Alokasi Dana Desa Untuk Penanganan dan Pencegahan Covid, Padat Karya, BLT Tak Sama

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Sebagaimana instruksi Bupati Manggarai, Dr.Deno Kamelus, S.H, M.H yang tertuang dalam surat edaran Bupati Nomor 130/53/IV/2020, Tertanggal 3 April 2020 sebagai tindaklanjut dari surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 bahwa Dana Desa dimanfaatkan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

Dengan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis masing-masing sebesar Rp.600 ribu per keluarga. Dengan masa penyalurannya 3 (Tiga) bulan terhitung sejak April 2020.

Namun besarnya prosentase alokasi dana desa untuk BLTDD tak sama untuk setiap desa, sesuai besarnya dana desa.

Adapun metode perhitungan dan mekanisme penyalurannya adalah dana desa kurang dari Rp.800 juta, BLTDD maksimal 25 persen dari jumlah dana desa.

Dana Desa sebesar Rp.800 juta sampai Rp.1 Miliar 200 juta, BLTDD maksimal 30 persen dari jumlah dana desa.

Dana Desa lebih dari Rp. 1 Miliar 200 juta, BLTDD maksimal 35 persen dari jumlah dana desa.

Namun khusus desa yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.