, hukum yang dibutuhkan adalah hukum yang sesuaikan dengan kondisi masyarakat, Lex agendi, lex essendi, artinya Hukum yang perlu diagendakan atau hokum yang segera dihadirkan adalah hukum yang benar2 mencerminkan keberadaan dan realita yang ada di masyarakat itu sendiri.

Bagaimana dengan kasus2 lainnya. Maksudnya kasus2 yang terjadi dalam mayarakat, pada masa2 tidak menentunya penyebaran virus corona ini dan bagaimana penanganannya. Kasus2 kriminal yang bersifat klasik konvensional yang bisa meningkat grafiknya di masa2 seperi sekarang adalah, pencurian, perjudian dan perkelahian. Untuk TTU pencurian belum mencuat besar2an tetapi perjudian hangat di Malaka, Sedangkan Perkelahian mencuat di TTU dan malah melibatkan oknum Polisi dalam tugas operasinya.

Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat malah dalam menjalankan tugasnya bergaya ala preman dan akhirnya menjerumuskan mereka dalam praktek penganiayaan terhadap masyarakat yang adalah seorang anak di bawah umur, yang mestinya secara procedural melalui tahap investigasi penyelidikan yang cermat dan dilanjutkan dengan proses pemanggilan dan penangkapan yang semuanya harus dilakukan secara sah, yakni dengan menunjukkan Surat Perintah Pemanggilan dan Penangkapan.

Kasus korupsi sebagai penyakit klasik para birokrat, yang sudah sejak awak diingatkan oleh Presiden dalam pelayanan bantuan kepada masyarakat, belum bisa dibuktikan tetapi kasus2 lama mulai gencar diangkat oleh masyarakat. Di TTU malah Bupati bersama dengan isterinya mulai dilaporkan oleh ARAKSI, (Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia) pimpinan Alfred Baun di Sub Dit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTT, dalam dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat untuk bidang Pendidikan tahun 2017 sekitar Rp 47,5 M yang tidak dialokasikan dalam APBD TTU. Menarik bahwa Bupati melalui kuasa Hukumnya segera melakukan counter attack, dengan laporan balik, penghinaan dan tuntutan pemulihan nama baik. Sayang bahwa teknik seperti ini hanya untuk menghambat proses pemeriksaan tetapi tidak bisa menghentikan laporan terdahulu karena belum ada pembuktiannya. Dengan demikian maka laporan Pihak kedua belum bisa dijadikan sebagai suatu laporan untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Yang mau dikatakan di sini secara keseluruhan bahwa upaya penegakan hukum di masa darurat ini, akan serba darurat pula, tetapi tetap dibutuhkan kecepatan dan kecermatan.Tuntutan ini yang harus dijalankan meski harus pula diakui bahwa bisa saja akan lebih banyak dialami masyarkat pencari keadilan adalah ketidak cermatan dan ketidak tepatan. Sebab semua akan berusaha untuk meloloskan diri, dengan situasi pandemi corona yang tidak bersahabat ini. Secara keseluruhan yang penulis hendak kemukakan bahwa pemerintah dituntut untuk cepat mengambil sikap, dalam menghadapi situasi pandemi ini yang bisa saja salah. Hukumnya bisa ikutan, meski tetap dituntut protap protokulernya, Prinsip utamanya adalah bagaimana melindungi masyarakat, dengan fokus pada persiapkan logistic yang memadai, kalau PSBB ini melarang orang untuk tidak keluar. Nikolaus Uskono, Dosen FISIP AN UNIMOR dan Ketua STIH Cendana Wangi Kefamenanu